SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Gelombang aksi turun jalan menyikapi kebijakan pemerintah pusat, atas sejumlah kenaikan kebutuhan masyarakat, dan rencana penundaan pemilu, kali ini disuarakan oleh mahasiswa di Lamongan.
Bertempat di gedung DPRD Lamongan, ratusan mahasiswa gabungan dari tiga elemen yakni PMII, HMI, dan GMNI, Rabu (13/4/2022), menggelar aksi unjuk rasa, menyampaikan empat tuntutan, menolak wacana amandemen UUD 1945 dan wacana penundaan Pemilu, menolak kenaikan harga BBM, menolak kenaikan harga minyak goreng, dan menolak kenaikan PPN.
Mahasiswa yang menamakan Cipayung ini, sebelum ke gedung DPRD yang ada di long march dari dari Jalan Lamongrejo menuju jalan Basuki Rahmat. Di sepanjang jalan mahasiswa terus menyuarakan penolakannya terhadap wacana penundaan pemilu dan amandemen 1945, serta beberapa kenaikan kebutuhan dan kewajiban pajak.
Amir Mahfud korlap aksi dalam kesempatan orasi di depan DPRD, menyebutkan aksinya yang digelar ini adalah menindaklanjuti dari aksi 11 April lalu di DPR RI oleh BEM seluruh Indonesia.
Disebutkan olehnya, dalam aksi ini sama menolak masa jabatan presiden tiga periode, wacana amandemen UUD 1945, wacana dan penundaan Pemilu 2024, hingga kenaikan kebutuhan mulai minyak goreng, BBM, dan PPN.
“Mendorong presiden hingga 3 periode itu tindakan inkonstitusional, karena demokrasi di negara jabatan presiden adalah hanya sampai dua periode. Sehingga kita harus menjaga kedaulatan konstitusi kita dan harus dijalankan oleh seluruh pihak tanpa terkecuali,” ujar Amir Mahfud dalam orasinya.
Tidak hanya itu saja, Amir juga mengatakan, pemerintah seharusnya bisa menjaga ketersediaan dan mempertahankan harga bahan pokok tetap stabil, terlebih harga minyak goreng yang kini telah mengalami kenaikan.
“Walaupun ini adalah pola yang selalu berulang, namun pemerintah selalu gagal mengantisipasi hal tersebut. Seharusnya pemerintah melalui lembaga negara yang ada, bisa menindak tegas sesuai undang-undang terhadap oknum pengusaha yang nakal, sehingga stabilitas harga tetap terjaga,” tuturnya.
Tidak lama setelah melakukan orasi, massa mahasiswa akhirnya ditemui oleh wakil ketua DPRD dari Fraksi Demokrat Retno Wardhani, dan anggota DPRD Lamongan dari Fraksi PKB, Mahfud Shodiq.
Dalam kesempatan itu, Retno dan Mahfud sepakat untuk menampung apa yang menjadi tuntutan para mahasiswa. "Kami menampung apa yang menjadi aspirasi teman-teman mahasiswa, setelah ini akan saya sampaikan ke pimpinan DPRD, agar bisa dibahas dan dilanjutkan untuk disampaikan ke DPR RI yang ada di pusat," terangnya.
Mendengar itu, mahasiswa yang awalnya ada di luar pagar atau orasi di jalan, meminta untuk masuk di halaman DPRD. Melalui negosiasi akhirnya aparat keamanan yang langsung di komando oleh Kapolres AKBP Miko Indrayana dan anggota DPRD, menyepakati massa boleh masuk dan orasi di halaman parkir gedung DPRD asalkan dengan tertib.
Usai masuk ke halaman gedung DPRD, mahasiswa terus melakukan orasi dan tetap pada tuntutannya awal. Jika tuntutannya tidak ada tindak lanjut dari DPRD, mereka akan melakukan massa aksi yang lebih besar dengan massa yang lebih banyak. Usai melakukan aksi, para demonstran membubarkan diri dengan damai sembari menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Usai kelompok mahasiswa Cipayung ini membubarkan diri, sekitar pukul 15.30 WIB, kelompok mahasiswa yang tergabung dalam IMM Lamongan juga menggelar aksi serupa. jir
Editor : Moch Ilham
