Pemerintah Rencana Impor, Petani di Jember Menjerit Minta Keadilan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Seorang kelompok tani saat di sawah. SP/Nyot
Seorang kelompok tani saat di sawah. SP/Nyot

i

 

SURABAYAPAGI.COM, Jember - Para petani di Jember yang tergabung dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), meminta keadilan dan meminta koreksi ulang. Terkait kebijakan pemerintah yang akan melakukan Impor beras sebanyak kurang lebih 1 Juta Ton. 

Pasalnya dalam kondisi saat ini, di Jember sedang panen raya. Dengan adanya impor beras, dikhawatirkan merugikan petani daerah.

"Dengan rencana pemerintah untuk impor beras 1 Juta Ton. Jelas-jelas membuat petani tidak nyaman," kata Ketua HKTI Jember Jumantoro saat mengatakan kepada wartawan, Senin (8/3/2021).

Menurut Jumantoro, dengan kondisi tidak nyaman yang dirasakan petani itu. HKTI menilai, jika pemerintah bermaksud untuk merugikan petani lokal.

Selain itu ditambah dengan kondisi saat ini dari Bulog Jember. Yang serapan gabahnya, kata Jumantoro, dibawah rata rata atau bisa dinilai rendah.

"Apabila sudah tidak nyaman, sama halnya petani mau dimusnahkan pelan-pelan. Derita petani pun bertambah, dengan serapan gabah di Bulog Jember rendah,' ucapnya.

Padahal kondisi saat ini Panen Raya, kata Jumantoro, tapi petani malah merasakan rugi dan tidak mendapat keuntungan.

"Karena dengan kondisi serapan gabah rendah, pengusaha penggilingan padi tak akan menyerap gabah petani. Bahkan harganya pun (untuk gabah) malah terjun bebas. Padahal biaya produksi tinggi," ujarnya 

"Bulog sendiri, kemampuan untuk serap gabah dan beras petani terbatas hanya 15 sampai 20 persen, dari hasil panen petani. sisanya ya ada di pengusaha penggilingan padi," sambungnya.

Dengan kondisi ini, petani berharap perhatian dari pemerintah. Untuk mempertimbangkan kebijakan impor beras itu.

"Stop impor beras memaksimalkan hasil petani," pungkasnya.

Terpisah seorang petani Asal Ledokmbo, Junaedi mengatakan agar dapatnya pemerintah mempertimbangkan lagi terkait kebijakan impor beras itu.

"Dengan rencana adanya impor beras, kami petani malah bernasib memprihatinkan,.kalau seperti ini, ya mati orang-orang petani, terus bagaimana mau membayar hutang,karena sistem kami kan hutang dulu baru ketika panen membayar dan jika harga rendah gabah ya siap siap aja petani bisa nekat demo " ujar Nursamsi saat dikonfirmasi di sawahnya. nyot

Berita Terbaru

Pohon Pisang Jadi "Monumen Kekecewaan" Jalan Rusak di Madiun Viral

Pohon Pisang Jadi "Monumen Kekecewaan" Jalan Rusak di Madiun Viral

Kamis, 05 Feb 2026 16:40 WIB

Kamis, 05 Feb 2026 16:40 WIB

SURABAYA PAGI, Madiun- ‎Sebuah foto jalan berlubang yang ditanami pohon pisang di RT 3 Desa Sidomulyo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, viral di media s…

Jabat Ketum IKBA UNTAG Dorong Kaum Intelektual Bangun Negeri Lebih Baik

Jabat Ketum IKBA UNTAG Dorong Kaum Intelektual Bangun Negeri Lebih Baik

Kamis, 05 Feb 2026 15:33 WIB

Kamis, 05 Feb 2026 15:33 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo - Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Kusumo Adi Nugroho, S.E, yang juga politisi PDI Perjuangan ini, berjibaku menggerakkan kaum…

Gelapkan Uang Ratusan Juta, Admin Toko Keramik Mojokerto Terancam 2 tahun Kurungan

Gelapkan Uang Ratusan Juta, Admin Toko Keramik Mojokerto Terancam 2 tahun Kurungan

Kamis, 05 Feb 2026 15:15 WIB

Kamis, 05 Feb 2026 15:15 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto- Sidang putusan kasus dugaan penggelapan dengan terdakwa Laili Dwi Anggraini Binti M. Amanu di Pengadilan Negeri Mojokerto ditunda…

Kapolres Gresik Pimpin Pembagian Helm Gratis dalam Operasi Keselamatan Semeru 2026

Kapolres Gresik Pimpin Pembagian Helm Gratis dalam Operasi Keselamatan Semeru 2026

Kamis, 05 Feb 2026 14:40 WIB

Kamis, 05 Feb 2026 14:40 WIB

SURABAYAPAGI, Gresik – Upaya Polres Gresik dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas kembali diwujudkan melalui kegiatan simpatik di hari kedua pelaksanaan …

MPR RI Kaji Obligasi Daerah untuk Perkuat Kemandirian Fiskal dan Pembiayaan Pembangunan

MPR RI Kaji Obligasi Daerah untuk Perkuat Kemandirian Fiskal dan Pembiayaan Pembangunan

Kamis, 05 Feb 2026 14:01 WIB

Kamis, 05 Feb 2026 14:01 WIB

Surabaya – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar Sarasehan Kebangsaan bertema “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pem…

Pembangunan KDKMP Tercepat Nasional, Dandim Lamongan Paparkan Keberhasilannya di Hadapan Presiden dan Petinggi TNI

Pembangunan KDKMP Tercepat Nasional, Dandim Lamongan Paparkan Keberhasilannya di Hadapan Presiden dan Petinggi TNI

Rabu, 04 Feb 2026 19:11 WIB

Rabu, 04 Feb 2026 19:11 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Komandan Kodim 0812/Lamongan, Letkol Inf Deni Suryo Anggo Digdo, terpilih mewakili Kodam V/Brawijaya, mendapatkan penghormatan…