ANALISA BERITA

Soal Baliho, Buya Syafii: Syahwat Kekuasaan Terlalu Menonjol

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif atau akrab disapa Buya Syafii
Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif atau akrab disapa Buya Syafii

i

SURABAYAPAGI, Surabaya - Saya menilai pemasangan baliho bergambar politikus di kala pandemi mencerminkan keinginan berkuasa yang terlalu besar.

Rakyat sudah banyak yang sudah ketar-ketir dengan keadaan yang sudah begini. Syahwat kekuasaan terlalu menonjol, kasihan rakyatnya.

Saya juga meminta para politikus bersabar, menahan diri untuk promosi pencalonan.

Saya harap partai-partai politik atau politisi ini menahan diri dulu lah. Kasihan bangsa ini, utang negara juga makin banyak, keuangan kita juga tidak bagus.

Pertumbuhan ekonomi juga begitu, anak yatim yang kematian orangtua karena Covid juga banyak. Mbok itu diperhatikan bersama-sama.

Situasi Covid-19 saat ini yang diklaim membaik pun, tak bisa jadi jaminan kondisi aman. Pemerintah, menurut saya sama sekali tak boleh lengah dalam upaya pengendalian pandemi ini.

Lalai sedikit saja, bisa-bisa negara kembali dirundung gelombang pandemi. Sekarang kita harus konsentrasi dulu ya. Kalau sudah bebas ya bolehlah, kemudian berkompetisi boleh.

Melihat sikap para politikus berbaliho itu, Saya menilai lumhrah apabila kritik terus bermunculan di masyarakat, misalnya, berupa coretan atau lukisan satire di dinding kota alias mural.

Bagi saya sendiri, kritik lewat mural itu dapat diterima asal memuat konten yang tak melanggar kesopanan atau tidak merusak dinding atau bangunan publik.

Perkara mengkritik pemerintah oke, tapi sampaikan dengan cara-cara yang elegan, yang baik, dan juga pemerintah mendengar kritik itu.

Jadi jangan jor-joran kekuasaan, itu namanya kita tidak punya kepekaan.

(Disampaikan Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif  saat ditemui di kediamannya di Nogotirto, Gamping, Sleman, DIY yang dikutip dari laman cnniindonesia.com, pada Miggu (5/9).)

Berita Terbaru

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 21:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 21:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…