Pakar Politik Unesa, UINSA dan Universitas Trunojoyo Madura
Saat ini citra Presiden Jokowi dimata masyarakat disebut semakin buruk karena kebijakan-kebijakan penanganan Covid-19 yang dinilai telah keliru sejak awal. Partai pengusungnya, PDIP kecewa dan kini mulai menjauh. Apalagi, Presiden Jokowi, disindir oleh Ketua Umum PDIP, Megawati, bahwa sebagai kepala negara diminta menangani sendiri urusan covid-19, tidak didelegasikan ke Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Melihat kondisi itu, tiga pengamat politik yakni Dr. Agus Mahfud Fauzi dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Andri Arianto dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) dan Surokim Abdussalam dari Universitas Trunojoyo Madura menilai, minim Luhut Binsar Panjaitan direshuffle. Hal ini karena adanya kedekatan dan relasi Luhut dengan Jokowi.
Salah satunya yang menyampaikan minim LBP direshuffle, yakni Surokim Abdussalam, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Trunojoyo Madura. Hal ikhwal yang melandasinya adalah hubungan spesial antara LBP dan Jokowi yang tidak hanya sekedar atasan dan bawahan melainkan lebih dari itu. "Saya menyebut relasi itu tidak sekadar atasan bawahan, tetapi sudah super khusus dan tak tergantikan," kata Surokim kepada Surabaya Pagi, Minggu (08/08/2021).
Relasi LBP dan Jokowi kata Surokim, sudah terbangun panjang dan Jokowi dinilai sangat membutuhkan kekuatan jenderal militer guna menyeimbangkan faksi-faksi dilingkarannya. Dan selama ini, LBP dianggap mampu memainkan peran sebagaimana yng diinginkan oleh Jokowi.
"Loyalitas beliau [LBP] sangat tinggi kepada pak Jokowi sehingga tidak ada keraguan pak Jokowi menugaskan tugas-tugas penting dan krusial kepada beliau. Walau harus diakui sering offside dengan tugas menteri lain, tetapi loyalitas pak LBP ke pak Jokowi tak terbantahkan," katanya
"Beliau sanggup menjadi tameng dan muncul menjadi martir untuk pak jokowi. Hal itu yang membedakan LBP dengan menteri yang lain soal loyalitas," tambahnya
LBP Vs PDIP
Posisi LBP yang dianggap sebagai menteri kepercayaan Jokowi dinilai Surokim menjadi pengganggu bagi eksistensi partai berlambang kepala banteng itu.
Peringatan Megawati terkait tongkat komando covid-19 harus dilakukan presiden dan atau tidak diberikan kepada menteri, menjadi alarm bagi Jokowi agar segera berbalik memperhatikan PDIP selaku partai pengusung Jokowi. "Ya Pak Jokowi memang sangat kelihatan banyak memberi panggung untuk LBP dan bukan menteri-menteru kader PDIP sehingga wajar jika bu mega juga galau," katanya
Kendati begitu, menurut Surokim peringatan Megawati tidak akan membuat Jokowi menjauhkan diri dari LBP yang selama ini dianggap cekatan menerjemahkan kehendaknya. "Menurut saya pak jokowi akan memainkan jurus 'mengayun kendil' kanan kiri untuk menyeimbangkan relasi ke bu mega dan ke LBP. Dan itu menarik ke depannya karena banyak hal yang sulit muncul ke publik menyangkut relasi LBP dengan Bu mega," pungkasnya.
Hak Preogratif Presiden
Sementara itu, Pakar Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Andri Arianto menjelaskan, secara politik keputusan resuffle selalu berada di tangan presiden dan mutlak tanpa ada tekanan dari pihak lain.
"Ya kalau resuffle itu hak preogratif presiden. Jadi LBP mau diganti atau tidak itu tergantung presiden," kata Andri Arianto
Terkait sinyal yang diberikan oleh Megawati dianggap Andri sebagai bagian dari tugas pengawasan ketua umum partai pengusung Jokowi. Dan terkait apakah peringatan tersebut signifikan, ia mengaku sangat kecil kemungkinan terjadi.
"Pak Jokowi itu butuh orang seperti LBP. Karena faktanya beliau [LBP] secara performa relatif fair, sering bilang kelemahan pemerintah kalau ada salah ya beliau minta maaf. Dan beliau juga tegas, akan menindak kepala daerah yang tidak patuh dalam penanganan pandemi," katanya.
Tak hanya itu, LBP dimata Jokowi merupakan difigur yang cukup mempuni untuk menjalankan tugas yang diberikan. Selain karena senior, LBP juga dipandang sebagai menteri yang berani menindak pemimpin daerah ataupun lawan politik Jokowi yang tidak patuh dengan kebijakan.
"Beliau berani menebar 'ancaman' kepada pihak yang tidak taat pada aturan. Lebih berani dibanding dengan menteri yang lain. Dan juga kontroversial, pak luhut bisa yakinkan pada presiden, berani pasang badan dan mampu menekan pejabat yang tidak patuh," jelasnya.
Kendati begitu, Andri juga mendorong agar resuffle kabinet segera dilakukan. Hal ini berkaitan dengan performa beberapa menteri yang dianggap tidak cakap dalam menangani situasi pandemi seperti saat ini. "Terlepas dari siapa yang akan diganti atau tidak diganti, saya kira harus diressuffle menteri-menteri yang kurang perform. Karena tantangan pasca ppkm besar, ada ekonomi, capaian herd immunity, vaksinasi dan banyak sekali," katanya
Khusus untuk LBP, ia tidak berani memprediksi akan diganti atau tidak. Menurutnya, yang menjadi penentu adalah evaluasi dari penerapan PPKM yang akan berakhir pada 9 Agustus besok.
"Kita kan harus melihat dasar evaluasi. Kalau tidak sukses sangat wajar akan terjadi evaluasi yang besar-besaran, mungkin bisa jadi resuffle. Kalau sukses ya harus faire juga," tandasnya.
Utang Jasa LBP
Senada dengan itu, Pakar Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Dr. Agus M Fauzi menyampaikan, kemungkinan LBP didepak dari kursi kabinet sangat minim. Hal ini disebabkan oleh faktor utang budi Jokowi kepada LBP.
"Sumbangsih Luhut dalam proses pemenangan Pemilu Presiden, sangat besar, sehingga dia mendapat apresiasi dari Jokowi. Dan yang pasti mereka mempunyai hubungan spesial," kata Agus kepada Surabaya Pagi.
Tak hanya itu, adanya LBP dalam kabinet membantu Jokowi dalam menyeimbangkan kekuatan di pemerintahan, mengingat Jokowi merupakan presiden yang berasal dari sipil. "LBP TNI yang netral dari semua kepentingan kelompok, sehingga lebih fluently dalam bergerak," katanya
Kendati begitu, Agus tak menepis kemungkinan LBP diresuffle. Bila ada tekanan dari kelompok masyarakat secara terstruktur, sistematis dan masif yng menyudutkan kegagalan LBP maka peluang resuffle akan semakin besar. "Kalau hanya satu kelompok, peluang pergantian kecil," pungkasnya. sem/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
