Pemerintah Tetapkan Belanja Negara Rp 3.061,2 T di Tahun 2023

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dok. Kemenkeu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dok. Kemenkeu.

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah telah menetapkan belanja negara tahun 2023 mendatang sebesar Rp 3.061,2 triliun. Jumlah tersebut terbagi dua yaitu Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.246,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp 814,7 triliun.

Hal itu disampaikan dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2023, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).

"Belanja negara pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.246,5 triliun dan trasnfer ke daerah sebesar 814,7 triliun," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, belanja di sektor pendidikan dan kesehatan mendapatkan alokasi terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

"Belanja pendidikan dan kesehatan menjadi belanja yang tetap memiliki alokasi terbesar di dalam rangka membangun SDM unggul dan produktif," ujar Sri Mulyani.

Adapun belanja pendidikan dan kesehatan tersebut terdiri dari pemerintah pusat Rp 237,1 triliun dan transfer ke daerah untuk pendidikan Rp 305,6 triliun, dan pembiayaan untuk pendidikan Rp 69,5 triliun.

Belanja kesehatan di tahun depan sebesar Rp 178,7 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 118,7 triliun dan melalui Transfer ke Daerah (TKD) Rp 60 triliun.

Selain itu, pemerintah mengalokasikan perlindungan sosial sebesar Rp 476 triliun, anggaran ketahanan pangan Rp 104,2 triliun, dan anggaran sebesar Rp 341,3 yang ditujukan untuk subsidi, kompensasi dan belanja di sektor energi.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, belanja di bidang pertahanan dan keamanan dialokasikan sebesar Rp 316,9 triliun, sedangkan belanja infrastruktur dianggarkan Rp 392,1 triliun.

"Infrastruktur diarahkan kepada penyelesaian proyek-proyek strategis nasional termasuk ibu kota negara baru Nusantara dan penguatan hilirasasi dari industri yang membutuhkan dukungan infrastruktur," kata dia.

Sementara itu, pemerintah juga menetapkan target pendapatan negara yang pada APBN 2023 sebesar Rp 2.463 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp 598,2 triliun atau 2,84 persen dari produk domestik bruto (PDB). jk

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…