Usai Dicopot Menkeu, Rafael Mundur

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

Harta Pejabat DJP, Diselidiki Kemenkeu, PPATK dan KPK

 

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Harta pejabat DJP Rafael Alun Trisambodo, yang mencapai Rp 56,1 Miliar, kini diselidiki Inspektur Jenderal, PPATK dan KPK. Secara tak diduga, usai pencopotan jabatannya oleh Menkeu, Rafael  menyatakan mundur dari aparatur sipil negara (ASN) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo tertuang dalam surat terbukanya, Jumat (24/3/2023). Rafael mundur dari ASN terhitung Jumat 24 Februari 2023.

"Bersama ini, saya Rafael Alun Trisambodo menyatakan penguduran diri atas jabatan dan status saya sebagai Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak mulai Jumat 24 Debruari 2023," kata Rafael.

 

Menkeu Ragu Harta Rafael

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengaku ragu harta anak buahnya sebesar itu. Bahkan kini ditemukan, selain harta pejabat DJP Rafael Alun Trisambodo, ada pegawai pajak lain terciduk melakukan fraud atau kecurangan. Bahkan, dia memaparkan jumlahnya mencapai ratusan.

Sri Mulyani  merasa ragu dengan kekayaan pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Rafael Alun Trisambodo, sampai senilai Rp 56,1 miliar.

Ini karena, harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun ditemukan lebih tinggi dibandingkan dengan bosnya di Dirjen Pajak Suryo Pratomo yang sekitar Rp 16 miliar.

Atas dasar itu, Menkeh menugaskan Inspektur Jenderal untuk menyelidik harta kekayaan milik Rafael Alun.

 

Sudah Dicurigai Sejak Lama

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut harta Rp56 miliar milik pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo sudah dicurigai sejak lama. Namun, ia menyesalkan tidak ada tindakan konkret yang dilakukan sejumlah pihak yang dilapori harta tersebut.

Ani, sapaan akrabnya, membantah penyelidikan harta Rafael baru dilakukan sekarang karena viral anaknya bernama Mario Dandy Satrio menganiaya David, putra petinggi GP Ansor.

Ia menegaskan Kemenkeu selalu bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

 

Diduga Ada Kelalaian

"Penelitian (harta Rafael) dilakukan karena kasus itu (penganiayaan anak petinggi GP Ansor), itu tidak benar. Kami sudah melakukan penelitian," bantah Menkeu saat hadir virtual dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJP Kemenkeu, Jakarta Selatan, Jumat (24/2).

"Namun, saya akui dalam hal ini Irjen (Inspektorat Jenderal) dan sistem tadi yang sudah saya jelaskan ada tiga layer, yakni atasan yang bersangkutan, dari KITSDA (Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur), dan Irjen," sambungnya.

Ia menegaskan kelalaian ini bakal menjadi evaluasi secara menyeluruh, bukan hanya di internal DJP, tapi keseluruhan Kementerian Keuangan.

"Kalau selama ini sudah dilihat, investigasi, diteliti, kenapa tidak dilakukan tindakan? Kalau yang bersangkutan, apakah ini kesulitan atau kelemahan kita mencari bukti, apakah ada faktor lainnya? Itu yang akan kami teliti dan saya sudah minta Pak Irjen untuk melakukannya," tegas Ani.

 

Ada Keanehan di Harta Rafeal

Sedangkan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut laporan kekayaan Rafael sebenarnya sudah diserahkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke KPK sejak 2012.

Ia mengatakan ada yang aneh dengan transaksi keuangan dari Rafael dalam LHKPN yang dilaporkan per 2021, di mana hartanya mencapai Rp56 miliar. Namun, Mahfud menyebut laporan tersebut belum ditindaklanjuti KPK.

"Biar diaudit. Laporan kekayaan yang bersangkutan di PPATK itu sudah dikirimkan oleh PPATK sejak 2012, tentang transaksi keuangannya yang agak aneh," kata Mahfud hari ini di Jakarta.

"Tetapi oleh KPK belum ditindaklanjuti. Jadi itu saja. Biar sekarang dibuka oleh KPK," tandasnya.

"Pada 2021, kami mendapatkan 174 pengaduan fraud atau kejahatan yang telah ditindaklanjuti dan kami menjatuhkan hukuman kepada 114 pegawai," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (24/2/2023).

 

Tiga Tahun Kecurangan Meningkat

"Pada 2022 kami menerima 185 pengaduan fraud atau kejahatan, yang telah ditindaklanjuti dan berujung pada pemberian pada pemberian hukuman disiplin terhadap 96 pegawai," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Jumat (24/2/2023).

Jumlah pengaduan fraud di Kementerian Keuangan itu meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2021 terdapat 174 pengaduan dan 2020 terdapat 128 pengaduan. Tiga tahun terakhir ini tren laporan kecurangan meningkat.

