SURABAYAPAGI, Surabaya - Presidium dan Sekretaris Jenderal Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT), Selasa (16/2) menyampaikan soal alokasi anggaran sebesar Rp 1,6 miliar per tahun saat bertemu Ketua DPRD Jatim Kusnadi. Para seniman menyebut anggaran tak sebanding dengan intensitas pelestarian kegiatan kesenian dan kebudayaan di Jawa Timur.
“Sudah sepuluh tahun terakhir ini, masih belum ada perubahan alokasi anggaran untuk DKJT. Anggaran Rp 1,6 miliar pertahun tak sebanding dengan volume kegiatan kesenian dan kebudayaan di Jawa Timur,” terang Sekjen DKJT, Chrisman Hadi.
Atas keluhan tersebut, Kusnadi pun merespon. Menurut dia, persoalan anggaran DKJT ini harus disinergikan lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Keluhan tersebut kami tampung, tapi kaitan alokasi anggaran memang kita perlu berkomunikasi lebih lanjut dengan Pemprov. Karena ini menyangkut pagu APBD Provinsi,” kata Kusnadi yang juga Ketua DPD PDI Jatim ini.
Tujuh Presidium DKJT yang hadir, juga menyampaikan aspirasinya tentang lemahnya regulasi hukum atau peraturan daerah, yang memberikan dukungan ruang eksplorasi serta perlindungan karya. Hal itu disampaikan Presidium DKJT Taufik Monyong.
“Ditingkat Undang-Undang kita memang sudah mempunyai payung hukum untuk melindungi hak cipta pengkaryaan dari para seniman. Selain itu, juga ada peraturan tentang warisan budaya. Namun, peraturan tersebut juga harus diperkuat hingga tingkat daerah naik provinsi maupun kabupaten/kota,” jelasnya.
Mendengar aspirasi tersebut, Kusnadi berupaya akan menemukan ruang dialog bersama antara DPRD, Pemprov, dan DKJT, untuk membahas secara detail tentang bagaimana upaya memajukan kegiatan kesenian dan kebudayaan di Jawa Timur.
“Kami di DPRD tentu akan berupaya menemukan ruang dialog bersama dengan Pemprov, dan DKJT, untuk membahas secara komprehensif tentang bagaimana upaya kita bersama-sama menciptakan kultur berkesenian dan kebudayaan di Jawa Timur yang kondusif. Karena bagaimanapun, kegiatan kesenian dan kebudayaan adalah salah satu aspek penting dalam membangun sebuah peradaban di masyarakat,” tutup Kusnadi. rko
Editor : Mariana Setiawati
