SURABAYAPAGI,Surabaya – Adanya rencana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), membuat pedagang di Pasar Asem Simo Surabaya resah. Lima pedagang perwakilan pedagang Pasar Asem mengadu ke Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti, kalau lapaknya akan digusur oleh Satpol PP dan dijadikan SPBU.
Reni Astuti mengatakan, beberapa hari lalu ada pengaduan yang masuk ke ruangan kerjanya yakni dari salah satu pedagang Pasar Asem yang pernah didatangi Satpol PP yang memberi kabar bahwa pedagang setempat akan digusur karena akan ada pembangunan SPBU."Untuk memastikan kondisi riil di lapangan, saya akhirnya cek ke Pasar Asem," katanya. Rabu (14/4)
Reni Astuti meninjau lokasi Pasar Asem Simo pada Senin (15/3/2021) lalu dan bertemu dengan sekitar tujuh pedagang. Politisi perempuan PKS Surabaya ini ingin tahu gambarannya seperti apa, SPBU-nya sebelah mana, begitu juga lapak pedagang.“Sebenarnga lapak pedagang Pasar Asem Simo itu berada di luar lahan yang akan dibangun SPBU, “jelas dia.
Reni menyatakan, bisa saja keberadaan lapak pedagang ini dianggap menghalangi akses ke SPBU. Sehingga mereka diminta untuk pindah ke lokasi lain.
Reni menjelaskan, secara historis pedagang Pasar Asem Simo sudah turun temurun berdagang di situ, jadi keberatan jika harus dipindah. Jadi, kata Reni, sangat tidak baik juga jika tiba-tiba tanpa ada sosialisasi ke pedagang, terus akan digusur, karena para pedagang sudah puluhan tahun berjualan disitu.
"Sementara sekarang ini pedagang menggunakan lahan di Pasar Asem yang secara statusnya bukan miliknya pedagang. Jadi memang Pemkot Surabaya berhak saja menggusur pedagang. Cuma terlebih dahulu disosialisasikan ke pedagang itu saja kok," kata politisi PKS Surabaya ini.
Lebih lanjut, Reni mengatakan, persoalan menggusur pedagang pasar apapun itu alasannya dimasa pandemi saat ini sangat tidak baik karena keberadaan pedagang pasar justru membuat ekonomi Kota Surabaya naik karena bergairahnya daya beli masyarakat.
"Ekonomi warga setahun ini alami kesulitan, terus saat warga berusaha juga tidak diperbolehkan karena akan digunakan dan di fungsikan yang lainnya, seperti SPBU jadi ya sepeti tidak ada solusi," katanya.
Padahal, kata dia, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi konsen terhadap ekonomi mikro. "Jadi jangan sampai kebijakan wali kota tidak sinkron dengan jajarannya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di pemkot. Disatu sisi Eri Cahyadi peduli UKM, disisi lain OPD malah menggusur pedagang ya ga sinkron jadinya," katanya.
“Makanya, harus ada kesepakatan bersama. Sebenarnya para pedagang bersedia pindah, tapi misalkan mereka pindah terus untuk menyewa lahan baru pakai apa, dan jualan di mana? Ini kan butuh anggaran,” tuturnya.
Untuk itu, Reni Astuti menyampaikan kepada Satpol PP untuk menyelesaikan persoalan ini harus ada solusi bersama. Jangan sampai kemudian setelah digusur para pedagang itu susah dan tak bisa berjualan.
Dikatakan Reni, jika ada pembangunan SPBU di situ, tentu warga sekitar harus diakoomodir untuk bekerja dan menjadi karyawan.“Begitu saya dapat info izin pembangunan SPBU swasta itu sudah keluar, saya langsung ke kelurahan untuk menanyakan hal itu. Ini perlu dicek lagi, apakah sudah terpenuhi semua mekanisme perizinan pembangunan SPBU tersebut atau belum.
Karena untuk pembangunan SPBU kan harus ada izin dari warga kanan kiri dan sebagainya. Apakah semua prosedur sudah dilalui oleh pihak SPBU atau belum, “tandas dia.
Dia menegaskan, soal perizinan yang katanya sudah keluar harus dicek lagi.”Intinya semua proses perizinan harus transparan, memenuhi aturan perizinan dan jangan sampai masyarakat di situ ada yang dirugikan. Kalau bisa diakoomodir unyuk kerja di SPBU tersebut, “ucap Reni.
Dia menambahkan, dirinya mendukung investasi tumbuh di Surabaya. Karena itu, harus bermanfaat dan tidak meresahkan warga. ” Sekali lagi para pedagang Pasar Asem Simo harus mendapat kejelasan nasib, ” pungkasnya.tr/km/cr3/na
Editor : Mariana Setiawati
