DPRD Gresik Sahkan Tiga Ranperda Menjadi Peraturan Daerah

author surabayapagi.com

- Pewarta

Rabu, 26 Okt 2022 16:56 WIB

DPRD Gresik Sahkan Tiga Ranperda Menjadi Peraturan Daerah

i

Bupati Fandi Akhmad Yani saat menyampaikan sambutan usai tiga ranperda disahkan anggota DPRD dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Much Abdul Qodir. SP/Grs

SURABAYAPAGI.COM, Gresik - DPRD Gresik menetapkan tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) menjadi peraturan daerah (perda). Ketiga regulasi baru itu adalah Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Penyelenggaran Kearsipan, serta Perubahan atas Perda Nomor 18 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.

Penetapan tiga perda dilakukan dalam rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir, bertempat di ruang paripurna DPRD setempat, Senin (24/10). 

Baca Juga: Program UHC Kurang Disosialisasikan, Jadi Bahan Diskusi KWG dan Dinkes Gresik

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dalam sambutannya menyampaikan atas ditetapkannya tiga perda berharap agar ketiga perda bisa memberikan manfaat.

"Semoga dengan ditetapkannya tiga perda dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Gresik," ujarnya.

Ia juga menyampaikan, setelah tiga perda ditetapkan, agar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera menyusun peraturan teknis.

"Jangan sampai perda setelah ditetapkan tidak bisa dilaksanakan karen perbup sebagai pedoman teknis pelaksanaan belum dibuat," tuturnya.

Baca Juga: Komisi II DPRD Gresik Minta Pemkab Lebih Serius Tangani Sektor Perikanan dan Kelautan

Untuk itu, Gus Yani (sapaan akrab Bupati Gresik) meminta kepada kepala dinas perpustakaan dan kearsipan agar segera menyusun perbup.

"Pak Budi Rahardjo selaku Kepala Dinas Perpustakaan harus segera menyusun pedoman teknis untuk membangun budaya literasi masyarakat dengan dukungan electronic library atau perpustakaan digital," paparnya.

Kemudian kepada dinas tenaga kerja, bupati meminta kepada Andhy Hendro Wijaya selaku kepala OPD terkait segera menyusun perbup sebagai pedoman teknis pelaksanaan kebijakan atas Perda tentang Penyelenggaran Ketenagakerjaan.

Baca Juga: Dongkrak Ekonomi Daerah, Lomba Bonsai di Gresik Libatkan 300 Peserta

Ia juga minta kepala disnaker agar pengaturan tentang teknis pelaksanaan kebijakan atas pemenuhan tenaga kerja lokal. Baik tentang koordinasi penempatan, serta fasilitas calon tenaga kerja lokal untuk meningkatkan kompetensi keterampilan kerja.

"Saya minta melakukan pengawasan terhadap penempatan tenaga kerja lokal. Sebab, hal ini bukan hanya kewajiban perusahaan. Namun, juga Pemkab Gresik. Kewajiban perusahaan mengisi lowongan pekerjaan paling sedikit 60 persen dari tenaga kerja lokal," pungkasnya. 

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU