Kapolres Pastikan Penanganan Perkara Penendang Sesajen di Gunung Semeru Terus Berjalan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
 HF (33) pelaku penendang dan pembuang sesajen di Gunung Semeru beberapa waktu lalu secara resmi menjalani proses penyidikan di Mapolres Lumajang.
HF (33) pelaku penendang dan pembuang sesajen di Gunung Semeru beberapa waktu lalu secara resmi menjalani proses penyidikan di Mapolres Lumajang.

i

SURABAYA PAGI, Lumajang- HF (33) pelaku penendang dan pembuang sesajen di Gunung Semeru beberapa waktu lalu secara resmi menjalani proses penyidikan di Mapolres Lumajang.

Sebelumnya, HF diamankan di Mapolda Jatim. Namun, saat ini HF secara resmi ditahan di Mapolres Lumajang demi kelancaran proses penyidikan.

Demikian dikatakan Kapolres Lumajang, AKBP Eka Yekti Hananto Seno pada Sabtu, 22 Januari 2022 di Mapolres.

“Kasus ini akan tetap bergulir ke ranah hukum. Jadi, adapun nantinya ada islah atau maaf-memaafkan itu sama sekali tidak berpengaruh pada proses hukum yang kita tempuh,” tegas Kapolres.

Ia kembali menjelaskan, sejak viralnya video HF beberapa waktu lalu itu, berjalannya proses hukum sudah berada di bawah naungan Polres Lumajang.

“Kami  diback up Polda Jatim, untuk membantu menangkap pelaku. Untuk penyidikan seluruhnya, kami (Polres Lumajang,red) yang menangani,” jelas AKBP Eka Yekti.

Bukan hanya itu, Kapolres juga mengimbau semua pihak untuk tetap menjaga stabilitas keamanan di Lumajang. Ia juga meminta masyarakat, untuk mempercayakan proses hukum yang sudah berjalan di Kepolisian.

“Percayakan pada kami. Kami pastikan proses hukum ini akan terus berjalan. Berkas perkaranya segera kita limpahkan, dan kita koordinasikan ke pihak Kejaksaan,” bebernya.

Sementara itu, Bupati Lumjang Thoriqul Haq menambahkan jika pihaknya berencana akan membentuk adanya Dewan Kehormatan Kerukunan Beragama yang nantinya bertugas untuk mengklarifikasi adanya perbuatan atau tindakan intoleran.

“Termasuk yang dilakukan oleh HF ini. Nah, forum atau majelis kehormatan itu yang nantinya akan melakukan klarifikasi, sekaligus pendalaman terhadap perilaku HF ini. Insyaallah minggu depan akan kita lakukan forum klarifikasi itu,” kata Bupati.Halim

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…