"Pada 2021 kami mendapatkan 174 pengaduan fraud atau kejahatan yang juga telah ditindaklanjuti dan kami telah menjatuhkan hukuman terhadap 114 pegawai. Tahun 2020 pada saat pandemi, kami mendapatkan pengaduan 128 fraud atau kejahatan yang juga telah ditindaklanjuti dan kami menerapkan disiplin hukuman kepada 71 pegawai," beber Sri Mulyani.

Sebagai informasi, fraud adalah suatu kecurangan atau tindakan penipuan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Dengan adanya kejadian ini, Sri Mulyani meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terus memperkuat sistem whistleblower dari masyarakat. Bendahara Negara itu mempersilakan masyarakat untuk melapor jika mencium jajarannya melakukan dugaan kecurangan.

"Bantuan masyarakat, perhatian masyarakat, kritik masyarakat, sungguh kami hargai. Kami akan terus meminta masyarakat untuk menjaga dan mengawasi seluruh jajaran Kemenkeu karena institusi ini penting bagi negara dan bangsa kita. Ini adalah institusi yang harus dijaga oleh semuanya," imbuhnya.

 

KPK akan Panggil Rafael

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak mengklarifikasi harta pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dandy Satrio. Rafael Alun Trisambodo merupakan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kantor Wilayah Jakarta Selatan II. Rafael sudah dicopot dari jabatannya.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan profil dan harta kekayaan Rafael tidak cocok.

"Sudah bergerak, saya sudah suruh periksa," ujar Pahala ketika dikonfirmasi langkah KPK mengecek harta kekayaan Rafael, Kamis (23/2).

Pahala menyatakan pihaknya akan mengklarifikasi harta kekayaan Rafael. KPK akan mengecek sumber harta kekayaan Rafael.

Dia ingin mencari tahu apakah harta kekayaan Rafael ada yang berasal dari warisan dan hibah atau tidak. n jk/erc/cr3/rmc

Berita Terbaru

Usaha UMKM  Produk Makanan Harus Bersertifikat Halal pada Bulan Oktober 2026

Usaha UMKM  Produk Makanan Harus Bersertifikat Halal pada Bulan Oktober 2026

Sabtu, 21 Feb 2026 09:29 WIB

Sabtu, 21 Feb 2026 09:29 WIB

SURABAYA PAGI, Sampang- Pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Bazar Takjil Ramadhan UMKM Halal tahun ini. Dipusatkan di Alun-alun Trunojoyo…

Setahun Pimpin Jatim, Khofifah dan Emil Komitmen Tingkatkan Layanan Publik hingga Turunkan Kemiskinan

Setahun Pimpin Jatim, Khofifah dan Emil Komitmen Tingkatkan Layanan Publik hingga Turunkan Kemiskinan

Jumat, 20 Feb 2026 21:19 WIB

Jumat, 20 Feb 2026 21:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak memperingati satu tahun masa kepemimpinan m…

Pangeran Inggris Andrew Ditangkap, Trump Anggap Memalukan

Pangeran Inggris Andrew Ditangkap, Trump Anggap Memalukan

Jumat, 20 Feb 2026 20:35 WIB

Jumat, 20 Feb 2026 20:35 WIB

Raja Charles Pastikan Kerajaan Inggris Dukung Pengusutan Kasus Andrew    SURABAYAPAGI.COM, London - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump angkat bicara t…

AKBP Didik, Tersangka Narkoba, Istrinya Pengguna

AKBP Didik, Tersangka Narkoba, Istrinya Pengguna

Jumat, 20 Feb 2026 20:32 WIB

Jumat, 20 Feb 2026 20:32 WIB

Libatkan Polwan Aipda Dianita Agustina      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Bareskrim Polri ungkap Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro, dalam kasus na…

Ekosistem Layanan Terintegrasi, KAI Wisata Catat Tren Positif Kunjungan Selama Libur Imlek 2026

Ekosistem Layanan Terintegrasi, KAI Wisata Catat Tren Positif Kunjungan Selama Libur Imlek 2026

Jumat, 20 Feb 2026 20:32 WIB

Jumat, 20 Feb 2026 20:32 WIB

SurabayaPagi, Jakarta – PT Kereta Api Pariwisata (KAI Wisata) mencatat capaian positif selama momentum libur panjang Imlek pada 13–17 Februari 2026 dengan tot…

Layanan Kesehatan adalah Hak Konstitusional Setiap Warga Negara

Layanan Kesehatan adalah Hak Konstitusional Setiap Warga Negara

Jumat, 20 Feb 2026 20:30 WIB

Jumat, 20 Feb 2026 20:30 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar, mengingatkan Direksi BPJS Kesehatan harus memastikan…