Kota Malang Masih Tunggu Distribusi Vaksin Covid-19 dari Pusat

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang sekaligus Juru Bicara Tim Satgas Covid-19 Kota Malang, dr Husnul Muarif. SP
Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang sekaligus Juru Bicara Tim Satgas Covid-19 Kota Malang, dr Husnul Muarif. SP

i

SURABAYAPAGI.com, Malang - Penyebaran Covid-19 kian meluas dan membuat resah banyak orang. Hingga saat ini seluruh ilmuwan di penjuru dunia tengah berlomba untuk membuat Vaksin Covid-19. Salah satu vaksin yang tengah dalam proses pengembangan di Indonesia yakni vaksin Merah Putih yang disinyalir akan menjadi satu cara untuk mengatasi pandemi ini.

Juru Bicara Gugus Satgas Covid-19, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Malang, dr Husnul Muarid menyatakan jika saat ini perihal vaksin Covid-19 Kota Malang masih menunggu hasil dari pemerintah pusat.

Saat ini menurutnya, proses pengembangan uji vaksin masih berada di Biofarma. Nantinya, untuk pendistribusian ke setiap daerah maka vaksin tersebut masih harus melalui BPOM untuk izin edarnya. "Iya semuanya menunggu, tidak Kota Malang saja. Jadi sekarang sudah di Biofarma untuk uji klinisnya, selesai baru ke BPOM untuk izin edarnya," jelasnya, Minggu (13/9/2020).

Lebih jauh, jika sudah didistribusikan ke setiap daerah maka mekanisme pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat akan dilakukan oleh layanan kesehatan di Kota Malang. Baik itu, yang sudah melalui penunjukan khusus ataupun layanan kesehatan yang lain.

"Tentu nanti di layanan kesehatan ya (proses distribusi ke masyarakat). Baik yang ditunjuk oleh pemerintah maupun layanan kesehatan yang lain," pungkasnya.

Sebagai informasi, target tahapan awal uji coba vaksin tersebut bisa terselesaikan di akhir tahun 2020 ini. Jika berhasil, maka berikutnya akan diformulasikan untuk uji klinis tahap I, II, dan III, baru kemudian bisa didistribusikan ke semua daerah di Indonesia. dsy14

Berita Terbaru

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Surabaya, Surabayapagi.com - Dokumen resmi hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tertanggal 23 Februari 2026, tercantum agenda kegiatan Perjalanan ke Luar…

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi sebagai salah satu daerah dengan kinerja lingkungan terbaik di Indonesia. Berdasarkan…

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Halaman Balai Kota Surabaya kembali semarak dengan dibukanya gelaran JConnect Ramadan Vaganza 2026, Rabu (25/2). Event yang…

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Jelang Vonis Kamis Hari Ini, dalam Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah yang Rugikan Negara Rp 285 triliun      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Hakim Ketua pe…

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Hasil Pemilu 2024, Ada 50 juta hingga 60 juta Suara Rakyat Terbuang Sia-sia Akibat Parliamentary Threshold 4%     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Putusan MK a…

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemohon sebagai pemilih berpotensi tidak memiliki kesempatan memilih calon presiden pilihan sendiri secara bebas jika ada keluarga…