SURABAYAPAGi.COM, Jakarta - Pemerintah berencana mengimpor 4 komoditas termasuk salah satunya gula pada tahun 2023 ini. Adapun bocoran besaran jumlah gula yang akan diimpor yakni sebanyak 991 ribu ton
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen mengatakan, pemerintah tak perlu mengimpor gula lagi di tahun ini.
Menurut Soemitro, jika rencana impor gula tetap dilaksanakan, maka akan menyengsarakan petani tebu lokal. Pasalnya, stok gula konsumsi masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang tahun 2023.
"Stok kita itu masih ada. Kalau kita ngomong mau impor kita tidak bisa bicara dari berapa produksi kita saja, tetapi kita juga harus melihat stok kita awal tahun ini berapa," kata Soemitro, Rabu (11/1/2023).
Berdasarkan surat Menteri Perindustrian di September 2022, diajukan permohonan kepada Menko Perekonomian untuk menambah importasi gula sebanyak 500 ribu ton, meskipun yang diterima saat itu adalah sebanyak 400 ribu ton.
Menurutnya, jika gula impor itu masuk dalam volume 2022, maka 400 ribu ton di tambah 1,6 juta ton. Artinya Indonesia masih memiliki stok gula konsumsi sebanyak 2 juta ton.
"Jadi sebetulnya stok gula kita dalam negeri itu masih cukup. Tapi masalahnya, jumlah ini mau ditambah lagi menjadi stok akhir kita di tahun 2022," ujarnya.
"Kalau dari perhitungan saya, sisa gula 2 juta ton itu di tambah kurang lebih 1 juta ton, maka tahun 2023 ini akan ada volume gula (ini kita belum bicara panen dan giling ya), berarti ada 3 juta ton. Itu cukup untuk di konsumsi 1 tahun. Lantas produksi kita dari petani tebu yang 2023 ini siapa yang pas konsumsi atau akan dikemanakan," imbuhnya.
Ia mengungkapkan, impor gula oleh pemerintah hanya boleh dilakukan apabila di dalam negeri kekurangan stok gula sehingga mau tidak harus ambil dari luar negeri. Selain itu, bisa juga dilakukan untuk keperluan buffer stock.
Misalnya pemerintah khawatir Indonesia akan menghadapi iklim yang tidak menentu atau resesi maka perlu buffer stock, sehingga perlu impor. Dalam melakukan buffer stock pun juga harus jelas skemanya.
"Yang harus dikasih juga harusnya lembaga pemerintah sebagai pelayan masyarakat jangan kita semuanya dikasih. Jadi siapa yang dikasih harus jelas," tuturnya.
Sementara itu alasan lainnya, yakni jika di dalam negeri terjadi lonjakan harga yang sangat drastis. Karena pemerintah tidak memegang cadangan gula misalnya, maka dari itu, pemerintah mengimpor untuk menstabilisasikan harga.
"Sementara semua alasan itu di tahun ini tidak ada. Kita juga tidak ada kelangkaan gula juga," pungkasnya. jk
Editor : Redaksi