SURABAYAPAGI,Surabaya - DPRD Kota Surabaya menerima banyak keluhan dari sejumlah sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) saat melakukan reses di Wonokromo. Mereka mengeluh saat ini membutuhkan bantuan modal usaha sebagai upaya menggerakkan kembali perekonomian di tengah pandemi COVID-19.
" Kami banyak menerima keluhan dari pelaku UMKM salah satunya usaha toko kelontong. Mereka membutuhkan bantuan dari pemerintah," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti, Jumat. (07/5).
Menurut dia, sebetulnya ada program dari pemerintah pusat untuk pelaku UMKM yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM senilai Rp2,4 juta. “Namun, masih banyak warga Surabaya yang belum mendapatkan bantuan itu karena memang kuota dari pemerintah pusat terbatas” ujarnya.
Meski bantuan di pemerintah pusat kuotanya terbatas, lanjut dia, maka tidak ada salahnya jika Pemerintah Kota Surabaya memikirkan memberikan bantuan kepada UMKM yang dianggarkan melalui APBD Surabaya. "Pemerintah kota harus hadir di masyarakat saat masa pandemi seperti sekarang ini," ujarnya.
Untuk menampung keluhan warga terkait pemberdayaan UMKM dan persoalan lain di Surabaya, Reni telah meluncurkan program hotline Wadul Bu Reni. Program hotline ini sifatnya mendengar dan melayani dan memberikan kesempatan warga mengutarakan keluhan. "Kalau mengandalkan reses waktu pendek tidak bisa semua keluhan warga tersampaikan," katanya.
Reni sebelumnya mengatakan dari data Pemkot Surabaya pada 2019 disebutkan ada 26.854 UMKM di Surabaya. Ia berharap pemkot kolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk membina dan mempromosikan produk UMKM.
Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Wonokromo Mohammad Umsi Fauzi mengapresiasi kegiatan reses yang dilakukan Reni Astuti yang lebih banyak menampung keluhan terkait pemberdayaan perekonomian masyarakat.
"Kalau soal pembangunan infrastruktur di Kelurahan Wonokromo sudah cukup bagus jadi tidak banyak yang ditanyakan," katanya.nt/na
Editor : Mariana Setiawati
