Testimoni Anggota DPR-RI

Pelaku Robot Trading, Diduga Setor Fee ke Bappebti

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Mufti Anam saat melakukan dengar pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan di gedung DPR.
Mufti Anam saat melakukan dengar pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan di gedung DPR.

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Dugaan permainan kotor antara pejabat Bappebti dengan Pelaku Robot Trading diungkap Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam.

Anggota fraksi PDIP dari dapil Jawa Timur ini bercerita sejumlah pihak di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tiap bulan diduga menerima fee yang cukup besar dari pelaku robot trading ilegal. Setoran itu berjalan saat kasus penipuan investasi bodong oleh robot trading belum marak.

“Ketika saya ketemuan dengan salah satu kuasa hukum robot trading ini mereka cerita setor tiap bulan dan itu tidak kecil fee yang disetor (ke Bappebti),” ujar Mufti seperti dikutip dari Bisnis.com (9/6/ 2022).

 

Dari Pihak Terpercaya

Mufti mengaku menerima data setoran robot trading tersebut dari pihak tepercaya. Ia berujar, orang yang memberikan data itu berinvestasi di salah satu platform robot trading.

“Ternyata di Bappebti ketika dalam situasi normal mereka ternyata setor duit Pak Menteri,” kata Mufti kepada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Selain itu, Mufti menuding orang-orang yang bekerja Bappebti masih gagap terhadap teknologi. Walhasil, mereka dimanfaatkan oleh pelaku robot trading untuk menipu masyarakat.

Dia lantas meminta agar Menteri Perdagangan merekrut orang-orang kompeten di Bappebti. “Sama seperti Bappebti gagap seperti ini, maka ada ruang bagi orang yang berniat merampok terhadap aplikasi robot trading,” katanya.

Di sisi lain, Mufti berharap Kementerian Perdagangan dapat menyelesaikan kasus-kasus investasi bodong yang belakangan marak terjadi. Dia meminta pemerintah menjamin agar uang masyarakat kembali.

“Minimal duit mereka bisa balik. DNA Pro masih ada duitnya beberapa. Minimal dikembalikan saja,” tutur politikus PDIP yang juga mantan Ketua HIPMI Jawa Timur itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi PDI-Perjuangan Aria Bima mengusulkan agar Bappebti dibekukan sementara. Usulan itu dilayangkan agar Kementerian Perdagangan dapat melakukan audit kinerja secara menyeluruh.

"Saya mengusulkan bagaimana kita akan meminta kepada Menteri Perdagangan untuk membekukan sementara Bappebti agar dapat melakukan audit kinerja menyeluruh terhadap sistemnya, regulasinya dan mungkin juga sumber daya manusianya," kata Aria Bima. n jk/erc

Berita Terbaru

Mitigasi Bencana Banjir, Pemkab Situbondo Gercep Kampanyekan Bersih Sampah ke Sekolah

Mitigasi Bencana Banjir, Pemkab Situbondo Gercep Kampanyekan Bersih Sampah ke Sekolah

Selasa, 13 Jan 2026 10:57 WIB

Selasa, 13 Jan 2026 10:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Situbondo - Sebagai upaya mitigasi bencana banjir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, bergerak cepat (Gercep) mengampanyekan bersih…

Diterjang Angin Puting Beliung, Puluhan Atap Rumah Warga di Tulungagung Rusak

Diterjang Angin Puting Beliung, Puluhan Atap Rumah Warga di Tulungagung Rusak

Selasa, 13 Jan 2026 10:38 WIB

Selasa, 13 Jan 2026 10:38 WIB

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Diterjang angin puting beliung pada Senin (12/01/2026) kemarin, sebanyak 41 rumah warga di Kabupaten Tulungagung, dilaporkan…

Pemkab Probolinggo Komitmen Tekan Angka Stunting Lewat Gerakan ‘Jiwitan Si Manis’

Pemkab Probolinggo Komitmen Tekan Angka Stunting Lewat Gerakan ‘Jiwitan Si Manis’

Selasa, 13 Jan 2026 10:30 WIB

Selasa, 13 Jan 2026 10:30 WIB

SURABAYAPAGI.com, Probolinggo - Dalam rangka menekan angka stunting, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo membentuk kolaborasi antara pemerintah…

Dishub Kota Malang Targetkan Rp15 Miliar Retribusi Parkir TJU Tahun 2026

Dishub Kota Malang Targetkan Rp15 Miliar Retribusi Parkir TJU Tahun 2026

Selasa, 13 Jan 2026 10:21 WIB

Selasa, 13 Jan 2026 10:21 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) setempat menargetkan pendapatan dari Retribusi Parkir Tepi Jalan…

Pemkab Ponorogo Catat Alokasi DD Merosot 60 Persen Jadi Rp89,48 Miliar

Pemkab Ponorogo Catat Alokasi DD Merosot 60 Persen Jadi Rp89,48 Miliar

Selasa, 13 Jan 2026 10:01 WIB

Selasa, 13 Jan 2026 10:01 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Menindaklanjuti putusan ari pemerintah pusat melalui kebijakan fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Pemerintah Kabupaten…

Antisipasi Potensi Luapan Banjir, Pemkab Situbondo Masifkan Normalisasi Sungai

Antisipasi Potensi Luapan Banjir, Pemkab Situbondo Masifkan Normalisasi Sungai

Selasa, 13 Jan 2026 09:51 WIB

Selasa, 13 Jan 2026 09:51 WIB

SURABAYAPAGI.com, Situbondo - Dalam rangka mengantisipasi banjir luapan sungai khususnya di wilayah yang kerap menjadi potensi langganan banjir di Situbondo,…