Banpres UMKM di Pemkab Tuban Masih Senyap Informasi

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kepala Diskoperindag Tuban, Agus Wijaya. SP/ SC
Kepala Diskoperindag Tuban, Agus Wijaya. SP/ SC

i

SURABAYAPAGI.com, Tuban - Masyarakat Tuban keluhkan masalah Banpres produktif UMKM, yaitu Bantuan Presiden bersifat hibah untuk para pegiat UMKM senilai Rp 2,4 juta dimusim pandemi corona, padahal pemerintah sendiri menargetkan 12 juta penerima.

Sementara itu, kondisi perekonomian masyarakat Tuban masih sangat labil semenjak Kabupaten Tuban dinyatakan zona merah dan berubah menjadi zona orange (9/9/2020). Dalam kondisi yang ini masyarakat masih sangat membutuhkan bantuan usaha, minimal untuk bertahan di musim corona ini.

“Banyak pasar sepi, daya beli masyarakat rendah, paceklik sungguhan ini mas, kami bersyukur jika dibantu pemerintah, tapi bingung infonya,” ungkap Makrus, penjual baju di Pasar Singgahan.

Pendaftaran Banpres produktif UMKM di Tuban, terkesan hanya sekedar informasi senyap, mengingat website yang dimiliki Diskoperindag :  http://diskoperindag.tubankab.go.id/ update terakhir 20 Agustus 2019. Lain halnya di Dinas koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jombang yang membuka akses pendaftaran secara online lewat bit.ly/bantuanusahamikro2020.

Menurut aturannya ada 2 cara, para pelaku usaha UMKM mengakses Banpres UMKM 2,4jt, yaitu secara online (dalam jaringan/ daring) dan secara offline (luar jaringan/ luring). Untuk cara luring, calon penerima bantuan bisa datang langsung ke Dinas Koperasi dan UKM di kota/kabupaten masing-masing. Untuk yang tidak bisa langsung datang ke kantor Dinas Koperasi dan UKM, bisa mendaftar dengan cara daring. 

Pendaftaran bisa dilakukan dengan mengakses https://siapbersamakumkm.kemenkopukm.go.id/. Namun layanan dari kementerian koperasi dan UKM ini pun masih belum bisa dimanfaatkan masyarakat Tuban secara keseluruhan, pasalnya website tidak ditemukan ketika diakses.

Di sisi lain beberapa Kabupaten seperti Jombang, Tulungagung dan lainnya berinisiatif membuka online untuk warganya, via google form, hal ini bertujuan mempermudah dan meminimalisir antrean panjang pendaftar. Dsy3

Berita Terbaru

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Surabaya, Surabayapagi.com - Dokumen resmi hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tertanggal 23 Februari 2026, tercantum agenda kegiatan Perjalanan ke Luar…

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi sebagai salah satu daerah dengan kinerja lingkungan terbaik di Indonesia. Berdasarkan…

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Halaman Balai Kota Surabaya kembali semarak dengan dibukanya gelaran JConnect Ramadan Vaganza 2026, Rabu (25/2). Event yang…

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Jelang Vonis Kamis Hari Ini, dalam Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah yang Rugikan Negara Rp 285 triliun      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Hakim Ketua pe…

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Hasil Pemilu 2024, Ada 50 juta hingga 60 juta Suara Rakyat Terbuang Sia-sia Akibat Parliamentary Threshold 4%     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Putusan MK a…

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemohon sebagai pemilih berpotensi tidak memiliki kesempatan memilih calon presiden pilihan sendiri secara bebas jika ada keluarga…