Pemkab Sumenep Layangkan Surat Pembongkaran Kios Lapak, Pedagang Pasar Anom Mangkir

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Berkas surat yang dikirim Pemerintah Sumenep kepada pedagang kios lapak di pasar Anom. SP/Ainur Rahman
Berkas surat yang dikirim Pemerintah Sumenep kepada pedagang kios lapak di pasar Anom. SP/Ainur Rahman

i

SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep, Chainur Rasyid SE, M.Si telah melayangkan surat perintah pembongkaran lapak kios milik pedagang di pasar Anom Kab Sumenep.

Surat yang dikirim pada tanggal 05 Agustus lalu itu tidak mendapat tanggapan oleh pedagang di pasar Anom, hingga datang surat kedua pada tanggal 18 November 2022.

Adapun isi surat yang dimaksud terdiri dari dua poin penting, pertama Kepala Dinas meminta pedagang agar melakukan pembongkaran terhadap sebagian bangunan yang berdiri di atas trotoar agar tidak mengganggu pejalan kaki.

Sementara yang kedua, pembongkaran tersebut harus dilakukan secara mandiri dan diselesaikan sebelum tanggal 21 November 2022.

Bahkan surat tersebut ditembuskan kepada Sumenep, Achmad Fauzi SH, MH (sebagai laporan) dan juga kepada Sekdakab Sumenep, Ir. Edy Rasiyadi, M. Si, termasuk juga kepada Komandan Kodim Sumenep, Kepala Polisi Resort, dan Camat kota.

Kendati demikian, pedagang tetap tidak memindahkan lapak kios miliknya bahkan mencari pendampingan hukum dan juga para pedagang akan menyampaikan aspirasi dihadapan bupati dan anggota DPRD Sumenep untuk meminta pengkajian ulang portal pada pintu masuk pasar Anom tersebut.

Kepada Surabaya Pagi, Suwandi salah satu pedagang lapak buah di Pasar Anom mengatakan, jika keinginannya untuk pindah merupakan keputusan bersama para pedagang lainnya.

"Kalau saya sepakati kebersamaan, soalnya apapun yang menjadi kebijakan pemerintah akan menjadi jalan terbaik," terangnya.

Selain itu juga Suwandi berharap agar pemerintah juga peka terhadap keinginan masyarakat, jangan hanya memberikan kebijakan bupati dengan cara menekan masyarakat tanpa memberikan solusi.

"Masyarakat awam itu tidak tahu, jadi hanya menunggu yang terbaik dari pemerintah, tapi jangan sampai kebijakan pemerintah menyengsarakan masyarakat," jelasnya.

Jadi sambungnya, setiap kebijakan pasti ada kebijaksanaan, ada solusi terbaik, dan ini perlu bersinergi antara pemerintah dan masyarakat. AR

Berita Terbaru

Tragis, Pemancing yang Hilang di Dam Wilangan Ponorogo Ditemukan Tewas

Tragis, Pemancing yang Hilang di Dam Wilangan Ponorogo Ditemukan Tewas

Minggu, 19 Jul 2026 21:20 WIB

Minggu, 19 Jul 2026 21:20 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo– Setelah melalui proses pencarian yang dramatis, Kuntarto (34), seorang pemancing yang dilaporkan hilang di DAM Wilangan, Desa W…

Komitmen Lindungi Anggota BPD, BPJS Ketenagakerjaan Salurkan Santunan Rp 164 Juta di Ponorogo

Komitmen Lindungi Anggota BPD, BPJS Ketenagakerjaan Salurkan Santunan Rp 164 Juta di Ponorogo

Minggu, 19 Jul 2026 20:59 WIB

Minggu, 19 Jul 2026 20:59 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi…

Warga Mutiara Regency dan Pengacara Kompak Hadapi Arogansi Banding Bupati Subandi

Warga Mutiara Regency dan Pengacara Kompak Hadapi Arogansi Banding Bupati Subandi

Minggu, 19 Jul 2026 19:20 WIB

Minggu, 19 Jul 2026 19:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Secara kompak warga perumahan Mutiara Regency akan totalitas menghadapi langkah Bupati Sidoarjo Subandi yang kalah melawan…

Kronologi Terungkapnya Kasus Objektifikasi Seksual di Unesa, Berawal dari Laporan Grup Percakapan

Kronologi Terungkapnya Kasus Objektifikasi Seksual di Unesa, Berawal dari Laporan Grup Percakapan

Minggu, 19 Jul 2026 18:26 WIB

Minggu, 19 Jul 2026 18:26 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Kasus dugaan objektifikasi seksual yang menyeret enam mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) bermula dari l…

Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf Minta Premanisme Parkir Liar di Surabaya Ditindak Tegas

Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf Minta Premanisme Parkir Liar di Surabaya Ditindak Tegas

Minggu, 19 Jul 2026 18:16 WIB

Minggu, 19 Jul 2026 18:16 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA - Praktik parkir liar dan pungutan liar (pungli) yang disertai intimidasi masih menjadi persoalan yang mengganggu kenyamanan warga…

DPRD Jatim Kawal Proyek Strategis Transportasi, Hidayat: Infrastruktur Harus Berdampak pada Ekonomi Rakyat

DPRD Jatim Kawal Proyek Strategis Transportasi, Hidayat: Infrastruktur Harus Berdampak pada Ekonomi Rakyat

Minggu, 19 Jul 2026 18:13 WIB

Minggu, 19 Jul 2026 18:13 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – DPRD Jawa Timur menyatakan siap mengawal percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang menjadi hasil pembahasan Gubernur J…