.jpg)
Pernyataan AHY yang Menyatakan akan Dikudeta 6 Mantan Kadernya Bersama Seorang Jenderal, Dinilai oleh PDIP Sikap Tendensius untuk Menaikkan Posisi Tawarnya ke Pemerintah
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tiba -tiba bikin geger dunia politik di Indonesia. Putra sulung SBY ini memberi keterangan terbuka menyebut dirinya akan di kudeta. Lho? Memangnya Partai Demokrat memagang kekuasaan pemerintahan. Dan AHY memegang jabatan sehingga harus digulingkan?
Pensiun dini mayor TNI-AD ini berani menyatakan ada upaya gerakan merebut paksa Partai Demokrat oleh orang lingkaran Presiden Joko Widodo.
AHY mengaku sudah melakukan penyelidikan. Antara lain menerima testimoni dari lima kader Demokrat yang sudah dipecat, diberhentikan dan sudah tak aktif di partai.
“ mereka terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu," kata dalam konferensi pers di DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (1/2/2021).
"Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat," tambah Agus Harimurti Yudhoyono
Menurut AHY, ajakan dan komunikasi itu dilakukan dengan paksa lewat telepon maupun pertemuan langsung. 'Kudeta' itu disebut akan menjadi jalan menjadi capres di Pemilu 2024.
Atas temuan itu, AHY menilai terjadi gerakan politik yang berupaya menggulingkan kepemimpinannya sejak sebulan lalu.
AHY dan pengurus Demokrat sudah melakukan penyelidikan, saat menerima laporan yang menyebut ada pejabat pemerintah yang terlibat dan turut mendukung gerakan tersebut.
"Sebenarnya kami sudah mencium gejala ini sejak satu bulan yang lalu. Pada awalnya, kami menganggap persoalan ini hanyalah masalah kecil saja, urusan internal belaka.
Tetapi sejak adanya laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan, yang masuk secara beruntun pada minggu yang lalu, maka kami melakukan penyelidikan secara mendalam," tambahnya.
Lapor Presiden Jokowi
AHY mengaku, gerakan ini didukung oleh sejumlah menteri dan pejabat penting di lingkaran Jokowi. Dia ingin mencari konfirmasi soal hal itu. "Tentunya kami tidak mudah percaya dan tepat mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam permasalahan ini," ungkap putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
"Karena itu tadi pagi (kemarin-red) saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," sambungnya.
Lebih 8 Saksi Didengar
Dari proses yang dilakukan, AHY mengaku tak ingin mempercayai dugaan keterlibatan pejabat pemerintahan itu. Namun karena laporan yang diterimanya menunjukkan fakta seperti itu, sehingga dia bersama pengurus Demokrat lainnya segera bertindak untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"Tetapi lebih dari 8 saksi mengatakan: telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar secara langsung pula rencana-rencana seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya," jelasnya.
Untuk itu, AHY menegaskan akan tetap mempertahankan kepemimpinannya dan tidak akan membiarkan gerakan politik itu menggulingkan kepemimpinannya. "Dengan tengah dilaksanakannya gerakan untuk pengambilalihan secara “paksa” kepemimpinan Partai Demokrat tersebut, kami tentu akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami," ungkapnya.
"Kami yakin tidak ada satu pun pemimpin partai politik yang rela diambilalih kekuasaannya secara inkonstitusional oleh pihak mana pun," tegasnya.
Lebih lanjut, AHY mengungkapkan upaya kudeta terhadapnya yang mana dia mendapatkan informasi melibatkan orang dekat lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi). Partai Demokrat menyinggung sosok jenderal. Disebut sebut Jenderal (Purn) Moeldoko, yang saat menjadi Panglima TNI, diangkat oleh SBY.
Sebagai memberi keterangan pers, AHY sudah menggelar commanders call atau rapat pimpinan khusus bersama para pimpinan DPD dan DPC partai. AHY menyebut ada gerakan upaya merebut paksa Partai Demokrat oleh orang lingkaran Presiden Jokowi.
"Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata Agus Harimurti Yudhoyono
Bukan Debat Politik
Wasekjen Demokrat Jansen Sitindaon di Twitter-nya bicara soal kariernya selama 12 tahun di Demokrat, dari tingkat pimpinan cabang hingga punya posisi di DPP. Jansen yakin Demokrat solid di tengah isu kudeta.
"Telah beberapa kali badai datang dari luar maupun dalam. Dan engkau selalu kuat, solid, dan bertahan Demokratku. Jangankan yang sehat, aku yang sakit ini pun akan maju melawan yang mengganggumu. Solid di bawah AHY!" tulis Jansen, Senin (1/2/2021).
Jansen menyebut isu kudeta yang disampaikan AHY ini bukan perihal debat politik semata. Dia siap menghadapinya. "Ini bukan soal debat politik. Kalau soal ini walau tidak ahli, jika sudah sehat aku siap hadapi siapapun!" sebut Jansen.
Di akhir cuitan, Jansen berbicara sosok jenderal. Dia juga menyinggung jasa-jasa mantan Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Aku hanya ingin mengetukmu sebagai sesama orang yang di dalam diri kita ada jasa Pak SBY, kudoakan engkau baik-baik saja Jenderal, tidak kena karma atas lupanya engkau akan sejarah dirimu," sebut Jansen.
Pernyataan AHY Tendensius
PDI Perjuangan (PDIP) meminta AHY membuktikan praduga tersebut. "Sebaiknya dibuktikan saja praduga yang belum jelas ujung pangkalnya tersebut," kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat kepada wartawan, Senin (1/2/2021).
Djarot menilai pernyataan AHY bersifat tendensius. Ia pun mempertanyakan, apakah AHY sedang melakukan upaya tawar-menawar dengan pemerintah saat ini.
"Praduga yang cukup serius dan tendensius. Apakah memang benar praduga tersebut atau justru ingin menaikkan posisi tawar?" ucapnya.
Lebih lanjut, Djarot menegaskan kerja sama antarpemerintah sudah sangat solid dan kuat. Ia pun menyarankan PD agar tetap berada di luar pemerintahan guna menjalankan tugas check and balances.
“Posisi pemerintah sudah solid dan cukup kuat, maka sebaiknya Partai Demokrat tetap saja berada di luar pemerintahan dan itu baik untuk berjalannya mekanisme check and balances," ujarnya.
"PDI Perjuangan juga pernah selama 10 tahun di luar pemerintahan juga tidak masalah dan tidak pernah mengeluh," sambung Djarot. n erc/jk/cr4/rmc
Editor : Moch Ilham
