Sri Mulyani Ungkap Rp175,36 Triliun Dana APBN Buat Bantu MBR Punya Rumah

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Kemenkeu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Kemenkeu.

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah telah menggelontorkan sebagian anggarannya untuk memberikan akes rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia mengatakan bahwa dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepanjang 2012 hingga 2022 atau selama 10 tahun.  

"Rp175,36 triliun dana APBN (2010-2022) memberikan dukungan akses perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah," tulisnya di akun instagram @smindrawati, Sabtu (14/1/2023).

Sri Mulyani mengatakan, rumah layak adalah kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup bermartabat. MBR menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

Anggaran tersebut digelontorkan kepada Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), PT SMF (Sarana Multigriya Finansial), Bank BTN atau PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., serta Perumnas (Perusahaan Umum Pebangunan Perumahan Nasional) yang mengambil peran dalam pembangunan rumah masyarakat.

Ia pun merincikan sebanyak Rp32,2 triliun APBN disalurkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperbaiki 1,13 juta rumah.

Kemudian, sebanyak Rp79,9 triliun untuk likuiditas pembiayaan 1,169 juta rumah MBR. Lalu Rp7,8 triliun dalam bentuk penanaman modal di PT SMF untuk pembiayaan 421.650 rumah.

Sri Mulyani melanjutkan, Pemerintah juga menambah modal BUMN Bank BTN senilai Rp 2,48 triliun dan Perumnas Rp 1,57 triliun, dengan harapan agar mampu memenuhi pembiayaan perumahan masyarakat.

“Pemerintah juga memberikan subsidi rumah dan bantuan uang muka untuk masyarakat berpendapatan rendah,” ujarnya.

Di sisi lain, Sri Mulyani menerangkan pembangunan perumahan telah memberikan dampak multiplier. Pasalnya, dengan adanya pembangunan, rumah bisa menciptakan kesempatan kerja, dan mengangkat sektor UMKM.

Berbagai pembiayaan tersebut berasal dari APBN hasil pengumpulan pajak oleh pemerintah. Demi mewujudkan pembangunan, maka penggunaan pajak diberikan secara berkeadilan dengan ragam program yang dimiliki pemerintah.

"APBN - pajak anda adalah alat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang lemah dibantu, rakyat yang kuat membantu dengan membayar pajak," tutupnya. jk

Berita Terbaru

Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur, KSPI PT PLN Kunjungi GITET Surabaya Selatan

Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur, KSPI PT PLN Kunjungi GITET Surabaya Selatan

Kamis, 02 Apr 2026 18:47 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 18:47 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bersih dan t…

Permudah Pengajuan Klaim, BPjS Ketenagakerjaan Hadirkan Fitur Layanan 'Lapak Asik'

Permudah Pengajuan Klaim, BPjS Ketenagakerjaan Hadirkan Fitur Layanan 'Lapak Asik'

Kamis, 02 Apr 2026 17:15 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 17:15 WIB

SURABAYA PAGI, Malang - BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan fitur antrean online pada Layanan Tanpa Kontak Fisik atau Lapak Asik mulai 1 April 2026 guna …

Reklamasi Diduga Tanpa Kepastian Izin di Pesisir Gresik, Nelayan Kehilangan Ruang Hidup

Reklamasi Diduga Tanpa Kepastian Izin di Pesisir Gresik, Nelayan Kehilangan Ruang Hidup

Kamis, 02 Apr 2026 15:37 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 15:37 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik — Dugaan pencaplokan wilayah laut kembali mencuat di pesisir Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kawasan yang b…

Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Ponpes Al Ibrohimi Gresik Digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya

Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Ponpes Al Ibrohimi Gresik Digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya

Kamis, 02 Apr 2026 15:34 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 15:34 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya mulai menyidangkan perkara dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa T…

PKL Alun-alun Madiun Tolak Relokasi, Tempat Baru Dinilai Merugikan Pedagang 

PKL Alun-alun Madiun Tolak Relokasi, Tempat Baru Dinilai Merugikan Pedagang 

Kamis, 02 Apr 2026 14:01 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 14:01 WIB

SURABAYAPAGI.com, Kota Madiun - Pedagang kaki lima (PKL) di kawasan alun-alun Kota Madiun menolak relokasi yang direncanakan Pemkot Madiun. Alasannya tempat…

Lem Rajawali Lakukan Transformasi Brand 2026, Luncurkan Produk Baru dan Perkuat Ekspansi Pasar

Lem Rajawali Lakukan Transformasi Brand 2026, Luncurkan Produk Baru dan Perkuat Ekspansi Pasar

Kamis, 02 Apr 2026 13:57 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 13:57 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Lem Rajawali, brand milik Mikatasa Group, resmi melakukan transformasi brand secara menyeluruh pada 2026 sebagai upaya memperkuat p…