Usai Kapolri Dipanggil Presiden, 2 Kapolda Dicopot

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
2 kapolda yang dicopot imbas acara pernikahan putri Habib Rizieq Syihab dan Maulid Nabi Muhammad SAW di kawasan Petamburan.
2 kapolda yang dicopot imbas acara pernikahan putri Habib Rizieq Syihab dan Maulid Nabi Muhammad SAW di kawasan Petamburan.

i

Gubernur DKI Anies Baswedan, Dipanggil Bareskrim Polri, terkait Kerumunan di Petamburan dan Pernikahan anak Habib Rizieq Shihab

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta- Kapolri Jenderal Idham Azis, mencopot dua Kapolda, Senin (16/11/2020) sore setelah dipanggil Presiden, siangnya.

Informasi ini disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD, Senin siang. “Saya didampingi oleh Panglima TNI Bapak Jenderal Hadi Tjahjanto. Lalu di sebelah kiri saya ini Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy karena Pak Kapolri sedang ada tugas lain dipanggil Presiden," kata Mahfud Md, sebelum menyapa Ka-BIN Budi Gunawan hingga Kepala Satgas COVID-19 Doni Monardo.

Senin sore harinya setelah Kapolri keluar dari Istana, Mabes Polri mengumumkan pergantian posisi sejumlah Kepala Kepolisian Daerah. Dua Polda yang mengalami pergantian pemimpin adalah Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat.

Menko Polhukam Mahfud Md, Senin siang itu juga menyampaikan sikap resmi Pemerintah terkait kerumunan di acara pernikahan putri Habib Rizieq Syihab dan Maulid Nabi Muhammad SAW di daerah Petamburan, Jakpus.

Mahfud menegaskan pemerintah menyayangkan acara yang menimbulkan kerumunan itu.

"Pemerintah menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaan pesta pernikahan dan peringatan Maulid Nabi SAW di Petamburan, Jakarta Pusat," kata Mahfud Md dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/11/2020).

Mahfud menyebut pemerintah pusat sebenarnya sudah memperingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pusat ingin Anies memastikan penegakan protokol kesehatan dalam acara Habib Rizieq.

"Di mana pemerintah sebenarnya telah memperingatkan Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk meminta penyelenggara agar mematuhi protokol kesehatan," kata Mahfud Md.

 

Anies Diduga Langgar UU

Bareskrim Polri bakal mempidanakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena diduga telah melanggar Pasal 93 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan ancaman satu tahun penjara dan denda Rp100 juta.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan bahwa tim penyidik Bareskrim Polri telah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diduga telah melanggar Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, karena Anies telah menghadiri acara pernikahan puteri Habib Rizieq Shihab beberapa hari lalu.

"Tim penyidik sudah mengirimkan surat itu kepada Gubernur DKI Jakarta untuk diklarifikasi keterangannya karena hadir di acara pernikahan puteri HRS," kata Argo dalam konferensi pers, Senin (16/11/2020).

Argo menjelaskan bahwa penyidik Bareskrim Polri tidak hanya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anies Baswedan, tetapi Habib Rizieq Shihab juga bakal diperiksa karena membuat acara sehingga ada kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19.

Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhana menyatakan pihaknya dan Gubernur Anies Baswedan bakal memenuhi panggilan kepolisian terkait pelanggaran protokol kesehatan di acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq Shihab. "Kalau dipanggil harus datanglah, nanti dipanggil paksa," kata Yayan, seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Senin (16/11/2020).

Kendati begitu, Yayan menyebut saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi lebih lanjut soal pemanggilan polisi. Pihaknya bakal memastikan terlebih dulu soal informasi tersebut. "Saya belum ada informasi (soal pemanggilan)," jelasnya singkat. jk/erk/cnn/cr2/rmc

Berita Terbaru

Optimalkan Kontribusi PAD, Pemkab Ponorogo Buka Ulang Akses Sewa Aset Daerah

Optimalkan Kontribusi PAD, Pemkab Ponorogo Buka Ulang Akses Sewa Aset Daerah

Rabu, 18 Nov 2026 12:18 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 12:18 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Guna mengoptimalkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, berencana…

Ciptakan Lingkungan Inklusif, Pemkab Sidoarjo Dorong Kesetaraan Hak Penyandang Disabilitas

Ciptakan Lingkungan Inklusif, Pemkab Sidoarjo Dorong Kesetaraan Hak Penyandang Disabilitas

Rabu, 18 Nov 2026 12:13 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 12:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Dalam rangka memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan setara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo…

Tekan Stunting, Pemkab Pamekasan Terjunkan Petugas Medis untuk Intervensi dan Edukasi

Tekan Stunting, Pemkab Pamekasan Terjunkan Petugas Medis untuk Intervensi dan Edukasi

Rabu, 18 Nov 2026 12:07 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 12:07 WIB

SURABAYAPAGI.com, Pamekasan - Sebagai langkah strategis dalam menekan kasus stunting, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, terus berupaya dengan…

Dongkrak Ekonomi Keluarga, Pemkab Magetan Bekali Perempuan Keterampilan Usaha Kuliner

Dongkrak Ekonomi Keluarga, Pemkab Magetan Bekali Perempuan Keterampilan Usaha Kuliner

Rabu, 18 Nov 2026 11:57 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 11:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Magetan - Guna mendongkrak perekonomian keluarga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan, membekali para perempuan yang berperan sebagai…

Raih Sertifikasi Great Place to Work, PLN Masuk Daftar Best Workplaces Indonesia dan Asia 2026

Raih Sertifikasi Great Place to Work, PLN Masuk Daftar Best Workplaces Indonesia dan Asia 2026

Rabu, 18 Nov 2026 11:55 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 11:55 WIB

SurabayaPagi, Jakarta - PT PLN (Persero) kembali meraih sertifikasi Great Place to Work (GPTW) Indonesia untuk periode Oktober 2026 – Oktober 2027, sekaligus m…

Pemkot Malang Pastikan Penanganan ODGJ Secara Terintegrasi Lewat O-SAPI

Pemkot Malang Pastikan Penanganan ODGJ Secara Terintegrasi Lewat O-SAPI

Rabu, 18 Nov 2026 11:44 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 11:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Melalui aplikasi ODGJ Satu Pintu (O-SAPI), Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, memastikan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)…