Ditbinmas Polda Jatim Gelar Pelatihan Bhabinkamtibmas dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Eks Napiter

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) melaksanakan Pelatihan Bhabinkamtibmas Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Eks Napiter

Kegiatan ini dilaksanakan pada, Selasa (13/9/2022) pagi, yang bertempat di Gedung Mahameru Polda Jatim.

 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kadensus 88 AT Irjen Pol. drs. Marthinus Hukom,  Dirtindak Densus 88 AT Polri Brigjen pol Soeseno Noer Handoko,  Dircegah Brigjen Pol Tunagus Ami Prindani, Kasatgaswil Kalsel Densus 88 AT Kombes Pol Putu Gede Surya Putra, Kasatgaswil Jatim Densus 88 AT AKBP Berry Diatra, Tenaga Ahli Densus 88 AT Polri Dr. Islah Bahrawi, Eks Napiter Bapak Wildan, Ustadz Nasir Abbas (virtual), PJU Ditbinmas Polda Jatim, Para Kasat Binmas (virtual), Kanit Bhabinkamtibmas Satbinmas 22 orang serta Bhabinkamtibmas 101 orang.

Dirbinmas Polda Jatim dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran peserta dan narasumber. Binmas dan densus merupakan fungsi kepolisian yang bertugas secara berdampingan dan sinergis dalam menjaga harkamtibmas Indonesia khususnya terkait deradikalisasi dan mencegah intoleransi dan radikalisme yg menjadi bibit terorisme.

"Tugas binmas  di ranah preemtif adalah untuk mencegah setiap hal yang menimbulkan potensi gangguan. Bhabinkamtibmas agar selalu meningkatkan kemampuan seperti komunikasi, deteksi dini, TPTKP, PPGD, dan kemampuan dasar lainnya," kata Dirbinmas Polda Jatim Kombes Pol Asep Irpan Rosadi, dalam sambutannya.

Lebih jauh dijelaskan, laporan di BOSv2 agar melaporkan kejadian yang riil bukan hasil rekayasa. Kali ini dilaksanakan pelatihan untuk menambah kemampuan bhabinkamtibmas dalam  pengawasan dan pembinaan eks napiter.

Sementara itu, Dr. Islah Bahrawi menyatakan, teroris tidak beragama dan tidak ada agama yang mengajarkan untuk menjadi teroris dan agama hanya sebagai tunggangan para teroris untuk tujuan politiknya. 

"Kita harus bisa membedakan antara terorisme dengan cara radikalisme tentang ideologi dan sparatisme menggunakan cara pendekatan preventif dan represif tentang reintegrasi (penyatuan kembali). Semua agama mengajarkan kedamaian hanya penafsiran manusia yang salah sehingga munculah pemahaman terorisme," sebutnya.

Sedangkan Kadensus 88 AT, menjelaskan, Peran Binmas menjadi ujung tombak dan Sarana komunikatif kepolisian. Babin harus membuka diri terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat. 

"Dalam menjaga keamanan ada 2 hal yang menjadi kekuatan kita yakni, pertama Penegakan hukum dua Membangun kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dan tugas babin terhadap para eks napiter salah satunya memberi motivasi untuk memenangkan kompetisi melawan hati dan rasa emosi," ungkapnya.

Selain itu Plh Kasatgaswil Jatim Densus 88, diharapkan bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan dalam harkamtibmas dan dapat bekerjasama dengan densus memerangi tindak pidana terorisme. 

"Bhabinkamtibmas harus bisa mengidentifikasi orang baru yang ada di desa binaannya, harus bisa counter surveillance, dan harus selalu waspada," tegas dia.

Sementara Ustadz Nasir Abbas, dalam sambutannya mengatakan, Pencegahan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan tahapan ekstrimisme. 

Sementara Wildan (eks napiter) menyebut, Peluang yang bisa dilakukan eks napiter diantaranya memberikan lapangan pekerjaan sesuai bidangnya, menjadi narasumber, menjadi mitra aparatur pemerintah. 

"Deteksi Faham radikalisme pada remaja dan Faktor pemicu Radikalisme diantaranya kegagalan dlm lingkungan keluarga, bullying, mendapatkan guru yang salah," ucapnya.

Kasatgaswil Kalsel Densus 88 AT, menyebut, tugas densus antara lain menjamin bhabinkamtibmas bisa sehat dan selamat dalam menjalankan tugasnya. Setiap anggota Polri berpeluang kuat untuk menjadi korban dan atau pelaku teror. 

"Tahapan terorisme ada 3 yaitu Intoleran (pemahaman), Radikal (sikap), dan Terorisme (tindakan). Tidak semua teroris bertugas di lapangan tapi ada yang bertugas di media sosial untuk melakukan propaganda," tukasnya. Ari

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…