Ternyata Dihuni Warga “Mapan” bukan Wong Mlarat
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Ada yang janggal dari program rumah susun bersubsidi yang digeber Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Kejanggalan ditemukan wakil rakyat. Ternyata rumah bersubsidi ini belum bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) alias wong mlarat. Ironi memang!. Ada masyarakat mampu dengan mobil keluaran terbaru, menghuni rumah bersubsidi. Ada apa dengan Pemkot?. Diperkirakan kini ada sekitar 8 ribuan MBR, antri untuk masuk Rusun.
Hal ini diungkap oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah, Jumat (16/10/2020). Dari sidak beberapa kali di lapangan, Laila menduga ada penghuni rusun yang bukan warga MBR, tetapi masih menghuni. Penyalahgunaan hak huni itu karena banyak praktek-praktek unit rusun yang berpindah tangan karena diperjualbelikan. Bahkan, ada temuan rusun yang memiliki sejumlah fasilitas mewah seperti mobil keluaran terbaru.
Padahal rusun merupakan program pemkot kepada masyarakat yang belum mempunyai rumah. Dengan harapan, biaya rusun yang murah bisa dimanfaatkan mereka untuk menabung kemudian bisa membeli rumah secara mandiri.
"Mereka yang sudah mampu harusnya bisa meninggalkan rusun, dan bisa gantian dengan warga yang membutuhkan karena saat ini ada sekitar 8 ribu yang sudah antre. Apalagi mereka orang cukup mampu, punya kendaraan terbaru," ungkap politisi PKB ini, Jumat (16/10/2020).
Menurut Laila, pembangunan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperbaiki taraf kehidupan dalam hal pemukiman. “Termasuk mampu mencegah tumbuhnya kawasan kumuh di perkotaan," jelasnya.
Sebagai salah satu kota besar di Indonesia. Laila berharap pelayanan publik terutama dalam pelayanan kelayakan hunian semakin ditingkatkan. Memang saat ini wali kota Risma diakui banyak orang memberikan kemajuan di bidang keindahan khususnya perkotaan. Namun, tambah Laila, Surabaya dituntut naik kelas bukan hanya dari keindahan kotanya, tetapi juga kebutuhan dasar warga. Termasuk aspek tempat tinggal.
Antrean Kuota Membludak
Bisa dibayangkan, kouta yang disediakan jumlahnya 200 KK. Namun jumlah antrian saat ini terus melambung. Ini tentu tidak bisa mengakomodir keseluruhan.
“Rusun yang sudah dibangun baik, tapi harus ditingkatkan kelasnya, karena kapasitasnya hanya 200-300 KK (kartu keluarga). Padahal yang antri untuk menempati rusun lebih dari 8 ribu KK. Artinya ada desain rusun yang harus diperbaiki,” ujarnya.
Untuk menempati rusun subsidi tersebut, warga MBR harus bertahun-tahun antre untuk mendapatkan satu unit di rusun. “Artinya jika 200 dibagi 8 ribu antrean. Mereka harus menunggu hingga 40 tahun untuk mendapatkannya," tegas Laila, kepada Surabaya Pagi, Jumat (16/10/2020).
Untuk itu, Pemkot dan Wali Kota Risma harus mengevaluasi program pengelolaannya dan memikirkan pembangunan rusun. Ia pun mendesak supaya pemerintah kota melakukan survei penghuni rusun. Tidak menutup kemungkinan DPRD akan melakukan sidak. "Karena itu tadi ada penghuni yang sudah mampu tapi enggan pindah," ungkap temuan Laila di lapangan kepada wartawan Surabaya Pagi.
Evaluasi Bagi Pemkot
Selain itu, Laila berharap ada akses pendukung rusun. Dalam hal ini adalah seharusnya hunian bertingkat itu juga tersedia fasilitas berupa lift. "Ini menjadi PR wali kota mendatang," paparnya.
Laila juga mendapat keluhan penghuni bahwa tarif listrik cukup tinggi. "Emang kalau sewanya cukup murah, tapi listrinya mahal. Kan sama saja," terangnya.
Kondisi ini mendorong Laila untuk terus memberikan evaluasi dan masukan. Apalagi kemampuan fiskal Surabaya cukup besar. Sehingga, kepala daerah wajib menggunakan APBD dengan tepat sasaran.
Laila menjelaskan, kemampuan fiskal Kota Surabaya sangat tinggi. Tertinggi baik dari segi pendapatan asli daerah (PAD) atau anggaran pendapatana belanja daerah (APBD). Adapun PAD kota Surabaya mencapai Rp 5,4 triliun, sedangkan APBD nya sebesar Rp 10,3 triliun.
"APBD dengan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi harus dijalankan dengan baik dan intensitas tinggi," jelasnya.
Selain itu, Laila berharap ada akses pendukung rusun. Dalam hal ini adalah seharusnya hunian bertingkat itu juga tersedia fasilitas berupa lift."Ini menjadi PR wali kota mendatang," paparnya.
Laila juga mendapat keluhan penghuni bahwa tarif listrik cukup tinggi. "Emang kalau sewanya cukup murah, tapi listrinya mahal. Kan sama saja," terangnya. alq/cr9/rmc
Editor : Moch Ilham
