SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Dalam sidang terdakwa Brigjen Prasetijo Utomo, Senin kemarin (14/12/2020), buron Djoko Tjandra dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Djoko Tjandra mengatakan dirinya sempat tawar menawar dengan Tommy Sumardi, perantara antara dirinya dengan pejabat Mabes Polri. Tawar menawar ini terkait biaya menghapus namanya dalam daftar pencarian orang (DPO) yang tercatat di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Menurut Djoko, semula Tommy minta dana sebesar Rp25 miliar. Djoko Tjandra, kaget. Ia merasa keberatan dengan nilai tersebut. Ia meminta Tommy Sumardi, yang lama dikenalnya untuk menurunkan harganya. Akhirnya, disepakati nominal Rp10 miliar untuk membersihkan namanya dari DPO di Imigrasi.
"Ini ongkos pertama kali Rp25 M. 'Aduh, Tom, banyak banget. Hanya membersihkan nama saja banyak banget'. Saya nawar Rp5 M. Kemudian akhirnya beliau turun Rp15 M. Entah apa kita bicara, akhirnya ketemu di titik Rp10 M," kata Djoko Tjandra saat menjadi saksi dengan terdakwa Brigjen Prasetijo Utomo, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/12/2020).
Dibayar Enam Kali
Djoko Tjandra mengaku memberikan uang kepada Tommy sebanyak enam kali sepanjang April-Mei 2020. Proses penyerahan uang turut dibantu sekretaris pribadinya, Nurmawan Fransisca dan anak buahnya, Nurdin.
Menurutnya, selalu ada bukti tanda terima yang dilaporkan setiap kali penyerahan uang. Namun, ia mengklaim tak mengetahui uang tersebut digunakan Tommy untuk keperluan apa saja.
"Uang tersebut diperuntukkan untuk apa?" tanya Jaksa.
"Itu hak dia sebagai konsultan," jawab Djoko.
"Kalau bayangan saudara?" timpal jaksa lagi.
"Itu untuk beliau sendiri," ujar Djoko.
Irjen Napoleon Rp 6,11 Miliar
Dalam surat dakwaan, Djoko Tjandra memberikan sejumlah uang senilai Rp8,31 miliar kepada dua jenderal polisi guna membantu menghapus namanya dari DPO. Pemberian uang tersebut dilakukan melalui perantara Tommy Sumardi.
Dua jenderal polisi itu yakni mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo. Masing-masing menerima Rp6,11 miliar dan Rp2,2 miliar.
Selain itu, Djoko juga didakwa menyuap Jaksa Pinangki Sirna Malasari Rp7,35 miliar untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait kasus dugaan korupsi hak tagih Bank Bali. n jk/cr4/rmc
Editor : Moch Ilham
