Hakim MK Dissenting Opinion, Nyatakan Gugatan PT 20% Mestinya Dikabulkan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ternyata  putusan terhadap enam perkara uji materi Pasal 222 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017  presidential threshold 20 persen, Kamis (24/2/2022), diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari empat hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Empat hakim konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda adalah Manahan MP Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Saldi Isra. Suhartoyo dan Saldi Isra berpendapat para pemohon memiliki kedudukan hukum dan pokok permohonan beralasan menurut hukum.

Suhartoyo dan Saldi Isra menyatakan, permohonan pemohon agar ketentuan presidential threshold dihapus mestinya dikabulkan MK.

"Pasal 222 UU 7/2017 adalah inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana didalilkan oleh pemohon dalam permohonan adalah beralasan hukum menurut hukum. Dan seharusnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo," demikian pendapat Suhartoyo dan Saldi Isra yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman dalam persidangan yang disiarkan secara daring dari Gedung MK, Kamis.

Sementara itu, Manahan MP Sitompul dan Enny Nurbaningsih berpendapat, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan mengenai ketentuan presidential threshold. Namun, pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonan harus dinyatakan ditolak.

"Kami berpendapat pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Namun, dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak," kata Manahan.

Menurut Manahan, sesuai putusan mahkamah sebelumnya, ketentuan presidential threshold bertujuan untuk mendapatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan legitimasi yang kuat dari rakyat.

Selain itu, ketentuan tersebut juga dalam rangka mewujudkan sistem presidensial yang efektif berbasis dukungan dari DPR.

Mahkamah juga telah menyatakan presidential threshold merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy, sehingga merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk menentukan dan/atau akan mengubah besaran persyaratan tersebut.

"Karena itu, mendasarkan syarat perolehan suara (kursi) partai politik di DPR dengan persentase tertentu untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 adalah konstitusional," ucapnya.

Mahkamah dalam putusannya menolak seluruh permohonan uji materi Pasal 222 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Mahkamah menilai, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut, sehingga permohonan tidak dapat diterima. n er, jk

Berita Terbaru

Harga Daging Ayam di Pasar Sidoharjo Lamongan Meroket Jelang Nataru 2026/2027

Harga Daging Ayam di Pasar Sidoharjo Lamongan Meroket Jelang Nataru 2026/2027

Selasa, 17 Nov 2026 15:45 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 15:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027, sejumlah komoditas bahan pokok di Pasar Sidoharjo, Kabupaten Lamongan,…

Aipda Bagus Setyawan, Go International Presentasikan Penelitian di Forum APMAA 2026 Jepang

Aipda Bagus Setyawan, Go International Presentasikan Penelitian di Forum APMAA 2026 Jepang

Selasa, 17 Nov 2026 14:56 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 14:56 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Anggota Polres Blitar Polda Jatim Aipda Bagus Setyawan SE.MM.M.AK, terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi personel guna…

KAI Daop 7 Madiun Gelar Pemeriksaan Kesehatan Akhir 120 Peserta Seleksi Rekrutmen Karyawan

KAI Daop 7 Madiun Gelar Pemeriksaan Kesehatan Akhir 120 Peserta Seleksi Rekrutmen Karyawan

Selasa, 17 Nov 2026 14:53 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 14:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Pemeriksaan kelanjutan calon Karyawan PT KAI, kali ini gelar tes kesehatan akhir yang di ilaksanakan oleh Tim Kesehatan Da…

Warga Ngawi Digegerkan Adanya Penemuan Kerangka Manusia di Hutan Jati

Warga Ngawi Digegerkan Adanya Penemuan Kerangka Manusia di Hutan Jati

Selasa, 17 Nov 2026 14:48 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 14:48 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ngawi - Warga Desa Patalan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, baru-baru ini digegerkan oleh penemuan kerangka manusia di aliran sungai…

Ajukan Usulan Rp4 Miliar, Pemkab Siap Relokasi Pedagang Pasar Sayur Magetan

Ajukan Usulan Rp4 Miliar, Pemkab Siap Relokasi Pedagang Pasar Sayur Magetan

Selasa, 17 Nov 2026 14:42 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 14:42 WIB

SURABAYAPAGI.com, Magetan - Dalam rangka pemindahan pedagang Pasar Sayur Magetan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan mengajukan usulan anggaran sebesar Rp4…

Tindaklanjuti Kondisi Persimpangan, Dishub: Durasi Lampu Lalin Simpang Patih Batu Diubah

Tindaklanjuti Kondisi Persimpangan, Dishub: Durasi Lampu Lalin Simpang Patih Batu Diubah

Selasa, 17 Nov 2026 14:34 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 14:34 WIB

SURABAYAPAGI.com, Batu - Menindaklanjuti kondisi geometris persimpangan yang tidak lagi sama dengan tata letak sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu…