SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara yang tersandung kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 memunculkan stigma buruk di kalangan beberapa pemerhati dan pegiat anti korupsi di Surabaya.
Menurut mereka, bantuan dana sosial di Kemensos rentan disalah gunakan. Bahkan, bantuan dana sosial yang tersebar di Surabaya pun, bisa berimbas. Pasalnya, masih banyak keluhan warga Surabaya yang belum merata mendapat bantuan.
“Dana bansos sangat rentan disalahgunakan. Makanya sejak awal, KPK sudah mewanti-wanti, kepala daerah dan seluruh pejabat di Indonesia, harus memperhatikan dana bansos. Apalagi kapan hari, pak Menteri (Juliari Batubara, red) pernah turun langsung distribusikan dengan Wali Kota,” jelas Abdul Malik, SH., MH, Minggu (6/11/2020).
Bahkan, kunjungan langsung Menteri Juliari P Batubara dengan Wali Kota Risma, tanpa melalui Gubernur Jatim pun juga disorot. "Apalagi saat menteri sosial datang ke rumah dinas wali kota. Saya melihat ada indikasi dan potensi wali kota Surabaya dan ASN, bisa menyelewengkan dana bansos. ," ujar Abdul Malik.
Jika berbicara tentang korupsi pemerintahan pusat, maka tidak menutup kemungkinan ada tangan tangan lain, khususnya di pemerintahan daerah yang akan menjadi tersangka. "Lebih baiknya KPK turun ke Surabaya untuk memeriksa kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, untuk memastikan bahwa memang terbukti tidak ada dana bansos yang diselewengkan oleh ASN dan Walikota Surabaya," papar pria yang juga itu.
Pasalnya, tambah Malik, kurang terdistribusinya kepada masyarakat, ditambah dengan keterlibatannya Mensos Juliari Batubara saat Oktober 2020 lalu, diduga digunakan oleh kampanye Eri Cahyadi-Armuji di Surabaya.
“Saya lihat Risma juga enjoy-enjoy saja, apalagi ketika tren Covid-19 di Surabaya sedang meningkat. Beliau malah sibuk memenangkan paslon yang didukungnya. Jadi ada dugaan bisa diselewengkan,” tegas Malik.
Sistem Pengawasan Lemah
Terpisah, penyalahgunaan Menteri Sosial ini dianggap kalau sistem pengawasan Pemerintah Jokowi sangat lemah dan sering tidak sinkron. Hal ini diungkapkan pegiat anti korupsi Edward Dewaruci, SH., MH.
"Sistem pengawasan pemerintahan Jokowi baik secara internal dan external, juga SOP (standard operating prosedur) tiap instansi sering tidak sinkron dalam kaitan keberhasilan kinerja," papar pria yang biasa dianggap Teted ini, Minggu (6/12/2020).
Menurut pria yang juga advokat ini, seluruh pejabat memiliki dan mengetahui celah-celah mana yang bisa dikorupsi.
"Seluruh aparat birokrasi pastinya memiliki kemampuan mengelola anggaran. Nah terlepas itu, mungkin mereka tahu celahnya (untuk dikorupsi). Tapi kembali lagi, semua tergantung pada individu masing-masing," ujar Teted.
Untuk itu, dirinya berharap kepada Pemerintah Jokowi, agar di sebuah sistem pemerintahan, tidak hanya disiapkan auditor keuangan, tetapi juga secara legal.
"Auditor hanya keuangan, belum ada auditor legal yang dilibatkan saat sebuah program direncanakan dan dijalankan. Tanpa ada kajian auditor legal sejak awal maka potensi pelanggaran hukum pasti ada," lanjutnya.
Sepakat dengan Abdul Malik, Edward pun menghimbau untuk KPK bisa menelusuri adanya dugaan korupsi dan penyelewengan bantuan sosial di Jawa Timur dan Surabaya.
"Iya bisa juga, karena ada masukkan masyarakat. Misalnya karena ada orang yang seharusnya dapet tapi gak pernah dapet bantuan. Atau malah sebaliknya, yang seharusnya tidak dapat malah mendapatkan bansos," pungkasnya. mbi/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
