SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Polresta Mojokerto berhasil membongkar praktik jasa pernikahan siri terselubung di bumi majapahit.
Dalam aksinya, pelaku membuka jasa layanan pembuatan sertifikat nikah secara islam dan surat pernyataan nikah agama dengan tarif berkisar antara Rp. 300 ribu hingga Rp. 1,5 juta.
Pengungkapan itu berawal dari penangkapan ALM (28), di warung kopi di Lingkungan Kuwung, Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Senin (6/12) sekitar pukul 14.30 WIB.
Warga asal Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Madura ini ditangkap petugas Satsamapta Polresta Mojokerto saat akan melakukan transaksi COD kepada pemesannya.
Kasi Humas Polresta Mojokerto, Ipda MK. Umam mengatakan penangkapan ini berawal dari adanya anggota cyber crime yang mendapati kegiatan transaksi jasa jual beli pembuatan surat nikah siri tanpa hak di wilayah hukum Polresta Mojokerto secara online lewat media sosial facebook.
"Bahwa pada hari Senin, 6 Desember 2021. Pihak kepolisian mendapatkan informasi dari medsos, ditemukan adanya penawaran pembuatan akta surat nikah siri tanpa perlu melakukan pernikahan sesuai rukun Islam. Bisa langsung jadi, padahal itu bukan kewenangannya," ucap Umam saat dikonfirmasi.
Mendapati informasi tersebut, lanjut Umam, pihaknya langsung melakukan order secara COD. Pelaku pembuat surat akta nikah tersebut langsung membuatkan suratnya dengan akad berbayar sesuai permintaan.
Yakni, untuk tarif nikah siri lengkap dengan surat nikah siri abal-abal senilai Rp. 1 juta sampai Rp1,5 juta. Sedangkan, sertifikat nikah secara islam, dan surat pernyataan nikah agama hanya dibanderol Rp300 ribu hingga Rp600 ribu saja.
"Berdasarkan pengakuan pelaku, surat nikah siri abal-abal ini digunakan bagi mereka pasangan yang ingin tinggal di kos-kosan," ucapnya.
Pelaku yang mengenakan sarung berwarna kuning ini, diamankan dengan barang bukti satu lembar surat pernyataan nikah agama, satu lembar sertifikat nikah secara islam, dua buah gawai, satu buku catatan, dan dua buku tabungan.
Masih kata Umam, pelaku saat ini dikenakan pasal tindakan pidana ringan (Tipiring) oleh Satsamapta Polresta Mojokerto. Yakni, pasal 3 ayat 2 UU. No 22 tahun 1946 tentang barang siapa yang menjalankan pekerjaan pengawasan atau pencatatan atas nikah tanpa hak.
"Kemudian kami amankan tersangka dan barang bukti untuk dibawa ke Polresta Mojokerto. Kemudian akan dilimpahkan ke Satreskrim guna pemeriksaan lebih lanjut perkara tersebut," katanya. Dwi
Editor : Moch Ilham
