Setelah Satgas Mafia Hukum Bubar, Amien Rais Merinci kini Ada Mafia Obat-obatan, Beras, Daging, Gula, Pupuk, Terigu, Cabe, Bawang, Minyak, Mafia Gas, Mafia Hukum, Mafia Pajak dan Mafia Olahraga atau Mafia Skor
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kasus Djoko Tjandra (Djoktjan) yang melibatkan sejumlah jenderal, jaksa, pengacara dan pengusaha, mengindikasikan praktik mafia hukum masih berkeliaran di Indonesia.
"Saudara sekalian, saya pernah mengatakan bahwa Republik Indonesia hakikatnya sudah menjadi, maaf ini, republik mafia Indonesia. Hampir segala bidang kehidupan bangsa sudah dicengkeram oleh mafioso itu. Ada mafia beras, mafia daging, mafia gula, mafia pupuk, mafia terigu, mafia cabe, mafia bawang, mafia minyak, mafia obat-obatan, mafia gas, mafia hukum, mafia pajak. Bahkan mafia olahraga, mafia skor. Nah bahkan yang paling berat dan berbahaya adalah mafia hukum," kata Amien Rais, melalui YouTube Channel Amien Rais Official yang diunggah pukul 20.00 WIB, Sabtu (13/3/2021) dan dikutip Surabaya Pagi, Minggu (14/3/2021).
Politikus Partai Ummat, Amien Rais, mengungkap sederet praktik mafia untuk mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya soal hubungan dengan China.
Dalam kesempatan itu, Amien menyebut banyak mafia berada di Indonesia.
Mafia Hukum
"Karena itulah, Pak SBY pernah mencoba memberantas mafia hukum, dengan diterbitkannya Keppres Nomor 37 Tahun 2009 tentang satgas pemberantasan mafia hukum," katanya.
Namun, kata dia, satgas pemberantasan mafia hukum itu dihilangkan di masa kepemimpinan Jokowi. Mantan Ketua MPR itu menyebut ada 'Mafia Taipan Cukong (MTC)' yang merasa senang atas dihilangkannya satgas tersebut.
"Satgas itu luar biasa. Jadi harapan kita semua. Tetapi 2 tahun kemudian innalillahi, satgas yang awalnya mencorong bersinar itu dinyatakan bubar tidak perlu diteruskan. Tapi tentu, para bandit yang dikatakan Mahfud cukong itu, juga saya kira para bandit mafia taipan, cukong itu dengan bubarnya satgas tadi itu, tentu merasa riang gembira. Merasa bahagia, mengapa? Karena ternyata, kekuatan MTC, mafia taipan cukong itu, lebih besar dan lebih menentukan daripada kekuasaan negara. Di zaman Jokowi, keperkasaan MTC makin tak terbendung karena keakraban Jakarta-Beijing yang semakin kuat dan kokoh," katanya. Amien juga menyebut saat ini negara telah kalah oleh multinational corporation.
Kalah Transnasional Corporation
Menurutnya, suatu negara harus memiliki kedaulatan dari segala bentuk kekuasaan.
"Negara adalah yang paling tinggi kedaulatannya. Itu dari waktu ke waktu sudah kalah dengan pandangan yang lebih realistis, yang terjadi adalah sejak Bung Karno, diganti oleh Pak Harto, kemudian diteruskan Pak Habibie, kemudian Gus Dur, Mega, dan Yudhoyono 10 tahun dan sekarang ini oleh Pak Jokowi, maka kekuasaan negara itu memang sudah dikalahkan oleh multinational corporation, dan belakangan lebih populer dengan nama transnasional corporation," katanya.
Lebih lanjut, Amien kemudian mengatakan, di zaman Presiden Jokowi, kasus korupsi semakin menggurita. Menurutnya, Jokowi membiarkan kekayaan Indonesia dijarah oleh asing.
"Saya ingin menyampaikan juga, ini pendapat saya juga, (zaman) Pak Jokowi itu korupsi semakin menggurita, karena memang para pengelola kekuasaan itu menjalankan abuse of power, jadi mereka nampak sekali misalnya membiarkan perampokan, penjarahan kita punya sumber daya alam yang digotong ke luar negeri oleh aseng dan asing semena-mena, ya siang, ya malam, ya pagi, dan yang lebih parah lagi adalah karena hal-hal ini telah menunjukkan kemelaratan nasional," ucapnya.
Cukong Taipan
Dalam kesempatan itu, Amien mengaku tak ingin apa-apa. Dia mengingatkan Jokowi untuk putar haluan. Dia meminta Jokowi mandiri dalam membangun bangsa Indonesia.
"Saya sudah tua, jadi saya nggak ingin jadi apa-apa. Saya ingin melihat negeri ini bagus. Pak jokowi kalau Anda memang mau legacy warisan yang bagus, tolong cepat putar haluan, mandiri, mandiri jangan tergantung pada cukong taipan. Kita ini negeri yang besar, kekayaan alam luar biasa kayanya, jadi kalau kita berdiri di atas kaki sendiri pelan-pelan, insyaallah kita akan jadi negara besar seperti yang kita inginkan," kata Amien.
Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto, mengatakan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009. Satgas dibentuk untuk dua tahun. Namun, sejak 30 Desember 2011, keputusan presiden tentang pembentukan lembaga ad hoc itu berakhir.
Satgas Mafia Hukum Bubar
Sampai berakhirnya pemerintahan SBY, tetap tidak ada keputusan baru untuk melanjutkan tugasnya. “Dengan tidak dilanjutkan, Satgas bubar,” kata Kuntoro, awal Januari 2012.
Kuntoro menegaskan, fungsi Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum tetap berjalan. Peran lembaga ad hoc itu diintegrasikan ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
Dijelaskan oleh Kuntoro, setiap anggota Satgas kemudian dikembalikan untuk melanjutkan pemberantasan mafia hukum di instansi masing-masing. Misalnya, Denny Indrayana ke Kementerian Hukum dan HAM, Yunus Husein ke Bank Indonesia, Darmono ke Kejaksaan Agung, Inspektur Jenderal Herman Effendi ke Kepolisian RI. erc/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
