SURABAYAPAGI,Surabaya - Komisi D DPRD Surabaya Saya mengapresiasi kerja keras semua pihak terutama Pemkot Surabaya, mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) dimana warga kota Pahlawan cukup berobat dengan hanya menunjukkan eKTP.
Apresiasi ini disampaikan Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah, bahwa hingga kini capaian UHC telah mencapai 96,48 persen.
“Saya mengapresiasi semua pihak terutama Pemkot Surabaya , Bapak Walikota Surabaya , Wawali , Dinkes , BPJS Kota Surabaya dan seluruh OPD yang bekerja keras guna pencapaian UHC di Kota Surabaya,” kata Khusnul Khatimah setelah rapat dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Rabu (7/4/2021).
Khusnul mengatakan, capaian UHC 96,48 persen tersebut setara dengan 2.866.237 jiwa masyarakat Kota Surabaya sudah menjadi peserta BPJS yang dapat mengakses layanan kesehatan di Puskesmas.
“Nantinya mereka dapat mengakses layanan Kesehatan di 63 Puskesmas, 42 RS Swasta, dan 8 klinik yang bekerjasama dengan BPJS di Kota Surabaya,” ucapnya.
“Layanan Kesehatan ini nantinya tetap di laksanakan secara berjenjang dari eKTP lalu dirujuk ke RS jika gawat darurat dan butuh penanganan lebih lanjut,” tambahnya.
Khusnul pun mendorong puskesmas juga dilengkapi fasilitas rawat inap agar bisa melayani kesehatan warga Surabaya
“Saya pun juga mendorong agar beberapa puskesmas bisa dijadikan puskesmas dengan rawat inap ditambah dan sayapun berharap agar pembangunan RS di wilayah Gunung Anyar dan Balasklumprik bisa terealisasi secepatnya,” terangnya.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Badrut Tamam mengatakan. Puskemas bisa melayani pasien berKTP Surabaya dengan kondisi Hijau atau Kuning,
“Tapi bagi masyarakat yang sudah berwarna merah itu bisa langsung datang ke Rumah Sakit dengan cukup menunjukkan eKTPnya,” katanya.
Badrut Tamam juga berharap, program layanan kesehatan yang merupakan inisiatif Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dapat dibuatkan perda supaya bisa berjalan berkesinambungan.
“Saya mengharapkan ini menjadi perda, jangan hanya menjadi perwali yang nanti akan diubah dengan perwali yang lain harusnya ini menjadi perdanya Surabaya, walaupun inisiatifnya dilakukan oleh pihak Wali Kota,” pungkasnya.na
Editor : Mariana Setiawati
