Bila Airlangga Dilengserkan, LBP Berpeluang Pimpin Golkar

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
H. Raditya M Khadaffi
H. Raditya M Khadaffi

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Sejak isu perselingkuhan dengan seorang ibu rumah tangga Rifa Handayani, posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, terus digoyang. Konon ada kubu di internal Golkar yang menghembuskan aroma Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), untuk mencari elite politik yang bisa gantikan anak mantan menteri Orba, Ir. Hartarto.

Ir. Hartarto Sastrosoenarto, nama lengkap ayah Airlangga Hartarto. Ia pernah menjadi Menteri Perindustrian Kabinet Pembangungan VI, Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi Kabinet Pembangunan VI. dan terakhir Menteri Koordinator Pengawasan dan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Kabinet Pembangunan VII.

Medio 2019, Airlangga menggantikan posisi Setya Novanto di tengah jalan. Tapi masa jabatannya tetap akan berakhir pada saat Musyawarah Nasional (Munas) Golkar Desember 2019.


Dalam Munas 2019, ia bersain ketat dengan Bamsoet dalam perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar.

Sejarah politik era Jokowi, Airlangga sendiri meski menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini gagal menaikan elektabilitas Partai Golkar jelang pemilu legislatif 2024. Selama kepemimpinannya, tak tampak ia memunculkan kader-kader muda Golkar berkiprah di eksekutif. Malahan kadernya di legislatif, Azis Syamsudin terjerat kasus korupsi.

Padahal ia mendapat dukungan dari kubu Aburizal dan Agung Laksono . Tapi tanda tanda memberikan penguatan kepada kader-kader muda masih belum tampak. Termasuk di provinsi Jawa Timur.

Catatan peristiwa politik saya, sampai tahun 2022 ini Golkar tidak memperhatikan kader-kader muda untuk meneruskan tongkat estafet kepemimpinan partai. Praktis kursi Ketua Partai Golkar sejak masih bernama Golongan Karya, selalu didominasi kader tua ketimbang elite muda.

Nasib kepemimpinan Partai Golkar seperti ini memperkokoh statusqou kepemimpinan partai jadul bersama PPP dan PDIP.

Sampai kini, dua partai ini terus dipimpin politisi politisi tua. Sama seperti Gerindra. Juga NasDem dan PKB, tetap dipimpin generasi “sepuh” seperti Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar. Meski Cak Imin, panggilan Ketua Umum PKB, usianya lebih muda ketimbang Surya Paloh.

Sejarah politik yang saya catat, baru Partai Demokrat yang telah berani melakukan regenerasi dari SBY ke AHY.

Regenerasi “internal” di Partai Demokrat lebih menunjukan keberanian di sebuah partai politik dinasti. Misal PDIP yang lebih dulu mencitrakan parpol “keluarga” sampai kini belum ada keberanian dari Megawati mengestafetkan ke Puan Maharani. Apalagi di Partai Golkar yang lebih dikenal partai kroni.

Prediksi saya, bila isu pendongkelan Airlangga Hartarto, memang terjadi, penggantinya menurut saya tak jauh jauh dari kroni mantan “penguasa” Golkar . Mereka Akbar Tanjung, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla dan Agung Laksano. Empat elite partai yang sudah sepuh-sepuh ini bisa jadi menjagokan Luhut Binsar Panjaitan, ketimbang elite lainnya.
Bagaimana konstalasi politik bila LBP benar menggantikan Airlangga?

Prediksi saya, partai Golkar akan bersaing menghadapi PDIP. Kalkulasi di atas kertas, Partai Golkar pimpinan LBP bisa ungguli PDIP. Kalkulasi ini saya mengacu pada power LBP yang full power. Ya kekuasaan, dana dan jaringan. Tapi bisa juga LBP jadi bulan-bulanan rakyat. Indikasi ini saat kasus mafia minyak goreng, LBP diserang habis-habisan oleh sejumlah kader PDIP.

Terutama Masinton Pasaribu. Apalagi bila Jokowi tak bisa “kelola” Jaksa Agung ST Burhanuddin. Bisa jadi Jaksa Agung akan menangani orang dekat istana yang punya power full dalam pengelolaan minyak goreng. Perhitungan saya ST. Burhanuddin, akan dikelola Megawati, karena Jaksa Agung sekarang adalah adik kandung tokoh PDIP Jawa Barat, Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin.

Terlepas adanya suara santer yang terdengar sampai di Surabaya, Megawati dan LBP, bersaing mempengaruhi kekuasaan Jokowi, persaingan dua tokoh gaek ini bila meruncing, bukan tak mungkin kekuasaan tahun 2024 dipegang oleh koalisi baru. Bisa poros non PDIP dan Golkar. Siapa? Wait and See. Saat ini dinamika politik jelang pendaftaran pemilu 2024 pada pertengahan tahun 2022 ini masih panas dingin. ([email protected])

Berita Terbaru

Sidak Takjil Pemkot Kediri Pastikan Jajanan Ramadan di Kota Kediri Aman dan Terawasi

Sidak Takjil Pemkot Kediri Pastikan Jajanan Ramadan di Kota Kediri Aman dan Terawasi

Senin, 23 Feb 2026 21:13 WIB

Senin, 23 Feb 2026 21:13 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Pemerintah Kota Kediri memastikan keamanan jajanan takjil yang dijajakan selama bulan Ramadan melalui inspeksi mendadak (sidak) di…

Program Keluarga Harapan Plus Tahap 1 Tahun 2026 Kembali Digulirkan, Sasar 485 Lansia di Kota Kediri

Program Keluarga Harapan Plus Tahap 1 Tahun 2026 Kembali Digulirkan, Sasar 485 Lansia di Kota Kediri

Senin, 23 Feb 2026 21:09 WIB

Senin, 23 Feb 2026 21:09 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Memasuki bulan Ramadhan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus Tahap I bagi lansia…

Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Dalam Apel Pagi, Mbak Wali - Gus Qowim Percepat Pembangunan dan Turunkan Kemiskinan

Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Dalam Apel Pagi, Mbak Wali - Gus Qowim Percepat Pembangunan dan Turunkan Kemiskinan

Senin, 23 Feb 2026 21:05 WIB

Senin, 23 Feb 2026 21:05 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memimpin apel pagi bersama jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota…

Kita Seperti Dijajah AS

Kita Seperti Dijajah AS

Senin, 23 Feb 2026 20:11 WIB

Senin, 23 Feb 2026 20:11 WIB

MUI Minta Kaji Ulang Perjanjian Dagang AS-Indonesia yang Salah Satu Kesepakatannya Menyebut Produk asal AS yang Masuk ke Indonesia tidak Memerlukan Sertifikasi…

Penebar Viral "Cukup..." Belum Berkontribusi Usai Gunakan Beasiswa LPDP

Penebar Viral "Cukup..." Belum Berkontribusi Usai Gunakan Beasiswa LPDP

Senin, 23 Feb 2026 20:08 WIB

Senin, 23 Feb 2026 20:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP Mohammad Lukmanul Hakim mengatakan pihak LPDP bakal meminta keterangan AP hari ini. "Dalam…

Menkeu: Jangan Ejek Ekonomi Kita Jelek, Lihat 20 Tahun Lagi

Menkeu: Jangan Ejek Ekonomi Kita Jelek, Lihat 20 Tahun Lagi

Senin, 23 Feb 2026 20:03 WIB

Senin, 23 Feb 2026 20:03 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan banyak warga yang mengejek situasi ekonomi Indonesia saat ini jelek,…