Tercatat 1.665 Calon Pengantin di Jatim Gagal Menikah

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Sebanyak 1.665 calon pengantin yang membatalkan prosesi pernikahan dan menjadwalkan ulang tanggal pernikahannya. SP/LI
Sebanyak 1.665 calon pengantin yang membatalkan prosesi pernikahan dan menjadwalkan ulang tanggal pernikahannya. SP/LI

i

SURABAYAPAGI, Surabaya -  Imbas pemberlakuan PPKM Darurat membuat ribuan pasangan calon pengantin di Kota Surabaya gagal menikah. Para calon pengantin pun terpaksa menjadwal ulang pernikahannya karena larangan selama PPKM yang tak mengizinkan digelarnya pesta pernikahan.

Kanwil Kemenag Jatim mencatat  sebanyak 1.665 calon pengantin yang membatalkan prosesi pernikahan dan menjadwalkan ulang tanggal pernikahannya. Itu tidak lain karena sepanjang diterapkannya PPKM, tidak diperbolehkan menggelar acara, termasuk hajatan.

"Data yang ada diambil pada masa PPKM dari tanggal 3 sampai 25 Juli, yang membatalkan pernikahan sekitar 1.665 peristiwa nikah," ujar Plt Kakanwil Kemenag Jatim M Nurul Huda, Rabu(4/8).

Data tersebut, kata Huda, belum termasuk saat penerapan PPKM Level 4 pada 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Namun demikian, Huda mengaku belum menghimpun data jumlah calon pengantin yang membatalkan pernikahan di masa PPKM Level 4. "Kalau untuk data pada masa PPKM Level 4 belum masuk pada kami," katanya.

Huda menjelaskan, batalnya ribuan akad nikah di Jatim bukan saja karena dilarang menggelar hajatan. Namun juga ada beberapa calon pengantin yang terkonfirmasi positif Covid-19. Meski demikian, kata dia, sebagian besar calon pengantin memilih menunda pernikahannya hingga PPKM usai.

"Tidak semua yang membatalkan pelaksanaan nikah pada masa PPKM karena positif Covid-19. Bisa karena positif, bisa karena ingin nikah di luar masa PPKM," kata Huda.

Meski nantinya pernikahan digelar setelah PPKM berakhir, Huda mengimbau agar masyarakat tetap disiplin menjalanlan protokol kesehatan sepanjang acara hajatan. Ia menegaskan, disiplin menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci utama memutus penyebaran Covid-19, sehingga tidak muncul klaster hajatan.sb1/na

Berita Terbaru

Resmikan Landfill Mining TPA Ngipik, Bupati Gresik Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah

Resmikan Landfill Mining TPA Ngipik, Bupati Gresik Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah

Selasa, 24 Feb 2026 21:28 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 21:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Upaya serius mengatasi persoalan sampah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui p…

Menlu Jelaskan 8.000 Personel TNI Jaga Perdamaian

Menlu Jelaskan 8.000 Personel TNI Jaga Perdamaian

Selasa, 24 Feb 2026 19:40 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:40 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global melalui…

SBY Pesan, Indonesia Jangan Lugu

SBY Pesan, Indonesia Jangan Lugu

Selasa, 24 Feb 2026 19:38 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:38 WIB

Sejarah Perang Dunia II, Indonesia Tidak Terlibat Langsung Perang tapi Tetap Terdampak   SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang …

Yaqut Klaim Pembagian Kuota Jaga Keselamatan Jemaah

Yaqut Klaim Pembagian Kuota Jaga Keselamatan Jemaah

Selasa, 24 Feb 2026 19:36 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:36 WIB

Sidang Praperadilannya Dikawal Puluhan Banser. KPK tak Hadir, Ditunda 3 Maret      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gu…

Jaksa Tuding Penjualan Laptop Chromebook era Nadiem, Kayak Sedekah

Jaksa Tuding Penjualan Laptop Chromebook era Nadiem, Kayak Sedekah

Selasa, 24 Feb 2026 19:34 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) heran dengan harga jual laptop Chromebook dari PT Hewlett-Packard Indonesia (HP) lebih murah daripada…

KPK Bahas Mitigasi Potensi Risiko Korupsi Program MBG dan Kopdes

KPK Bahas Mitigasi Potensi Risiko Korupsi Program MBG dan Kopdes

Selasa, 24 Feb 2026 19:33 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:33 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Mitigasi potensi risiko korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, mulai dibahas Tim…