SURABAYAPAGI, Surabaya - Saya menilai kenaikan harta sejumlah pejabat negara bisa dibaca sebagai persoalan etika politik.
Yang jelas mereka para pejabat tambah kaya di tengah rakyat menderita dan di tengah kondisi ekonomi memburuk. Bahagia diatas derita rakyat banyak.
Jika bertambahnya kekayaan itu karena ada bisnis lain selain pekerjaanya sebagai pejabat negara itu berarti hal yang wajar.
Pejabat boleh kaya. Tidak ada larangan. Tetapi kita boleh dong bertanya-tanya, bisnis apakah yang mendapat keuntungan miliaran tupiah dalam satu tahun ini.
Tapi yang perlu dipertanyakan, apakah kenaikan harta di tengah pandemi ini karena para pejabat berbisnis vaksin, PCR test, tes antigen, alat kesehatan, batu bara dan kelapa sawit, atau kemungkinan pejabat memanfaatkan pengaruh posisinya sebagai pejabat untuk berbisnis.
Menurut saya, para pejabat negara semestinya menghindari perilaku mengambil keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Sebab, pejabat publik adalah pelayan publik bukan pengusaha.
Ini lah problem etik serius jika penguasa juga berprofesi sebagai pengusaha. Mereka cenderung mengabaikan etika sebagai pejabat negara, pejabat publik.
Jika para pejabat sampai menggunakan pengaruh posisinya untuk berbisnis, saya menilai hal tersebut sudah kena delik yang mengarah pada korupsi.
(Dikatakan Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, dalam keterangannya yang dikutip pada , Senin, 13 September 2021).
Editor : Mariana Setiawati
