SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Pimpinan DPRD Kabupaten Mojokerto menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan tokoh masyarakat yang terdiri dari LSM dan Ormas Kabupaten Mojokerto, di Lynn Hotel Kota Mojokerto, Kamis (15/12).
Selain Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh beserta puluhan LSM dan ormas yang bergerak di wilayah Kabupaten Mojokerto, juga tampak hadir ikut mendampingi Ketua Dewan, Yakni Abdul Hakim dari Komisi III, Edi Ihwanto dan Edy Susanto dari Komisi I DPRD Kabupaten Mojokerto.
Baca Juga: Pemkab Mojokerto Gelar Ngonthel Bareng Bupati dan KOSTI Bertajuk Gempur Rokok Ilegal
Berbagai topik yang dibahas diantaranya soal tambang galian C tak berizin, perlindungan mata air, perizinan IMB, RTRW tentang lahan hijau, soal BLT, pendidikan dan kesehatan.
Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Hj Ayni Zuroh menyampaikan, kegiatan hearing digelar bertujuan untuk mendengarkan masukan-masukan dari unsur tokoh masyarakat.
"Kami akan mensosialisasikan Raperda yang akan dibuat tahun depan. Antara lain Raperda tentang perlindungan mata air," terang Zuroh.
Tidak itu saja, politisi PKB ini juga menyebut, saat ini banyak daerah yang kena bencana alam, hal tersebut bisa juga akibat keteledoran manusia yang tidak bisa menjaga ekosistem secara baik.
Baca Juga: Bupati Ikfina Resmikan Lima Proyek Strategis
Seperti diketahui di wilayah Kabupaten Mojokerto banyak tambang liar, sehingga menjadi sorotan khusus bagi para LSM lingkungan hidup di kabupaten Mojokerto.
"Hal ini sudah kami sampaikan baik ke Bupati Mojokerto maupun ke Gubernur Jawa Timur. Selain itu juga ada tambang yang sudah berizin namun mereka tidak membayar pajak," kata Zuroh.
Ia menambahkan, pengusaha tambang yang berizin tidak mau membayar pajak disebabkan mereka susah untuk menjual hasil tambang, penyebabnya yang tidak berizin menjualnya lebih murah, dari yang berizin.
Baca Juga: Bupati Gelar Sema'an Alquran Jelang Hari Jadi Kabupaten Mojokerto
Selain membahas soal lingkungan hidup, Aini Zuroh juga mengajak para tokoh masyarakat untuk menyikapi soal BLT (Bantuan Langsung Tunai).
"Hal ini juga banyak masukan kepada DPRD bahwa dilapangan masih banyak salah sasaran," pungkasnya. Dwi
Editor : Moch Ilham
