SURABAYAPAGI, Jenewa – Myanmar dapat didera perang saudara berdarah seperti yang terjadi di Suriah, jika aksi kekerasan terhadap warga sipil di sana tidak segera dihentikan. Hal ini dinilai langsung oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Michele Bachelet.
Bachelet mengungkapkan, banyak pelanggaran HAM berat yang dilakukan militer Myanmar berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus segera dihentikan. Dia khawatir, jika kekerasan dan kejahatan itu terus berlanjut, Myanmar dapat terperosok dalam perang saudara.
"Saya khawatir situasi di Myanmar mengarah pada konflik lebih luas dan nyata," kata Michelle Bachelet, Komisioner Hak Asasi Manusia PBB dalam pernyataannya.
"Negara-negara jangan sampai mengulang kesalahan mematikan yang terjadi di Suriah dan tempat lain."
Data lembaga advokasi Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) menunjukkan, jumlah korban tewas oleh junta telah melampaui 700 orang sejak 1 Februari, termasuk 50 anak-anak.
Kelompok pemberontak bersenjata dalam beberapa pekan terakhir melancarkan serangan terhadap polisi dan militer hingga menimbulkan kekhawatiran akan makin meluasnya konflik sipil.
Pihak militer juga sudah membalas dengan melancarkan serangan udara yang membuat ribuan warga mengungsi.
"Militer tampaknya menggencarkan kebijakan kekerasan terhadap rakyat Myanmar menggunakan peralatan tempur dan persenjataan mematikan," kata Bachelet.
"Ini mengingatkan kekacauan yang terjadi di Suriah pada 2011," ujar Bachelet merujuk pada konflik Suriah yang sudah menewaskan lebih dari 400.000 orang dan membuat lebih dari 6 juta warga mengungsi.
Bachelet mengingatkan kembali apa yang pernah disampaikan pendahulunya Navanethem Pillay pada 2011 "kegagalan dunia internasional dalam merespons dengan solusi menyeluruh bisa menjadi bencana bagi Suriah dan sekitarnya."
"Selama 10 tahun terakhir kita sudah melihat betapa mengerikannya dampak dari kegagalan itu bagi jutaan warga sipil," kata dia.
Saat ini sedikitnya sudah 3.080 orang yang ditahan di seluruh Myanmar dan 23 di antaranya dijatuhi hukuman mati dalam pengadilan rahasia, termasuk empat demonstran dan 19 tahanan politik.
Konflik sipil Suriah telah berlangsung selama 10 tahun dan belum menunjukkan bakal berakhir dalam waktu dekat. Shamdasani mengungkapkan, bentrokan akhir pekan lalu di Myanmar sangat mematikan. Bentrokan antara militer dan kelompok bersenjata berbasis etnis di negara bagian Kachin, Shan, dan Kayn makin meningkat.
Sementara, pengunjuk rasa di sejumlah kota menggunakan tema merah dalam aksi mereka menentang kudeta militer Myanmar. Pada Rabu (14/4), mereka mengecat dan mewarnai jalanan, tanda papan, dan rambu lalu lintas di luar gedung pemerintahan. Warna merah ini mewakili darah para pengunjuk rasa yang tewas dalam aksi.
Di sebagian tempat aksi pawai masih dilakukan. Mereka membawa poster yang menuntut pembebasan pemimpin sipil yang juga pemimpin Partai National League for Democracy (NLD), Aung San Suu Kyi.
.jpeg)
“Selamatkan pemimpin–masa depan–harapan kami,” tulis sebuah poster di Mandalay. Pada Rabu tidak dilaporkan ada kekerasan terjadi. Namun, informasi terkini kian langka karena junta militer memutus layanan broadband internet dan layanan data telepon seluler.
Sementara, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Angela Merkel secara virtual di Istana Bogor, Selasa (13/4). Berbagai isu terkini pun menjadi fokus pembahasan, salah satunya terkait isu Myanmar dan ketersediaan vaksin Covid-19 di tengah pandemi.
Dikutip dari siaran resmi Istana, Presiden menyampaikan sikap Indonesia sangat jelas sejak awal, yakni meminta agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan dan mendorong dilakukannya dialog. “Dialog di antara mereka diharapkan dapat segera dilakukan, untuk mengembalikan demokrasi, stabilitas dan perdamaian di Myanmar," kata Jokowi.
Indonesia juga telah mengusulkan dilakukannya KTT ASEAN guna membahas isu Myanmar dan saat ini persiapan KTT sedang terus dilakukan. Dalam pertemuan bilateral ini, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.re/me/cr2/na
Editor : Mariana Setiawati
