PN Surabaya Perpanjang Lockdown

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
 Martin Ginting, Humas PN Surabaya. SP/Budi Mulyono
 Martin Ginting, Humas PN Surabaya. SP/Budi Mulyono

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Pengadilan Negeri (PN) Surabaya memperpanjang pembatasan pelayanan (lockdown terbatas) hingga 20 Juli 2021 mendatang. Keputusan tersebut disampaikan oleh Humas PN Surabaya Martin Ginting saat ditemui di ruangannya. 

" Setelah menerapkan lockdown terbatas terhitung sejak 2 hingga 9 Juli 2021, maka setelah dievaluasi atau diamati situasi dan kondisi secara menyeluruh terhadap para hakim dan ASN serta tenaga honorer, ternyata masih banyak yang terpapar. Maka dari itu, Bapak Ketua PN Surabaya memutuskan untuk memperpanjang lockdown hingga 20 Juli 2021," tutur Ginting, Jumat (9/7).

Selain itu, kata Ginting, dikarenakan melihat juga situasi dan kondisi pada masyarakat yang cenderung masih cukup tinggi terpapar virus Covid-19 itu." Oleh karena itu kita akan mendukung adanya kebijakan pemerintah yang melakukan PPKM secara ketat di pulau Jawa dan Bali," kata Ginting.

Ginting menambahkan alasan memperpanjang lockdown terbatas itu khususnya di Kota Surabaya telah dilakukan penyekatan yang sangat ketat. Maka agar program pemerintah tersebut berjalan maksimal untuk memutus mata rantai penyebaran virus di tengah masyarakat lebih berhasil PN Surabaya mendukung sepenuhnya.

" PN Surabaya dipandang perlu dan pentingnya tetap memberlakukan lockdown terbatas agar menghindari adanya penumpukan massa di areal PN SBY yang berpotensi besar menjadi klaster Covid-19 varian baru," imbuhnya.

Langkah kebijakan tersebut, mendapat dukungan penuh dari pimpinan Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur setelah berkoordinasi sebelumnya. Dukungan itu dimaksudkan agar para hakim dan ASN di PN sby terhindar dari wabah virus yg meluas.

" Usulan Ketua PN Surabaya didukung penuh oleh para pimpinan PT Jatim. Sehingga, lockdown terbatas diperpanjang," ujarnya.

 Lebih lanjut, Ginting menegaskan jika pelayanan publik di PN Surabaya tetap berlaku seperti lockdown sebelumnya. ASN PN Surabaya yang aktif setiap hari kerja hanya 25 % saja dengan work from office (WFO). Sedangkan selebihnya tetap bekerja dari rumah ( WFH). 

" Kebijakan perpanjangan lockdown terbatas di PN Surabaya ini semata mata atas pertimbangan untuk menyelamatkan jiwa para hakim dan ASN maupun masyarakat sebagai pengguna jasa PN SBY," tegasnya.

Pimpinan PN Surabaya mengharapkan melalui program PPKM darurat yang diberlakukan saat ini dapat menekan angka penyebaran virus Covid-19 seminimal mungkin ditengah masyarakat. 

" KPN Surabaya telah menginstruksikan kepada jajarannya agar pasca lockdown nanti para hakim di himbau untuk mengatur jadwal persidangan sebaik mungkin agar tidak terjadi penumpukan para pencari keadilan di area PN SBY dengan cara mempercepat pelayanan sidang," ucapnya. 

Demikian juga kepada sekuriti PN Surabaya telah di instruksikan agar pasca lockdown nanti tetap diperketat dan dibatasi pihak-pihak yang tidak urgent hadir di PN Surabaya." Bagi yang tidak berkepentingan sekali maka dilarang masuk ke PN Surabaya hingga wabah virus corona di Surabaya dan sekitarnya telah dinyatakan oleh pemerintah telah menurun atau mereda dan terkendali," bebernya.

Sementara itu, Ginting juga menyampaikan bahwa selama pemberlakuan lockdown di PN Surabaya, tingkat kehadiran publik di area PN SBY pada jam pelayanan benar-benar berkurang.  Dari jumlah kehadiran publik maksimal 20 orang ( wartawan, yang bersidang dan pengguna jasa  Pengadilan) setiap harinya dan khusus untuk layanan PTSP dilayani di pos pelayanan sementara di bagian depan PN SBY.

" Seluruh ruangan di PN Surabaya setiap harinya dilakukan penyemprotan sanitasi oleh petugas sebagai upaya mensterilkan area PN dari virus corona dan juga virus lainnya," tandasnya. nbd

Berita Terbaru

Pramuka Saka POM MAN 2 Kota Bima Edukasi Obat dan Makanan Aman di Festival Literasi

Pramuka Saka POM MAN 2 Kota Bima Edukasi Obat dan Makanan Aman di Festival Literasi

Jumat, 20 Nov 2026 16:36 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 16:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bima - Semangat mengabdi dan berbagi pengetahuan ditunjukkan anggota Satuan Karya Pramuka Pengawasan Obat dan Makanan (Saka POM) MAN 2 Kota…

Kedok Warung, Perempuan di Driyorejo Diduga Jajakan Jasa Seks

Kedok Warung, Perempuan di Driyorejo Diduga Jajakan Jasa Seks

Jumat, 20 Nov 2026 13:11 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 13:11 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Praktik dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok warung makanan dan minuman terbongkar di Kecamatan Driyorejo, K…

BKMS Mangkir dari Hearing DPRD Gresik, Nasib Saluran Tambak Mengare Tak Jelas

BKMS Mangkir dari Hearing DPRD Gresik, Nasib Saluran Tambak Mengare Tak Jelas

Jumat, 20 Nov 2026 12:59 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:59 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Ketidakhadiran PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) dalam audiensi atau rapat dengar pendapat (hearing) di DPRD Gresik, Kamis (…

Effect Positif Pemberantasan Rokok Ilegal, Cerutu Jember Tembus di 45 Negara

Effect Positif Pemberantasan Rokok Ilegal, Cerutu Jember Tembus di 45 Negara

Jumat, 20 Nov 2026 12:44 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - Keberhasilan industri cerutu Jember menembus pasar ekspor di hampir 45 negara dinilai harus diimbangi dengan perlindungan terhadap…

Bea Cukai Jember Limpahkan Dua Tersangka Rokok Ilegal, 487 Ribu Batang Disita

Bea Cukai Jember Limpahkan Dua Tersangka Rokok Ilegal, 487 Ribu Batang Disita

Jumat, 20 Nov 2026 12:37 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:37 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - Peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Jember masih menjadi perhatian serius. Terbaru, Bea Cukai Jember melimpahkan dua…

Peringati Hari Bhakti Kenenimipas ke-2, Imigrasi Blitar Perkuat Sinergi Guna Tingkatkan Semangat Pengabdian

Peringati Hari Bhakti Kenenimipas ke-2, Imigrasi Blitar Perkuat Sinergi Guna Tingkatkan Semangat Pengabdian

Jumat, 20 Nov 2026 12:36 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Tepat 19 Nopember 2026 Kantor Imigrasi Blitar menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan…