Usul Keringanan PBB Tengah Dikaji Pemkot Blitar

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wali Kota Blitar Santoso.
Wali Kota Blitar Santoso.

i

SURABAYAPAGI.COM, Blitar - Usul pengurus PHRI terkait permohonan keringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) mendapat respon positif dari Wali Kota Blitar Santoso.

Santoso sudah meminta Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar untuk mengkaji usulan keringanan PBB dari pengurus PHRI. 

"Saya sudah minta BPKAD melakukan kajian terkait usulan itu (permohonan keringanan PBB dari PHRI)," kata Santoso, Senin (23/8/2021). 

Santoso mengatakan, kalau dari hasil kajian dianggap rasional, maka Pemkot Blitar akan memberikan keringanan pembayaran PBB kepada para pelaku usaha hotel. 

Menurut Santoso, para pelaku usaha hotel juga sangat terdampak di masa pandemi Covid-19. 

Pendapatan para pelaku usaha hotel turun drastis selama pandemi Covid-19.

"Kami cermati dulu, kalau layak untuk diberi keringanan akan kami beri keringanan (pembayaran PBB). Kami maklum mereka (pelaku usaha hotel) juga terdampak di masa pandemi," ujar Santoso. 

Sebelumnya, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Blitar merasa keberatan dengan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Pengurus PHRI Kota Blitar mengajukan surat permohonan keringanan pembayaran PBB ke Pemkot Blitar, Kamis (19/8/2021). 

Ketua PHRI Kota Blitar, Anwar Sani mengatakan PBB Kota Blitar pada 2021 ini naik hampir tiga kali lipat. 

Kenaikan PBB itu sangat memberatkan para pengusaha hotel dan restoran. 

Apalagi, dalam situasi pandemi Covid-19, kondisi pendapatan usaha hotel dan restoran mengalami penurunan drastis. 

"Berdasarkan usulan dari teman-teman pengusaha hotel dan restoran, kami minta keringanan pembayaran PBB ke Wali Kota. Kami merasa keberatan dengan kanaikan PBB," kata Anwar Sani.

Kepala BPKAD Kota Blitar, Widodo Sapto Johanes mengatakan kenaikan PBB karena ada updating data di wajib pajak. 

Tim BPKAD melakukan penilaian data khususnya untuk bangunan milik masyarakat dan lembaga yang ada perubahan sertifikat. 

Updating data itu meliputi penilaian luas bangunan dan konstruksi di wajib pajak. 

"Ada beberapa masyarakat dan tempat usaha yang terkena penilaian. Dari hasil penilaian itu ada kenaikan PBB," kata Widodo.

 

 

Berita Terbaru

Keren! Kota Mojokerto Sabet Juara 1 Kota Cerdas 2026 

Keren! Kota Mojokerto Sabet Juara 1 Kota Cerdas 2026 

Jumat, 20 Nov 2026 08:04 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 08:04 WIB

SURABAYA PAGI.com, Mojokerto - Implementasi kota cerdas (Smart City) di Kota Mojokerto menunjukkan hasil nyata melalui inovasi digital yang berdampak pada…

Rupiah Melemah ke 18.245 per Dolar AS

Rupiah Melemah ke 18.245 per Dolar AS

Jumat, 20 Nov 2026 07:45 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:45 WIB

SURABAYAPAGI.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi turun tipis pada perdagangan Kamis, (19/11/2026). Hal ini seiring harapan…

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Evita

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Evita

Jumat, 20 Nov 2026 07:42 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:42 WIB

SURABAYAPAGI.com - Perjuangan panjang lintas kota, begadang di lobi hotel hingga subuh, hingga waktu istirahat yang hanya tersisa satu setengah jam akhirnya…

Bea Cukai Amankan 1,7 Miliar Batang Rokok Ilegal

Bea Cukai Amankan 1,7 Miliar Batang Rokok Ilegal

Jumat, 20 Nov 2026 07:40 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:40 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkap Bea Cukai telah mengamankan 1,7 miliar batang rokok ilegal sepanjang tahun berjalan 2026 sebagai…

Harga Jagung Petani Rp 6.400 per Kg, Amran: Itu Minimal

Harga Jagung Petani Rp 6.400 per Kg, Amran: Itu Minimal

Jumat, 20 Nov 2026 07:38 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:38 WIB

SURABAYAPAGI.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan harga serapan jagung petani tidak wajib Rp 6.400 per kilogram (kg).…

Elon Musk Akui Bodoh Gelontorkan Rp 9 T untuk Partai Republik

Elon Musk Akui Bodoh Gelontorkan Rp 9 T untuk Partai Republik

Jumat, 20 Nov 2026 07:36 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Washington - Miliarder Elon Musk mengaku merasa bodoh telah menghabiskan hampir 500 juta dollar AS atau sekitar Rp 9 triliun untuk mendukung…