Fraksi PAN-PPP Menilai Alokasi untuk Padat Karya dan UMKM Sangat Kecil

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua Fraksi PAN-PPP Juliana Eva Wati. SP/ALQ
Ketua Fraksi PAN-PPP Juliana Eva Wati. SP/ALQ

i

 SURABAYAPAGI, Surabaya - Fraksi Gabungan PAN-PPP DPRD Surabaya menilai Alokasi Belanja Daerah Kota Surabaya dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023.

Ketua Fraksi PAN-PPP Juliana Eva Wati menegaskan, alokasi belanja bagi program padat karya dan UMKM di RPABD tahun 2023 sangat kecil, jika dibandingkan belanja barang dan jasa."Sebagian besar hampir 50 persen belanja APBD di tahun 2023 untuk barang dan jasa," ungkapnya.

Nota Keuangan RAPBD tahun 2023 menyebut, alokasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 5 triliun. Sedangkan total belanja daerah kota Surabaya sebesar Rp 11 triliun.

"Kami meminta supaya ditinjau lagi. Supaya ada alokasi anggaran yang khusus dan lebih untuk padat karya dan UMKM. Mengingat PAD dari Pemkot ini masih fokus pada pajak," tegasnya.

Lebih lanjut legislator muda yang akrab disapa Jeje itu mengatakan, seharusnya alokasi belanja daerah kota Surabaya lebih difokuskan pada usaha padat karya dan UMKM, ditengah pemulihan ekonomi di penghujung pandemi. Dengan pemberdayaan usaha padat karya dan UMKM melalui sentuhan APBD 2023, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Surabaya.

Jeje menegaskan Fraksi PAN-PPP akan terus mencermati proses penyusunan RAPBD Surabaya tahun 2023.

"Kita akan mengkoreksi pos-pos anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebaliknya pos-pos anggaran untuk kebutuhan masyarakat kita dukung. Karena output dan outcome nya nanti untuk masyarakat," imbuhnya.

Sedangkan belanja pembiayaan yang tidak terlalu dibutuhkan masyarakat, Jeje meminta supaya Pemkot Surabaya mengkaji ulang.

Politisi PAN tersebut juga menyoroti, pendeknya waktu untuk pembahasan RAPBD 2023.

"Proses pembahasan RAPBD 2023 ini juga tergesa-gesa. Karena setiap fraksi belum membahas secara detil di alat kelengkapan dewan," jelasnya.

Pembahasan yang terburu buru ini dikhawatirkan, menghasilkan RAPBD 2023 yang nantinya  disahkan menjadi APBD 2023, tidak maksimal. "Kami fraksi PAN-PPP akan memaksimalkan kinerja kami dalam proses pembahasan tersebut," pungkas Jeje. Alq

Berita Terbaru

Perluas Jangkauan Program Homecare untuk Tokoh Agama dan Masyarakat

Perluas Jangkauan Program Homecare untuk Tokoh Agama dan Masyarakat

Selasa, 22 Sep 2026 20:33 WIB

Selasa, 22 Sep 2026 20:33 WIB

SURABAYAPAGI.COM- Jember — Program pelayanan pemeriksaan kesehatan yang digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten mendapat sambutan hangat dari kalangan tokoh m…

Bupati Gus Fawait Perjuangkan Lahan Garapan Warga di TP Silo ke Pemerintah Pusat

Bupati Gus Fawait Perjuangkan Lahan Garapan Warga di TP Silo ke Pemerintah Pusat

Selasa, 22 Sep 2026 20:15 WIB

Selasa, 22 Sep 2026 20:15 WIB

SURABAYAPAGI.COM-JEMBER — Gejolak Warga ditengah rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, memasuki b…

Fraksi PKB Minta Potongan Aplikasi hingga Jaminan Sosial Pengemudi Ojol Masuk Perda

Fraksi PKB Minta Potongan Aplikasi hingga Jaminan Sosial Pengemudi Ojol Masuk Perda

Selasa, 22 Sep 2026 20:10 WIB

Selasa, 22 Sep 2026 20:10 WIB

SURABAYAPAGI.COM-SURABAYA — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur meminta Raperda Penyelenggaraan Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi m…

DPRD Jatim Wacanakan Pendidikan SD-Kuliah Gratis Ditanggung Pusat

DPRD Jatim Wacanakan Pendidikan SD-Kuliah Gratis Ditanggung Pusat

Selasa, 22 Sep 2026 20:09 WIB

Selasa, 22 Sep 2026 20:09 WIB

SURABAYAPAGI.COM-SURABAYA — Wacana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan pendidikan negeri mulai SD hingga perguruan tinggi mendapat respons DPRD Jawa Timur. …

Massa yang Diduga Pesilat dan Polisi Saling Dorong di Jalan Merak, Kapolres Siap Pertemukan Dua Kubu PSHT

Massa yang Diduga Pesilat dan Polisi Saling Dorong di Jalan Merak, Kapolres Siap Pertemukan Dua Kubu PSHT

Selasa, 22 Sep 2026 20:07 WIB

Selasa, 22 Sep 2026 20:07 WIB

SURABAYA PAGI, ‎Madiun — Ketegangan terjadi saat massa yang diduga pesilat berusaha menuju Padepokan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Jalan Merak, Kota …

174 Desa di Kabupaten Madiun Berstatus Mandiri, DPMD Targetkan Seluruh Desa Naik Kelas

174 Desa di Kabupaten Madiun Berstatus Mandiri, DPMD Targetkan Seluruh Desa Naik Kelas

Selasa, 22 Sep 2026 17:22 WIB

Selasa, 22 Sep 2026 17:22 WIB

‎SURABAYAPAGI.com, Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun mencatat sebanyak 174 dari total 198 desa telah berstatus Desa Mandiri berdasarkan hasil Pemutakhiran In…