SURABAYAPAGI.COM, Banyuwangi - Progam ‘Camping Embun’ (Camping Pelayanan Masyarakat Kebun) kembali digelar Pemerintah kabupaten (Pemkab) Banyuwangi.
Layanan dengan mengerahkan ASN hingga menginap tersebut telah digeber beberapa kali, antara lain di Perkebunan Kapuk Wongsorejo, Perkebunan Kopi Malangsari, dan Perkebunan Kendenglembu Glenmore.
Yang terbaru, Camping Embun digelar di Kampung Mbaung, sebuah perkampungan kecil di tengah rimba pinus yang secara administratif masuk Dusun Sumberurip, Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani hadir di layanan tersebut guna memastikan pelayanan berjalan dengan lancar sekaligus meninjau kondisi kampung tersebut.
Bertempat di SDN 8 Barurejo, selain membuka layanan administrasi kependudukan, juga digelar vaksinasi Covid-19 dan imunisasi anak.
"Bapak mau mengurus apa? Silakan dimanfaatkan program ini pak, surat dan dokumen apa yang seharusnya dibutuhkan segera di urus sekarang, biar dibantu petugasnya. Layanan ini gratis," kata Ipuk kepada Hasim Asari, salah satu warga dalam siaran pers ke redaksi, Minggu (14/11/2021).
Hasim mengaku sangat terbantu dengan adanya program Camping Embun ini karena prosesnya cepat. Ia yang sedang mengurus akta kelahiran putranya tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor desa untuk mengurus administrasi.
"Saya mengurus akte kelahiran anak kedua dan ketiga. Alhamdulillah beres di hari yang sama, cepat sekali," akunya.
Bupati Ipuk menjelaskan, dalam Camping Embun, petugas menginap untuk jemput bola ke masyarakat di tengah perkebunan dan kawasan hutan.
“Kami hadirkan ini karena akses dari perkebunan dan kawasan hutan ke kantor desa jauh, bisa satu jam bahkan dua jam. Sedangkan untuk mengakses online, tidak semua warga punya smartphone. Belum lagi kendala sinyal. Makanya kami jemput bola, bahkan sampai camping,” ungkap Ipuk.
Dia mengatakan, jumlah warga yang tinggal di kawasan perkebunan/hutan memang tidak sebanyak warga di pusat desa atau pusat kecamatan. Meski demikian, semua hak kependudukan warga dan layanan dasar harus dipenuhi.
Selain melihat layanan, Ipuk juga melihat perkembangan infrastruktur yang ada di desa tersebut untuk mengecek yang bisa dilakukan pemkab di kawasan tersebut mengingat kampung tersebut berada di bawah pengelolaan Perhutani.
"Pembangunan kawasan ini memang memiliki aturan tersendiri. Tak boleh sembarangan untuk dibangun. Harus seizin pengelolanya. Tadi kita cek sama Dinas PU, ada sejumlah infrastruktur yang akan kita garap tahun depan di kampung tersebut,” kata Ipuk.
Editor : Moch Ilham
