_2.jpg)
Kata Pakar Komunikasi UK Petra dan Unibraw Terkait Dibutuhkannya Komunikasi dengan Bahasa Lokal untuk Mengedukasi Covid-19 yang Meningkat di Madura
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Naiknya angka Covid-19 di Bangkalan, Madura membuat sejumlah pihak tergerak untuk membantu mengatasinya.
Data dari Rumah Sakit Lapangan Indrapura (RSLI) kurang lebih sekitar 210 orang kluster Bangkalan yang terkonfirmasi positif dan dirawat di RSLI selama sepekan terakhir. Bila tak segera ditangani dengan serius, kemungkinan angka ini akan terus meningkat.
Guna mengatasi penyebaran tersebut, Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof. Mohammad Nasih berupaya melakukan pendekatan sosialisasi berbasis budaya ke masyarakat Madura.
"Insya Allah, kita juga bersama dengan kawan-kawan di sini siap menerjunkan para dokter yang bisa menjelaskan dengan bahasa Madura yang simpel. Kita mengidentifikasi dokter-dokter kita yang bisa menjelaskan ke sana. Karena nampaknya ini menjadi faktor komunikasi di sana," kata Nasih, Selasa (15/6/2021).
Nasih menuturkan, penggunaan Bahasa Indonesia dirasa kurang dipahami oleh warga Bangkalan. Oleh sebab itu, diperlukan peran dokter yang bisa menjelaskan masalah COVID-19 dengan Bahasa Madura.
"Kalau Bahasa Indonesia nggak nyampai, apalagi dijelaskan dengan Bahasa Jawa, mereka kurang mengerti. Sehingga diperlukan pendekatan kultular yang sesuai," tuturnya.
Upaya Unair yang ingin mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan (prokes) dan cara penyebaran virus covid-19 dengan menggunakan bahasa Madura ini, dinilai cukup efektif oleh para pakar komunikasi.
Pendekatan Kultural
Salah satunya pakar Komunikasi Universitas Kristen Petra Surabaya sekaligus Direktur Quadrant Consulting Ronny H. Mustamu. Ronny Mustamu menjelaskan, pendekatan kultural dalam komunikasi memiliki peran yang sangat penting demi mengupayakan keberhasilan komunikasi.
Pendekatan kultural katanya, juga memungkinkan terjadinya empati terhadap para pihak yang terlibat selama proses komunikasi itu.
"Sangat efektif. Setidaknya akan jauh lebih efektif dibanding sebelumnya. Sebab, persoalan pandemi covid-19 sangat bertalian erat dengan efektivitas komunikasi," kata Ronny Mustamu saat dihubungi melalui saluran telepon oleh Surabaya Pagi, Selasa (15/06/2021).
Tanpa strategi komunikasi yang efektif, pemerintah tidak akan pernah berhasil melakukan sosialisasi apa pun terkait upaya pencegahan atau peperangan melawan pandemi ini. Ketika komunikasi gagal, maka pemahaman masyarakat akan berkembang sesuai persepsi mereka sendiri.
Ditambah lagi, jika ada pihak lain yang melakukan kontra narasi untuk mematahkan pesan-pesan yang disampaikan pemerintah. "Berkembangnya pemikiran, dan bahkan keyakinan, bahwa pandemi covid-19 itu tidak ada dan hanyalah karangan belaka, merupakan bukti gagalnya komunikasi publik yang selama ini dilakukan" pungkasnya.
Komunikasi dan Perilaku
Senada dengan itu, Ketua Program Studi Magister Komunikasi Universitas Brawijaya Maulina Pia Wulandari, Ph.D sangat merekomendasikan penggunaan bahasa lokal dalam hal sosialisasi.
Tujuannya adalah untuk mempermudah masyarakat memahami pesan kunci yang disampaikan dalam program sosialisasi.
"Sosialisasi dengan bahasa lokal sangat saya rekomendasikan, karena akan membuat masyarakat memahami pentingnya prokes. Namun kalau untuk mencapai tujuan merubah sikap dan perilaku masyarakat agar patuh dan disiplin pada prokes, saya rasa belum tentu berhasil," kata wanita yang akrab disapa Pia.
Untuk merubah perilaku masyarakat kata Pia, tidak cukup dengan sosialisasi. Ada lima komponen penting yang harus diperhatikan khususnya oleh pemerintah. Pertama adalah hukum dan regulasi yang jelas tentang pelaksanaan protokol kesehatan, bentuk pelanggaran, hingga sanksi jika melanggar protokol.
Berikutnya berkaitan dengan Penegakan hukum yang juga jelas, tidak tebang pilih, tegas dan transparan dalan melaksanakan UU dan peraturan protokol kesehatan. "Percuma sosialisasi pake bahasa lokal jika aktor-aktor penting di daerah gak kasih contoh yang bener. Inget pesta ultah bu Khofifah kan. Hehe..," ucapnya
Hal ketika yang tak kalah penting adalah support sistem ekonomi, sosial dan budaya yang juga harus jelas, transparan dan terukur. Hal keempat berkaitan dengan konsistensi baik dari masyarakat yang terus mematuhi prokes dan pemerintah dalam pelaksaan regulasi ataupun hukum yang telah dibuat. Kompenen terakhir adalah fungsi pengawasan dan evaluasi yangg ketat dan sungguh-sungguh.
"Kalau 5 komponen pendukung program sosialisasi gak support satu sama lain, tujuan dari pemerintah untuk mengendalikan Covid 19 akan sia-sia. Ya kejadiannya seperti di Madura, Kudus, dan daerah lain di Indonesia serta negara lain seperti India," pungkasnya. sem/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
