SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera dan Bintang Jasa kepada 71 tokoh nasional. Namun hanya mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang menolak hadir untuk menerima pemberian tanda kehormatan Bintang Mahaputera. Rencana pemberian penghargaan oleh Jokowi kepada Gatot pun menjadi sorotan. Tak lepas dari gelagat Gatot Nurmantyo yang seorang deklarator gerakan moral bernama Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dimana beberapa waktu ke belakang yang aktif mengkritik pemerintah.
Terlebih alasan Gatot menolak pemberian tanda kehormatan dengan karena situasi yang belum kondusif akibat pandemi Covid-19 dan harus memberi perhatian kepada TNI lebih banyak.
Alasan ketidakhadiran gatot ini pun semakin mendapat perhatian dari berbagai kalangan di masyarakat.
Menanggapi hal itu, tim Litbang Surabaya Pagi menggelar Polling kepada masyarakat dengan pertanyaan terkait tanggapan mereka tentang dua alasan ketidakhadiran mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Polling dilakukan tepat pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 17.00 WIB, Kamis (12/11/2020).
Dengan koresponden rentang usia 20 tahun sampai 30 tahun dengan background pelajar, mahasiswa, pekerja swasta, dan wiraswasta, dengan domilisi tidak hanya di Kota Surabaya tetapi juga di Sidoarjo, Gresik. Metode polling dilakukan menggunakan wawancara langsung menggunakan telepon dan WhatsApp. Selain media itu juga media sosial Twitter dan Instagram.
Jumlah total responden yang dihimpun sebanyak 75 responden. Hasilnya, diperoleh bahwa hanya 10 responden memilih, A. Ketidakhadiran Gatot benar karena kondisi pandemi covid-19 saat ini . Sementara 65 responden memilih B. Gatot dinilai “ngambek” / Protes karena berseberangan paham politik dan ada alasan lain dibelakangnya.
Berikut berbagai alasan yang disampaikan oleh masyarakat yang memilih B atas ketidakhadiran Gatot karena dinilai Gatot “ngambek” karena berseberangan paham politik dengan pemerintah dan berberapa alasan lain yang dilihat oleh masyarakat.
“Kayaknya sedang ngambek, soalnya kan berseberangan dengan pemerintahan sekarang. KAMI bolak balik ditekan terus pergerakannya.” tulis warga Dukuh Kupang yang namanya tak mau disebutkan.
Sementara, Mupti Ubaidillah, yang berkomentar di IG story Surabaya Pagi, menilai Gatot Nurmantyo lebih membawa pemahaman politiknya. “Pak Gatot menolak penghargaan demi menjaga perasaan kawan-kawanya yang dipenjara’’ jawab Mupti.
Senada juga diungkapkan oleh akun twitter @asli_lanang, yang membalas polling SP. “Wah kalau sampai pak Gatot nerima dan datang, bisa diomelin sama grup KAMI,” tulisnya yang juga mengikuti polling SP.
Hal yang sama juga diutarakan oleh pemilik akun twitter @yusuf_lkw89. Menurutnya, sikap Gatot Nurmantyo sebagai sikap menolak karena KAMI kerap dipersekusi. “Keputusan yang tepat dan tidak mencederai akal sehat. Sangat tidak etis menerima penghargaan, setelah dipecat karena Instruksikan nonton Film G30S/PKI, satu persatu petinggi KAMI ditangkapi dan hampir setiap acara/pertemuan yang melibatkan Pak Gatot selalu dipersekusi dan dibubarkan” tulisnya.
Namun, ada juga yang memilih bahwa ketidak hadiran mantan Panglima TNI itu karena situasi dan kondisi pandemi Covid-19 yang belum mereda. Seperti kata Mbah Jo, warga Kenjeran, mengomentari Polling SP. “Bilangnya tidak bisa hadir karena Covid, tapi melakukan gerakan moral mengumpulkan orang cari pendukung berulang ulang diberbagai kota yang konon katanya gerakan moral disaat pandemi. Jadi entahlah. Apa Karena malu merasa dirinya tak layak atau malu sama pendukungnya?” ujarnya saat diwawancarai secara langsung tim Litbang SP.
Salah satu warga Sidotopo yang namanya tak mau disebutkan memilih A karena beranggapan ketidakhadiran Gatot benar karena kondisi pandemi covid-19 saat ini. ”Kan bebas, Pak Gatot mau datang atau tidak. Pak heru aja juga ngomong kalau beliau berhak untuk tidak hadir dalam acara penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan. Pak gatot tidak datang juga kan karena alasan kondisi covid-19” ujarnya saat diwawancarai melalui telepon Whatsapp. n ana/litbangsp
Editor : Moch Ilham
