Plt Wali Kota Whisnu Suntik Vaksin Pertama Bareng Gubernur Khofifah

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Whisnu Sakti Buana, bersama Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Surabaya, usai rapat paripurna yang mengusulkan agar Whisnu didefinitifkan menjadi Wali Kota Surabaya. SP/alqomar
Whisnu Sakti Buana, bersama Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Surabaya, usai rapat paripurna yang mengusulkan agar Whisnu didefinitifkan menjadi Wali Kota Surabaya. SP/alqomar

i

 

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Alhamdulillah. Kini Plt Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana kompak dengan Gubernur Jatim Khofifah. Ia siap menjadi orang pertama yang divaksin di Kota Pahlawan. Juga  Gubernur Khofifah. Sebelumnya, Khofifah sudah  menyatakan siap menjadi orang pertama disuntik vaksin sinovac  di Jawa Timur.

"Iya siap lah. Kemarin sudah janjian sama gubernur, sama-sama jadi yang pertama, kalau itu turunnya di Surabaya," kata Whisnu Sakti Buana saat di Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Senin (28/12/2020).

Namun tak hanya dirinya saja yang siap disuntik vaksin Covid-19. Jajaran Forkopimda Surabaya pun siap divaksin. Sebab, mereka bersama-sama memberi contoh ke masyarakat jika vaksin ini aman. “Jadi kita siap semua. Mungkin Pak Kajari juga nanti, kita akan memberikan contoh untuk divaksin pertama kali jika vaksin itu sudah turun ke Surabaya,” imbuhnya.

Prioritas pemberian vaksin, Whisnu mengaku pemerintah pusat sudah memetakan prioritasnya. Baik usia maupun pekerjaannya.

Namun saat vaksin sudah tiba di Surabaya, ia sudah memetakan masyarakat mana yang menjadi prioritas. "Tadi saya sudah bikin note agenda, nanti kalau vaksin sampai siapa yang diprioritaskan khususnya yang warga masyarakat yang sering mobiling, kayak modin, kader. itu bagian dari evaluasi," pungkasnya.

 

Definitif Wali Kota Surabaya

Sementara itu, usai kunjungan di Kejaksaan Negeri Surabaya, Whisnu Sakti Buana akhirnya diusulkan untuk menjadi Wali Kota Surabaya definitif menggantikan Tri Rismaharini, yang telah bertugas menjadi Menteri Sosial.

Hal ini terungkap usai Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (28/12/2020). Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, DPRD Kota Surabaya sudah melaksanakan proses rapat paripurna menindaklanjuti surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kemudian usulan ini akan kami kirim kepada Mendagri melalui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

“Saat ini status Whisnu Sakti Buana (WS) sebagai Plt wali kota. Namun paripurna ini juga mengusulkan beliau diangkat sebagai Wali Kota secara definitif dan pemberhentian sebagai wakil wali kota,” kata Adi Sutarwijono Senin (28/12/2020) sore.

Awi, sapaan Adi Sutarwijono menjelaskan, bahwa DPRD Kota Surabaya hanya mempunyai kewenangan hanya mengusulkan pergantian jabatan kepala daerah Pemkot Surabaya. “Karena surat keputusan penetapan Whisnu sebagai wali kota langsung dari Mendagri,” tandasnya.

Sementara itu, Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana mengapresiasi kinerja DPRD Kota Surabaya sangat responsif dalam satu hari kerja dapat melaksanakan rapat paripurna tersebut. Artinya proses pergantian atau pengangkatan wali kota secara definitif bagian dari proses formalitas yang harus dilakukan.

“Intinya kita semua menjalankan fungsinya masing-masing. Prinsipnya jangan sampai pelayananan terhadap masyarakat Surabaya menurun menjelang akhir tahun,” katanya.

 

Pengamanan Tahun Baru

Menjelang pergantian tahun, lanjut WS, lebih kosentrasi untuk penanganan persiapan pasca libur panjang agar Covid-19 di Surabaya tidak terjadi peningkatan. Serta koordinasi dengan seluruh forkopimda pengamanan pada malam tahun baru 2021. Selain itu, pihaknya juga akan tetap melanjutkan program-program bu Risma selama dua bulan dengan baik.

Lebih jauh, kata WS, dari delapan posko batas kota yang masuk ke Surabaya akan di delitfiltrasi tapi bukan penutupan total. Agar di area posko ada rapid test dan swab test masal bagi warga yang mau masuk Kota Surabaya. “Kami imbau bagi warga luar kota yang tidak ada kepentingan khusus bekerja di Surabaya kita arahkan untuk kembali,” pungkasnya. alq/cr2/rmc

Berita Terbaru

Pemkab Probolinggo Percepat Izin Operasional PAUD, Dukung Wajib Belajar Pra Sekolah

Pemkab Probolinggo Percepat Izin Operasional PAUD, Dukung Wajib Belajar Pra Sekolah

Senin, 08 Jun 2026 15:18 WIB

Senin, 08 Jun 2026 15:18 WIB

SURABAYAPAGI.com, Probolinggo - Sebagai bagian dari dukungan terhadap program wajib belajar satu tahun pra sekolah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo…

Dibangun Terpadu, Sekolah Rakyat Jatim 1 Surabaya Gabungkan SD-SMA Dalam Satu Kawasan

Dibangun Terpadu, Sekolah Rakyat Jatim 1 Surabaya Gabungkan SD-SMA Dalam Satu Kawasan

Senin, 08 Jun 2026 15:09 WIB

Senin, 08 Jun 2026 15:09 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan Sekolah Rakyat Jawa Timur…

Jadi Magnet Studi Tiru, Produksi Cengkeh di Jombang Tembus 363 Ton per Tahun

Jadi Magnet Studi Tiru, Produksi Cengkeh di Jombang Tembus 363 Ton per Tahun

Senin, 08 Jun 2026 15:03 WIB

Senin, 08 Jun 2026 15:03 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jombang - Menyikapi keberhasilan komoditas perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang semakin mengukuhkan…

Anggarkan Rp3,7 Miliar, Disperkim Fokuskan Pembenahan Ribuan Ruas Jalan Kelurahan di Magetan

Anggarkan Rp3,7 Miliar, Disperkim Fokuskan Pembenahan Ribuan Ruas Jalan Kelurahan di Magetan

Senin, 08 Jun 2026 14:54 WIB

Senin, 08 Jun 2026 14:54 WIB

SURABAYAPAGI.com, Magetan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) setempat mulai menyoroti…

Dari 87 Dapur MBG di Kota Malang, Disnaker-PMPTSP Catat Baru 21 yang Sudah Kantongi SLF

Dari 87 Dapur MBG di Kota Malang, Disnaker-PMPTSP Catat Baru 21 yang Sudah Kantongi SLF

Senin, 08 Jun 2026 14:43 WIB

Senin, 08 Jun 2026 14:43 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP)…

Hindari Kebocoran PAD, DPRD Sumenep, Minta Pemkab Perkuat Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

Hindari Kebocoran PAD, DPRD Sumenep, Minta Pemkab Perkuat Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

Senin, 08 Jun 2026 14:39 WIB

Senin, 08 Jun 2026 14:39 WIB

SURABAYA PAGI, Sumenep-Demi menghindari kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep meminta pemerintah…