Pemasangan Portal di Pasar Anom

Kebijakan Pemerintah Tidak Selamanya Benar

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Moh. Ali, dan Amiruddin LMR RI Sumenep, saat ditemui reporter Surabaya pagi di ruang kerjanya. SP/Ainur Rahman
Moh. Ali, dan Amiruddin LMR RI Sumenep, saat ditemui reporter Surabaya pagi di ruang kerjanya. SP/Ainur Rahman

i

SURABAYAPAGI.COM,  Sumenep -  Moh. Ali Brigader, kepada Surabaya Pagi mengatakan, kebijakan Bupati dan Kepala DKUPP kab. Sumenep terkait pemasangan portal di pintu masuk pasar Anom adalah kebijakan yang salah.

Menurutnya, pemasangan portal pada pintu masuk Pasar Anom itu hanya demi keuntungan pemerintah untuk mendapatkan retribusi pasar demi pendapatan asli daerah (PAD) Kab. Sumenep.

"Jika diduga ada kebocoran retribusi pasar jangan korbankan pedagang dan masyarakat, setidaknya pemerintah lebih pro rakyat," katanya kepada Surabaya Pagi, kemarin.

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah mengkaji ulang perihal portal tersebut. Sementara jika kebijakan pemerintah tidak pro rakyat maka masyarakat seharusnya memberikan perlawanan.

"Bupati dan Kepala Dinas termasuk saya sama manusia biasa, jadi memiliki kelebihan dan kekurangan, makanya perlu adanya sharing dengan masyarakat banyak bila hal itu melibatkan masyarakat, seperti pasar rakyat,"  tegasnya.

Ia juga mengatakan, jika kepala Dinas DKUPP, itu seharusnya melakukan studi banding dengan daerah lain, jangan hanya mengatakan bahwa yang dikerjakan saat ini adalah kebijakan kepala dinas yang lama.

"Statement yang salah dan tak memiliki prinsip dalam bekerja, jika apa yang dikerjakan Kepala DKUPP saat ini, hanya sekedar melanjutkan kerja sebelumnya," ujarnya.

Atas hal tersebut, pihaknya mengajak pemerintah untuk melakukan audiensi sekedar gelar materi mengenai kebaikan dan kebijakan, tujuannya agar tepat guna dan tepat sasaran.

Dikatakan Ali, banyaknya uang negara yang dihambur-hamburkan tidak jelas, termasuk pembangunan pasar sapi seperti di Pakandangan dan pasar Anom di Lt. II yang dibiarkan mangkrak. Hal tersebut menandakan ada yang tidak beres dengan kajiannya.

"Saya tidak akan diam, jika persoalan itu melibatkan banyak orang, makanya saya akan gelar materi dengan pemerintah terkait kinerja pemerintahan yang berhubungan langsung dengan kemasyarakatan," pungkasnya.

Sementara, Kepala Dinas DKUPP Kab. Sumenep, Chainur Rasyid SE, MM, mengatakan pihaknya sangat bersedia, jika ada teman-teman mau gelar audiensi.

"Silahkan saja gelar audiensi, biar nanti saya jelaskan hal-hal yang sudah menjadi kebijakan pemerintah," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga berterima kasih kepada semua kalangan yang telah ikut andil dalam melakukan control terhadap kerja pemerintah.

"Saya sangat berterima kasih, karena teman-teman LSM, para aktivis dan media, sudah menjadi mitra pemerintah dengan cara mengawasi kerja pemerintah, kedepannya semoga lebih baik," pungkasnya. AR

Berita Terbaru

Terdakwa Fu Liwen Disebut Berperan dalam Klaster Embong Kenongo, Polisi Ungkap Kaitan Jaringan Solo

Terdakwa Fu Liwen Disebut Berperan dalam Klaster Embong Kenongo, Polisi Ungkap Kaitan Jaringan Solo

Kamis, 24 Sep 2026 20:10 WIB

Kamis, 24 Sep 2026 20:10 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya— Perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan sejumlah warga negara asing (WNA) di Surabaya mulai m…

Rakor Pengawasan Perizinan HOREKA, Ning Ita Dorong Optimalisasi Potensi PAD Kota Mojokerto

Rakor Pengawasan Perizinan HOREKA, Ning Ita Dorong Optimalisasi Potensi PAD Kota Mojokerto

Kamis, 24 Sep 2026 17:33 WIB

Kamis, 24 Sep 2026 17:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto– Pemerintah Kota Mojokerto terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan pengawasan dan monitoring e…

Enam Jam Lebih Digeledah KPK, Kanwil ATR/BPN Jatim Dijaga Brimob Bersenjata Lengkap

Enam Jam Lebih Digeledah KPK, Kanwil ATR/BPN Jatim Dijaga Brimob Bersenjata Lengkap

Kamis, 24 Sep 2026 17:31 WIB

Kamis, 24 Sep 2026 17:31 WIB

SurabayaPagi, Surabaya — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menggeledah Kantor Wilayah (Kanwil) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional …

15 Warga Datangi Perumda Pasar Joyoboyo, Ajukan Permohonan Sewa Kios! Siap Ganti Pedagang Nakal

15 Warga Datangi Perumda Pasar Joyoboyo, Ajukan Permohonan Sewa Kios! Siap Ganti Pedagang Nakal

Kamis, 24 Sep 2026 16:56 WIB

Kamis, 24 Sep 2026 16:56 WIB

SURABAYAPAGI.com, Kediri - Sekitar 15 calon pedagang mendatangi kantor Perumda Pasar Joyoboyo Kota Kediri, Kamis (24/9). Mereka ingin menyewa kios atau los…

2.500 Personel Disiagakan dalam Operasi Aman Mataraman Semeru 2026 di Madiun Kota

2.500 Personel Disiagakan dalam Operasi Aman Mataraman Semeru 2026 di Madiun Kota

Kamis, 24 Sep 2026 15:51 WIB

Kamis, 24 Sep 2026 15:51 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun – Sebanyak 2.500 personel gabungan TNI, Polri, dan instansi terkait disiagakan dalam Operasi Aman Mataraman Semeru 2026 untuk m…

KPK Telusuri Aset Maidi, Jemakir Ditanya Soal Alfamart 

KPK Telusuri Aset Maidi, Jemakir Ditanya Soal Alfamart 

Kamis, 24 Sep 2026 15:46 WIB

Kamis, 24 Sep 2026 15:46 WIB

‎SURABAYAPAGI.com, Madiun – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aset milik Wali Kota Madiun nonaktif Maidi. Dalam pemeriksaan ter…