SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Menurut saya, dengan kondisi PPKM Darurat seperti ini, terutama para pelaku UMKM yang belum go online pasti akan merasakan kesulitan.
Pemerintah sebenarnya sudah memberikan bantuan- bantuan atau subsidi kepada para pelaku UMKM yah, tetapi sepertinya belum semua. Jadi baik pemerintah pusat dan pemda, tetap harus memberi bantuan ke seluruh karyawan dan setiap warganya.
Apalagi bila nanti ada perpanjangan PPKM darurat ini. Bantuan itu mutlak, karena kondisi serba sulit.
Kalau besar dana yang akan dibutuhkan untuk pembiayaan pasti banyak. Paling tidak, misalnya dilihat dari PPKM Darurat sebelumnya ini, paling tidak yang dikeluarkan akan sama.
Dana yang didapatkan dari pemerintah itu kan dari utang. Nah nanti itu kan akan selalu bertambah banyak. Hal ini juga perlu diperhatikan secara kemampuan finansialnya. Misalnya menambah waktu PPKM darurat, pemerintan mau tidak mau harus bertanggung jawab harus mengerluarkan pembiayaan belanja tambahan. Kalau tidak, kasian rakyatnya. Terutama rakyat di sektor pelaku UMKM dan warga menengah bawah.
Dalam ilmu ekonomi , ketika ekonomi performanya memburuk , pemerintah harusnya jadi motor. Dan itu pemerintah harusnya ambil porsi besar untuk menggerak kembali perekonomian. Pemerintah kalau gak seperti itu, ekonomi akan semakin memburuk.
Probolemnya sekarang melihat defisit APBN juga tidak kecil. Utang negara pun jika dilihat dari tahun 2021 saja diperkiraan sekitar Rp 7.000 Triliun. Jika dibanding dengan rasio PDP saja itu sudah capai 42%. Jadi Itu akan semakim besar.
Karena pendapatan dari sektor pajak pun terkendala juga karena pandemi. Banyak perusahaan yang terkena imbas sehingga pendapatan sektor pajak juga menurun.
Coba bayangkan, penerimaan pendapat pajak itu menurun sedangkan pengeluaran negara juga semakim meningkat. Nah itu uangnya dari mana?
Makanya pemerintah juga harus mempertimbangkan, menghitung dan memperhitungkan, apalagi kalau mau PPKM diperpanjang.
Pasalnya saat ini, yang perlu diperhatikan ada 2 hal, jika dibilang mencari equilibriumnya, yaitu antara kesehatan masyarakat dan ekonomi masyarakat.
Kalau misalkan kondisi pandemi semakin memburuk, mau tidak mau yang dilihatnya kesehatannya masyarakat. Kalau masyarakat sehat nanti enonomi akan tumbuh. Masyarakat bisa beraktivitas lagi. Tapi kalau kesehatan masyarakat memburuk ya gak bisa. Nanti gak akan bisa diarahkan, ekonomi tidak akan tumbuh.
Jadi kalau kayak gini, menurut saya, pemerintah harus konsen di kesehatan rakyatnya dulu.
Memang sulit kalau untuk bisa konsen keduanya. Tapi sebisa mungkin program pemerintah itu berjalan sama baiknya. Tapi faktanya, jika dilihat dilapangan tidak semuanya seperti itu. Harus ada prioritas.
Jadi kalau saya melihat, Presiden Jokowi saat ini lebih memprioritaskan kesehatan masyarakat lebih dulu. Meskipun tetap tidak meninggalkan dari aspek ekonominya.
Bisa dilihat, masih saat diberlakukan PPKM Darurat ini, masih ada beberapa sektor usaha yang boleh beraktivitas. Meskipun ada yang terbatas, ya itu kan supaya ekonomi gak semakin memburuk dan tetap berjalan.
Saya sendiri tidak bisa menilai, dengan diperpanjangnya PPKM ini apakah bisa disebut sebagai negara gagal. Karena menyebut negara gagal ini harus dilihat dari sisi yang mana dulu. Karena indonesia sendiri saja sampai saat ini masih masuk didalam anggota G20 yakni 20 negara dengan pereknomian terbesar didunia.
Jika lihat dari survey-survei itu pun tingkat kepercayaan rakyat kepada presiden juga masih diatas 50 persen. Jadi masih baiklah. Tetapi kalau pemerintah dikatakan gak mampu bayar hutang, memang rasio hutang dengan PDB yang semakin memburuk.
Pada tahun 2019 saja, sekitar 30 persen. Sekarang malah sudah masuk 42 persen. Itu sudah makin buruk. Tapi pemerintah kan butuh uang untuk memerangi covid-19 dan memang butuh pembiayaan lebih besar. Jadi ya tetap saja Indonesia tetap gak bisa di definisikan sebagai negara gagal.
Sebab, dari yang saya pelajari, dari ekonomi makro, memang apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah tepat. Pemerintah mempunyai prioritas, yakni mengambil peran lebih disaat ekonomi sedang memburuk. Masalah efek samping hutang pemerintah yang besarnya itu merupakan sebuah konsekuensi. Karena difisit kitanya yang besar.
Kalau saya lihat sisi positif dari pandemi Covid-19 ini, sebetulnya bisa dibilang juga jadi sinyal, agar para pelaku UMKM atau pengusaha lain ini bisa melakukan perubahan, bisa beronivasi gitu. Apalagi, saat ini Indonesia juga lagi banyak e-commerce seperti market place macam Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan teman-temannya.
Jika diambil sisi positifnya para pelaku UMKM juga bisa jadi melek teknologi dan bisa beralih kesana. Karena jika mereka tetap ditempat ya bakal ketinggalan.
Tak bisa dipungkiri ya, pandemi ini kan membuat kondisi sebagaian jadi gak enak bagi rakyat Indonesia, pandemi ini jadi suatu hal yang tidak menguntungkan. Tapi ini juga bisa jadi sebuah moment untuk melakukan suatu perubahan. Seperti memasarkan prodak yang harus berubah. Banyak dari berbagai aspek bisnis yang memang harus berubah mengikuti perkembangan jaman. (Disarikan dari wawancara wartawati Surabaya Pagi Mariana Setyawati, dengan Adwin Surja Atmadja.,S.E.,MIEF.,Ph.D, Rabu 14 Juli 2021)
Editor : Moch Ilham
