SURABAYAPAGI, Surabaya – Laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) diusulkan agar berbasis wilayah guna percepatan penanganan COVID-19 di Kota Pahlawan, Jawa Timur. Permintaan ini diusulkan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Surabaya.
"Tingginya angka lonjakan kasus COVID-19, kami mengusulkan Pemkot Surabaya menambah Labkesda berbasis wilayah," kata Ketua FPKS DPRD Surabaya Akhmad Suyanto, kemarin.
Menurut dia, kebaradaan Labkesda di Gayungsari No 124 Surabaya yang ada saat ini dinilai masih kurang maksimal mengcover seluruh puskesmas yang ada di Surabaya.
Bahkan, lanjut dia, antrean sampel uji yang masuk di Labkesda Gayungsari melebihi kemampuan. Kalau kemampuan mesin di Labkesda sekitar 3.000-an sampel uji, sedangkan rata-rata harian yang masuk ke dinas lebih dari jumlah itu. Sehingga hasil uji tes usap PCR menjadi terlambat untuk diketahui.
Untuk itu, kata dia, pihaknya mengusulkan Labkesda tersebut bisa ditambah di masing-masing wilayah meliputi Surabaya Selatan, Timur, Barat, Utara, dan Pusat. "Bisa juga dengan tambahan PCR Mobile, dengan prasyarat keamanan biologis tertentu, setidaknya level 2," ujar Yanto.
Sedangkan untuk mengantisipasi keganasan virus dengan kecepatan mutasi virus corona, lanjut dia, maka Surabaya juga perlu memiliki satu Labkesda dengan Biological Safety Level (BSL) tingkat 4.
"Untuk menghadapi virus dengan kecepatan bunuh sangat cepat tidak menghitung hari namun hitungan jam, alat yang dimiliki harus lebih cepat respons dan memberikan hasil kepada rakyat Surabaya secara masif," ujarnya.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya ini mengimbau Pemkot Surabaya agar memasukkan usulan tersebut dalam Perubahan APBD Surabaya 2021.
Lebih lanjut, ia melihat penyebaran virus yang singkat dan cepat via udara, maka Labkesda baru harus diletakkan jauh dari pemukiman. Bisa juga bekerja sama dengan perguruan tinggi di Surabaya yang mempunyai Fakultas Kedokteran.
Terakhir, ia kembali mengingatkan kepada warga Surabaya untuk terus mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penularan COVID-19.sb1/na
Editor : Mariana Setiawati
