SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Banyaknya kecaman yang diarahkan kepada Kacabdin Sumenep, Syamsul Arifien, namun tak satupun ada pernyataan klarifikasi yang membenarkan bahwa pernyataannya di salah satu media itu salah.
Menurut info yang dihimpun oleh reporter Surabaya pagi, Kacabdin Sumenep itu sudah dipanggil Gubernur Jawa Timur yakni Khofifah Indar Parawansa, terkait pernyataannya di salah satu media online.
Namun publik terus bertanya-tanya, seperti Ketua DPC LAKI Sumenep, Misnadin S. Ia mengatakan, bahwa Kacabdin Sumenep memang pandai memainkan strategi, berperan sebagai sutradara padahal dirinya adalah sang aktor.
"Ayo, kita desak terus, para aktivis di Kab. Sumenep jangan sampai diam, terus menyuarakan aspirasi kebijakannya, terlepas didengar atau tidak aspirasinya, yang terpenting kita sudah bekerja sesuai dengan profesi," katanya.
Ia juga mengatakan, seperti kebijakan Gubernur tentang SPP Gratis, ternyata tidak semua lembaga SMA/SMK di daerah itu gratis uang SPP. “Lalu siapa yang akan disalahkan?” tegasnya.
Selain itu juga kata dia, setelah pungutan SPP itu mulai tercium awak media, dengan cepat Kacabdin Sumenep bergerak dan melakukan mutasi kepala sekolah sebagai bentuk pengalihan isu ke publik.
Sementara, Ketua Indonesia Lanyalla Center (ILC) Kab. Sumenep, RB. Faisal Sadamih mengatakan, jika persoalan kacabdin belum selesai, maka arahkan satu pintu kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Sebab, kacabdin yang ada di daerah itu menjadi binaan dan kewenangannya, di pendidikan provinsi, mungkin Kepala Disdik Provinsi yang menjadi perpanjangan tangan kebijakan Gubernur Jatim yakni Khofifah Indar Parawansa.
"Saatnya kita bersuara, jika Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak ikut andil dalam hal ini, maka berarti lemahnya pengawasan di bidang pendidikan khususnya di Jawa Timur," jelasnya.
Seharusnya Kadisdik Jawa Timur segera merespon terkait pemberitaan tersebut, jangan menunggu baru ada pelaporan baru ia bertindak. Seperti, pernyataan sikap Kacabdin Sumenep yang menodai kebijakan Gubernur, ini menjadi tugas dan tanggung jawab Kadisdik Provinsi Jatim yang punya hak dan memberikan sanksi hukum.
"Kadisdik Prov Jatim, tinggal panggil Kacabdin Sumenep, mintalah klarifikasi terkait pernyataan kebijakannya di salah satu media, dan publikasikan di berbagai media cetak baik online maupun elektronik. Sudah selesai," tegasnya.
Diskusi para aktivis, itu berakhir dengan ucapan "Tetap semangat mengawal pernyataan sikap Kacabdin Sumenep dan mengembalikannya kepada kebijakan Gubernur Jawa Timur," pungkasnya. AR
Editor : Moch Ilham
