SURABAYAPAGI.COM, Surabaya- Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Serikat Pekerja Danamon Surabaya menyatakan, anggotanya di Surabaya, belum banyak yang menerima program bantuan langsung tunai (BLT) atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu dari pemerintah, yang Kamis (27/8/2020) kemarin tahap pertama mulai dicairkan kepada 2,5 juta pekerja.
“Untuk anggota KSPI Surabaya sampai kemarin belum ada yang menerima, karena banyak anggota kita yang belum di daftarkan oleh perusahaan. Selain itu ada juga yang sudah didaftarkan tetapi angsuran BPJS nya tidak di bayarkan oleh perusahaan. Ini khan pemerintah gak jelas programnya," kata anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Surabaya, Jazulli, kepada Surabaya pagi (27/8/2020).
Demikian juga Serikat Pekerja Danamon Surabaya, menegaskan hal yang sama. “Kami masih belum menerima program bantuan tersebut. Padahal kami juga termasuk kriteria pekerja yang berhak mendapatkan BLT Rp600.000 dari pemerintah," kata Lyan, kepada Surabaya Pagi, siang kemarin.
Lyan menambahkan, dirinya sudah menyampaikan kepada anggota Serikat Pekerja Danamon khususnnya yang masuk pada kriteria penerima bantuan langsung tunai (BLT) untuk melihat akun BPJS nya agar bisa dilihat apakah nama dan nomor rekening sudah sesuai. Ternyata, belum ada yang masuk.
Padahal, Presiden Jokowi Kamis (27/8/2020) kemarin, menyatakan resmi sudah mencairkan program bantuan langsung tunai (BLT) Rp 600 ribu kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta. Bantuan itu akan dikucurkan secara bertahap, dimana tahap pertama akan diberikan kepada 2,5 juta pekerja mulai Kamis kemarin hingga Jumat (28/8/2020) hari ini. "Ini diberikan kepada pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Diberikan hari ini, ini yang diluncurkan 2,5 juta," kata Jokowi dalam video conference, Kamis (27/8/2020).
Guru Honorer juga Membutuhkan
Tak hanya dari para pekerja langsung, anggota DPR RI Komisi IX Rahmad Handoyo pun menilai, kalau pemerintahan Jokowi dalam mengeluarkan BLT dan BSU untuk para pekerja dibawah Rp 5 juta, juga tidak adil.
Menurut Rahmad, kenyataannya tenaga kerja guru honorer yang penghasilannya di bawah dari Upah Minimum Regional (UMR) banyak yang tidak mendapat subsidi itu. Apalagi banyak dari guru swasta yang gajinya jauh dari kata layak.
"Sangat tidak adil rasanya jika para pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan terabaikan, padahal honor mereka di bawah lima juta, bahkan ada yang hanya Rp300.000. Kasihan mereka," kata Rahmad, Kamis kemarin.
1,5 Juta Pekerja Jatim
Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo mengatakan jika ke 2,5 juta pekerja yang dicairkan dalam tahap pertama, tersebut juga termasuk pekerja di Provinsi Jawa Timur. "Ya memang hari ini (Kamis kemarin, red) peresmiannya. Program ini kan berskala nasional, jadi 2,5 juta tersebut termasuk pekerja di Jatim juga," ujarnya kepada Surabaya Pagi, Kamis (27/8/2020).
Namun, Himawan yang diwawancarai Kamis sore itu mengaku masih menunggu data jumlah pekerja di Jawa Timur yang berhak untuk mendapatkan subsidi upah tersebut dari Kemenaker. "Pasti ada yang dari Jawa Timur. Cuma untuk berapa jumlahnya, kami di Disnakertrans Jatim masih menunggu data dari Kemenaker," ungkapnya.
Dirinya juga mengatakan jika proses pencairan bantuan upah ini akan dilakukan secara bertahap, karena data yang masuk juga membutuhkan waktu untuk proses klasifikasi hingga nantinya menghasilkan nama-nama pekerja yang berhak menerima bantuan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan ini.
Dirinya juga menambahkan bagi perusahaan yang sudah mendaftarkan karyawannya diharapkan untuk bersabar menunggu, dan bagi perusahaan yang belum mendaftarkan masih ada peluang untuk mendaftarkan karyawannya hingga pendaftaran ditutup pada 31 Agustus mendatang. "Yang sudah mendaftar harap sabar menunggu, karena semuanya butuh proses. Bagi yang belum juga monggo, karena masih dibuka sesuai jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya," pungkasnya. tyn/adt/rc/rmc
Editor : Moch Ilham
