Gelar Rakor, Forkopimda Kabupaten Mojokerto Bahas Ketersediaan Pupuk Hingga Pengawasan Distribusi Pupuk

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mojokerto menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan Wilayah (Bimwil) Kabupaten Mojokerto, di Hotel Royal Trawas, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Kamis, (25/8) siang.

Rakor yang dipimpin oleh Asisten I Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Didik Chusnul Yakin ini, guna mengatasi kelangkaan pupuk dan upaya pengawasan terhadap distribusi pupuk di Kabupaten Mojokerto. Dalam Rakor kali ini juga turut dihadiri Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati.

Dalam arahannya, Bupati Ikfina mengatakan, bahwa rakor bersama Forkopimda Kabupaten Mojokerto dengan melibatkan OPD terkait ini, guna membahas dan mengevaluasi sejauh mana ketersediaan pupuk di Kabupaten Mojokerto.

Terlebih setiap musim tanam terjadi, persoalan pupuk selalu menjadi keluhan para petani di Kabupaten Mojokerto, oleh karenanya pihaknya perlu memastikan sejauh mana ketersediaan pupuk dan distribusinya di Kabupaten Mojokerto.

"Ini harus ada penyelesaian untuk menjamin ketahanan pangan kita, apalagi persoalan pupuk langkah ini sudah menjadi persoalan secara nasional," ucapnya.

Ikfina akan mengupayakan untuk mengurai berbagai persoalan yang muncul terkait kelangkaan pupuk melalui data-data yang dimiliki Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto. 

"Karena ini sangat penting dan berkesinambungan dengan persoalan ketersediaan pangan," ujarnya.

Selain itu, Ikfina juga menekankan untuk terus bekerja sama dalam merubah pemahaman masyarakat terkait dengan ketersediaan pupuk, menurut Ikfina, salah satu solusi pilihan dalam mengatasi ketersediaan pupuk ini adalah dengan merubah bahan pupuk  dengan bahan yang mudah didapat dari lingkungan sekitar.

"Hal ini yang harus dirubah dari mindset masyarakat, dengan hal itu kita akan lebih mudah memutus mata rantai kelangkaan pupuk," pungkasnya. Dwi

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…