SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) menyampaikan bahwa masih ada Rp 1.200 triliun belanja negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih belum terealisasi. Padahal tahun 2022 tinggal dua bulan lagi.
Dia menyebutkan saat ini masih ada sekitar Rp 1.192,5 triliun dari pagu belanja negara sesuai dengan Perpres 98/2022 sebesar Rp 3.106,4 triliun. Realisasinya baru mencapai Rp 1.913,9 triliun atau 61,6% hingga 30 September 2022.
Baca Juga: Menkes Budi Gunadi, Salah Satu Incaran Menkeu di Kabinet Prabowo
"Daftar belanja Rp 3.000 triliun kalau dieksekusi semua. Itu masih ada Rp 1.200 triliun yang akan dispend (dibelanjakan) dalam dua bulan ke depan. That's really big money," kata Sri Mulyani dalam acara Bincang APBN, Jumat (28/10/2022).
Di sisi lain, Sri Mulyani menuturkan Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan dana untuk APBN pada 2023 dengan asumsi yang juga telah ditetapkan. Namun, ia mengakui dunia bergerak secara luar biasa sehingga asumsi makro dalam APBN tidak bisa sesuai dengan yang telah direncanakan.
"Jadi selama pandemi ini kita belajar sangat banyak, APBN dibuat fleksibel dan responsif karena memang begitu banyak kejutan dan perubahan yang terjadi," ujarnya.
Kendati demikian, dengan anggaran belanja yang belum terserap tersebut, Sri Mulyani meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III-2022 masih akan kuat, bahkan diperkirakan lebih tinggi dari Kuartal II-2022 yang mencapai 5,44% (year on year/yoy).
Baca Juga: Indikator Pembangunan APBN 2024 Bertambah Satu Kategori
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menambahkan, untuk sisa belanja negara yang sekira Rp 1.200 triliun itu bukan artinya harus dihabiskan atau dibelanjakan. Pasalnya untuk membelanjakan uang sebesar itu pada sisa akhir tahun menjadi tantangan tersendiri, menurut pemerintah.
“Kita tidak memaksa harus diserap, justru kita ingin pastikan belanja harus berkualitas, memang menantang untuk membelanjakan Rp1.200 triliun dalam 3 bulan dan kita masih memiliki waktu di Oktober, November, dan Desember. Bukan kemudian harus jor-joran dibelanjakan,” ucap Febrio.
Sehingga apabila belanja negara dalam APBN 2022 tidak bisa terserap dengan baik, maka artinya pemerintah bisa menghemat anggaran dengan konteks belanja yang berkualitas.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Sempat Terpapar ISPA, Efek Polusi Udara Tinggi di Jabodetabek
Nantinya, menurut Febrio uang negara ini bisa jadi dana tambahan atau cadangan pemerintah untuk APBN tahun depan.
"Jadi, tahun depan itu diantisipasi menghadapi ketidakpastian yang tinggi tahun depan. Bisa punya cash buffer yang cukup dari tahun 2022," tandasnya. jk
Editor : Redaksi
