Kadisdik Prov Jatim Diminta Selesaikan Persoalan Kacabdin Sumenep

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua Indonesia Lanyalla Center (ILC) Kab. Sumenep, RB. Faisal Sadamih. SP/Ainur Rahman
Ketua Indonesia Lanyalla Center (ILC) Kab. Sumenep, RB. Faisal Sadamih. SP/Ainur Rahman

i

SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Pernyataan kontroversi kacabdin Sumenep terkait kebijakan Gubernur Khofifah masih menjadi perbincangan hangat dalam beberapa hari terakhir. Terlebih saat para aktivis di kabupaten Sumenep mendesak kacabdin agar mengklarifikasi pernyataannya, sementara yang bersangkutan terkesan abai dan menghindar dari awak media.

Saat reporter Surabayapagi.com, berkirim pesan wawancara, pihaknya menjawab dengan singkat "sudah di klarifikasi, sudah tidak ada masalah".

Pesan singkat, Kacabdin Sumenep, Syamsul Arifien itu mengundang banyak pertanyaan media, namun pihaknya sulit ditemui dengan dalih ada di kepulauan.

Oleh karenanya awak media meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Wahid Wahyudi, MT agar memberikan pembenaran terkait masalah yang ‘dibilang sudah tidak ada masalah tersebut’.

Ketua Indonesia Lanyalla Center (ILC) Sumenep, RB. Faisal Sadamih, saat ditemui reporter Surabaya pagi mengatakan, langkah dan upaya reporter untuk mengungkap fakta peristiwa itu sudah benar, dimulai dari akar permasalahannya, "Dari Kacabdin, Kadisdik provinsi dan Gubernur Jawa Timur" jelasnya.

Ia mengatakan persoalan ini bisa selesai jika Kacabdin Sumenep bersedia melakukan klarifikasi di media cetak, online dan elektronik, atau Kepala Disdik Prov. Jatim melakukan mutasi Jabatan.

"Ini muter-muter, membingungkan, padahal kan sederhana, hanya saja, mungkin karena dianggap persoalan itu tidak urgen karena bukan tindakan korupsi atau penyalahgunaan anggaran uang negara," terangnya.

Padahal kata dia, penyalahgunaan kebijakan itu sudah sama dengan penistaan wewenang dan kebijakan, dan itu penyakit yang perlu diobati, jika hanya diopname saja, masyarakat miskin yang terdampak tularnya.

Makanya kata dia, “Kepsek yang memungut uang SPP itu bersumber dari mana, apakah memang instruksinya dari pak kacab, atau instruksinya sendiri, hal ini yang perlu dicarikan narasumbernya.”

“Tugas kita, menyelaraskan kebijakan Gubernur Jawa Timur, terkait SPP gratis, kasihan masyarakat yang kurang mampu," jelasnya

Sementara Kacabdin Sumenep Syamsul Arifien terkesan abaikan pemberitaan media, dan tetap memilih bungkam meski dicerca dengan berbagai pertanyaan dan tudingan. AR

Berita Terbaru

Ormas Gerakan Lingkungan Dukung Kortastipidkor Polri Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Ormas Gerakan Lingkungan Dukung Kortastipidkor Polri Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Jumat, 10 Jul 2026 21:13 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 21:13 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerakan untuk Lingkungan, Rusdi Legowo, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan…

Di Tengah Efisiensi Anggaran, Fraksi DPRD Pertanyakan SILPA Rp154,7 Miliar

Di Tengah Efisiensi Anggaran, Fraksi DPRD Pertanyakan SILPA Rp154,7 Miliar

Jumat, 10 Jul 2026 19:50 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 19:50 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp154,79 miliar di tengah kebijakan efisiensi anggaran …

Sidang Kasus Maidi: Sekda Soeko Akui Minta Rp.50 Juta ke Thariq Megah 

Sidang Kasus Maidi: Sekda Soeko Akui Minta Rp.50 Juta ke Thariq Megah 

Jumat, 10 Jul 2026 19:11 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 19:11 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto mengakui pernah meminta uang sebesar Rp50 juta kepada mantan Kepala Dinas …

APROKI Ungkap Tantangan Sektor Konstruksi Jatim Serap hingga 210 Ribu Pekerja

APROKI Ungkap Tantangan Sektor Konstruksi Jatim Serap hingga 210 Ribu Pekerja

Jumat, 10 Jul 2026 18:47 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 18:47 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Industri konstruksi di Jawa Timur tak hanya menjadi penggerak pembangunan infrastruktur, tetapi juga berperan besar dalam menciptakan…

APCI Tolak Kemasan Rokok Seragam, Sebut Ancam Nasib 1,5 Juta Petani Cengkeh

APCI Tolak Kemasan Rokok Seragam, Sebut Ancam Nasib 1,5 Juta Petani Cengkeh

Jumat, 10 Jul 2026 18:44 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 18:44 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Rencana pemerintah menerapkan kebijakan penyeragaman kemasan rokok kembali menuai penolakan. Kali ini, keberatan datang dari Asosiasi…

Reputasi Digital Tak Boleh Jadi Alasan Menghapus Karya Jurnalistik

Reputasi Digital Tak Boleh Jadi Alasan Menghapus Karya Jurnalistik

Jumat, 10 Jul 2026 18:42 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 18:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Upaya menjaga reputasi digital semakin marak dilakukan di tengah mudahnya informasi ditemukan melalui mesin pencari. Namun, permintaan …