UMKM Kuliner di Surabaya Berharap PPKM Level 4 Tidak Diperpanjang

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Situasi sentra UMKM kuliner di Surabaya yang sepi akibat pemberlakuan PPKM/. SP/Semmy Mantolas
Situasi sentra UMKM kuliner di Surabaya yang sepi akibat pemberlakuan PPKM/. SP/Semmy Mantolas

i

 

SURABAYAPAGI, Surabaya - Hari ini adalah hari terakhir pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 untuk wilayah Jawa dan Bali. Banyak masyarakat yang berharap agar pemerintah tidak memperpanjang lagi PPKM seperti yang telah dilakukan sebelumnya. 

Salah satunya datang dari Firman, pelaku UMKM kuliner di sentra kuliner Taman Kalianget Tanjung Perak Surabaya. Menurutnya, dengan adanya PPKM baik darurat maupun level 4, omzet penjualan makanannya menurun hingga 50 persen. 

Hal ini terjadi karena, pelanggan yang sering nangkring di sentra kuliner Taman Kalianget merupakan para pekerja baik dari Pelindo III, KOP Tanjung Perak maupun karyawan perusahaan yang memiliki kantor di pelabuhan.

"Karena PPKM mereka semua WFH, terus yang beli jualan ini siapa mas? Jadi benar-benar rugi saat PPKM ini," kata Firman kepada Surabaya Pagi, Senin (09/08/2021).

 Sebelum PPKM diterapkan, walau masih masa pandemi, ia mengaku omzetnya masih bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan modal usaha. Namun, pasca pemberlakuan PPKM pada 3 Juli yang terus ditarik ulur hingga 9 Agustus, membuat bisnisnya kian merugi.

 "Ini saya baru buka kembali adalah 3 hari. Sudah gak jualan dari tanggal 25 Juli. Tutup sementara, modal kurang," katanya.

 "Jadi kami hanya minta satu aja mas. Jangan ada lagi PPKM. Cukup satu bulan kemarin kami tersiksa," ucapnya dengan nada keras. 

Selain Firman, pedagang lainnya seperti seperti seperti Nur pun mengungkapkan hal serupa. Dirinya mengaku selama bulan Juli, omzetnya belum cukup untuk mengembalikan modal yang telah ia keluarkan. Nur sendiri telah 4 tahun berjualan panganan di Taman Kalianget. 

"Mau gimana lagi, omzet malah gak cukup untuk beli bahan makanan. Mana harga di pasar naik lagi," ucap Nur dengan nada kesal. 

Nur juga meminta agar pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan, harus melihat kondisi masyarakat khususnya pelaku usaha di lapangan. Karena yang merasakan dampak dari kebijakan tersebut adalah pelaku usaha dan bukan pemerintah.

"Efeknya kan kami [pelaku usaha] yang kena mas, coba di survey dulu baru keluarkan kebijakan. Bukan bangun pagi, muncul ide PPKM langsung dibuat kebijakan. Enak mereka yang punya duit, kalau wong cilik kayak kami ini, gimana terusan," pungkasnya.sem

Berita Terbaru

Rehabilitasi Sekolah Rusak Sedang Proses Tender

Rehabilitasi Sekolah Rusak Sedang Proses Tender

Senin, 08 Jun 2026 17:26 WIB

Senin, 08 Jun 2026 17:26 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo tahun ini akan menuntaskan rehabilitasi sekolah rusak. Puluhan sekolah…

Bupati Gresik Dorong SPPG Jadi Contoh Pengelolaan Sampah Berbasis Lingkungan

Bupati Gresik Dorong SPPG Jadi Contoh Pengelolaan Sampah Berbasis Lingkungan

Senin, 08 Jun 2026 17:19 WIB

Senin, 08 Jun 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik — Pemkab Gresik terus memperkuat implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menekankan aspek keberlanjutan lingkungan. B…

Tetap Genjot PAD, Pemkot Malang Pastikan Tak Naikkan Pajak Kendaraan 2026

Tetap Genjot PAD, Pemkot Malang Pastikan Tak Naikkan Pajak Kendaraan 2026

Senin, 08 Jun 2026 15:34 WIB

Senin, 08 Jun 2026 15:34 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Terkait isu kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada tahun 2026, Pemerintah…

Dinilai Lebih Untung, Petani Bawang Merah di Nganjuk Pilih Jadikan Hasil Panen Sebagai Bibit

Dinilai Lebih Untung, Petani Bawang Merah di Nganjuk Pilih Jadikan Hasil Panen Sebagai Bibit

Senin, 08 Jun 2026 15:28 WIB

Senin, 08 Jun 2026 15:28 WIB

SURABAYAPAGI.com, Nganjuk - Baru-baru ini memasuki musim kemarau, sejumlah petani bawang merah di Desa Sumengko, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, memilih…

Pemkab Probolinggo Percepat Izin Operasional PAUD, Dukung Wajib Belajar Pra Sekolah

Pemkab Probolinggo Percepat Izin Operasional PAUD, Dukung Wajib Belajar Pra Sekolah

Senin, 08 Jun 2026 15:18 WIB

Senin, 08 Jun 2026 15:18 WIB

SURABAYAPAGI.com, Probolinggo - Sebagai bagian dari dukungan terhadap program wajib belajar satu tahun pra sekolah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo…

Dibangun Terpadu, Sekolah Rakyat Jatim 1 Surabaya Gabungkan SD-SMA Dalam Satu Kawasan

Dibangun Terpadu, Sekolah Rakyat Jatim 1 Surabaya Gabungkan SD-SMA Dalam Satu Kawasan

Senin, 08 Jun 2026 15:09 WIB

Senin, 08 Jun 2026 15:09 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan Sekolah Rakyat Jawa Timur…