SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyetor uang senilai Rp 16,2 miliar ke kas Negara. Uang tersebut berasal dari hasil rampasan terkait perkara korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) yang menyeret eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan kawan-kawan.
"Jaksa eksekutor KPK Rusdi Amin dan Andry Prihandono telah melakukan penyetoran ke kas negara uang rampasan senilai Rp16,2 miliar dalam perkara terpidana Juliari P Batubara dkk berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor yang berkekuatan hukum tetap," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Senin (29/08/2022).
Ali menyampaikan uang rampasan tersebut merupakan barang bukti yang turut diamankan tim KPK saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap terpidana Matheus Joko Santoso selaku mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial.
Barang bukti yang ditemukan, lanjut Ali, berupa uang tunai mata uang rupiah serta dolar AS dan dolar Singapura.
"KPK ke depan masih akan terus melakukan penyetoran ke kas negara agar asset recovery bisa tetap maksimal di antaranya melalui penagihan pembayaran pidana denda dan uang pengganti serta penyetoran barang bukti uang hingga lelang barang rampasan," ujar Ali.
Ali menegaskan KPK masih terus menyetor ke kas negara agar asset recovery atau pemulihan aset dari penanganan tindak pidana korupsi tetap maksimal.
“Di antaranya melalui penagihan pembayaran pidana denda dan uang pengganti, serta penyetoran barang bukti uang hingga lelang barang rampasan,” imbuhnya.
Sebelumnya, jaksa eksekutor KPK juga telah menyetorkan pelunasan uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar ke kas negara dari terpidana Juliari Peter Batubara.
Juliari yang merupakan kader PDI Perjuangan (PDIP) saat ini mendekam di Lapas Kelas I Tangerang. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Juliari dengan pidana penjara selama 12 tahun ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan pada 23 Agustus 2021 lalu.
Dalam perkara tersebut, Juliari selaku Menteri Sosial periode 2019-2024 dinilai terbukti menerima suap senilai total Rp32.482.000.000 terkait dengan penunjukan rekanan penyedia bansos Covid-19 di Kementerian Sosial.
KPK saat ini sedang mengembangkan kasus pengadaan bansos tersebut dengan meminta keterangan beberapa pihak terkait lainnya. KPK mengungkapkan fakta-fakta yang muncul saat persidangan Juliari dapat dijadikan pintu masuk untuk mengusut keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus korupsi bansos. jk
Editor : Redaksi
