SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai bahwa ojek online (ojol) merupakan bisnis transportasi yang gagal. Pasalnya, menurutnya, kesejahteraan pengemudi online selama ini dinilai masih jauh dari harapan.
Hal tersebut terlihat dari pendapatan yang diperoleh mitranya atau driver ojek daring. Para driver mendapatkan berbagai potongan dari aplikator yang sangat memberatkan mitra.
Baca Juga: Perkumpulan Pengemudi Online, Berikan Dukungan Terhadap Kinerja Kepolisian Republik Indonesia
"Transportasi daring bisnis gagal, driver-nya kerap mengeluh dan demo. Sementara pengemudi ojek daring sebagai mitra tidak akan merasakan peningkatan pendapatannya karena tergerus oleh potongan-potongan fasilitas aplikasi yang sangat besar,"
Berdasarkan hasil sebuah survei, pendapatan rata-rata driver ojojol saat ini di bawah Rp 3,5 juta per bulan dengan lama kerja 8 -12 jam sehari dan selama 30 hari kerja sebulan tanpa adanya hari libur selayaknya mengacu aturan ketenagakerjaan yang sudah diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja.
Tentu saja rata-rata pendapatan itu, menurut Djoko, tidak sesuai dengan janji para aplikator angkutan berbasis daring pada 2016. Kala itu aplikator menjanjikan pendapatan sekitar Rp 8 juta per bulan.
Baca Juga: Serahkan Langsung Bansos Ojol, Frontal: Wali Kota Eri Tepati Janji
Maka dari itu, Djoko menilai, sulit menjadikan profesi pengemudi ojol menjadi sandaran hidup. Sebab, aplikator tidak membatasi jumlah pengemudi, menyebabkan ketidakseimbangan supply dan demand.
Selain itu, masalah yang harus diperhatikan yakni bekerja tidak dalam kepastian, status sebagai mitra akan tetapi realitanya tanpa penghasilan tetap, tidak ada jaminan kesehatan, jam kerja tidak terbatas.
Baca Juga: Tangani Dampak Inflasi, Pemkot Surabaya Gelontorkan Rp8,9 Miliar BLT BBM kepada Pengemudi
Djoko mengatakan, jika ingin menjadikannya sebagai angkutan umum, otomatis segala persyaratan dan hal-hal yang berlaku juga diterapkan untuk transportasi daring. Misalnya, pengemudi wajib melakukan uji berkala atau KIR, wajib dilengkapi perlengkapan, SIM C Umum, dan plat nomor kendaraan berwarna kuning. Tarif ojol pun ditetapkan perusahaan angkutan umum—bukan aplikator seperti sekarang—atas persetujuan pemerintah.
Tak hanya itu, lanjut Djoko, selama ini ada anggapan pemerintah yang keliru yakni bahwa bisnis transportasi daring telah membuka lapangan pekerjaan baru. Namun kenyataannya, hasil survey Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan tahun 2019, menyebutkan pekerjaan sebelum menjadi pengemudi ojek daring tanpa pekerjaan (pengangguran) 18 persen. Sementara berdasarkan survey ulang pada Tahun 2022 menunjukkan hasil tanpa pekerjaan (pengangguran) 16,09 persen. jk
Editor : Redaksi
